Article Sidebar
Submitted
June 8, 2016
Published
June 8, 2016
Download
Statistic
Read Counter :
340
Download : 695
Main Article Content
Abstract
Perburuhan tidaklah bisa diasumsikan sebagai suatu kepentingan individual semata, walau tetap tidak bisa juga dipungkiri bahwa aspek privatnya memang sangat dominan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perburuhan merupakan masalah yang bersifat "publik".
Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalam
hal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan",
persoalan ini akan nampak pada sejauh mqna masalah
perburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukum
nasional Indonesia
Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalam
hal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan",
persoalan ini akan nampak pada sejauh mqna masalah
perburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukum
nasional Indonesia
Keywords
Hukum Perburuan
Buruh
Sistem Hukum Nasional
Pemerintah
Article Details
How to Cite
Saifudin, A. (2016). Letak Hukum Perburuan Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(3), 10–20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss3.art2
References
- DAFTAR PUSTAKA
- Apeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu
- Hukum, cetakan ke-16, Pradnya
- Paramita, Jakarta, 1980.
- Imam Soepomo, Pengantar Hukum
- Perburuhan, cetakan ke-2, Jambatan,
- Jakarta, 1974.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu
- Negara.Gaya media pratama, Jakarta,
- Sri Soemantri M. Kuliah Program
- Pascasarjana, Unpad, Bandung, 1991.
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju
- Satu Sistem, cetakan ke-1. Alumni,
- Bandung, 1991.
- Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum In
- donesia Jakarta^ Cetakan ke*4,
- Ikhtiar, Jakarta, 1957.
- Aturan dasar dan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Dasar 1954
- Undang-Undang Dasar 1954
- Undang-Undang Dasar 1954
- Undang-Undang Dasar 1954
- Undang-Undang Dasar 1954
References
DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu
Hukum, cetakan ke-16, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1980.
Imam Soepomo, Pengantar Hukum
Perburuhan, cetakan ke-2, Jambatan,
Jakarta, 1974.
Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu
Negara.Gaya media pratama, Jakarta,
Sri Soemantri M. Kuliah Program
Pascasarjana, Unpad, Bandung, 1991.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju
Satu Sistem, cetakan ke-1. Alumni,
Bandung, 1991.
Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum In
donesia Jakarta^ Cetakan ke*4,
Ikhtiar, Jakarta, 1957.
Aturan dasar dan Peraturan Perundangundangan.
Undang-Undang Dasar 1954
Undang-Undang Dasar 1954
Undang-Undang Dasar 1954
Undang-Undang Dasar 1954
Undang-Undang Dasar 1954