Archives

2011

Cover Page

Vol 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011

Jurnal Hukum Edisi Khusus Oktober 2011 ini menghadirkan artikel yang beragam, antara lain rekonstruksi perilaku etik hakim dalam menangani perkara berbasis hukum progresif. Proses penanganan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya urusan teknis yuridis dan prosedural penerapan peraturan semata-mata, akan tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan, terjadi proses berpikir, menimbang-nimbang, dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang bersemayam di dalam alam kejiwaan hakim tersebut. Hakim akan memilah dan memilih nilai-nilai apa yang akan diwujudkan. Perwujudan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut dalam praktik sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam memutuskan perkara.

Cover Page

Vol 18, No 2 (2011)

Jurnal Hukum edisi April 2011 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain mengkaji tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat. Peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Tidak jarang korporasi melakukan unfair business yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Cover Page

Vol 18, No 1 (2011)

Jurnal Hukum edisi Januari 2011 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain mengkaji tentang pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT) Indonesia: perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual. Bagi masyarakat Indonesia, isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian dari upaya perlindungan PTEBT dinilai lebih urgen daripada isu ekonomi atau komersialisasi PTEBT. Klaim kepemilikan atas PTEBT yang dilakukan orang asing telah melukai mereka. Lebih jauh, bagi mayoritas orang Indonesia, PTEBT telah menjadi cara hidup mereka yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya PTEBT berarti hilangnya juga norma sosial dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial.

2010

Cover Page

Vol 17, No 4 (2010)

Jurnal Hukum edisi  Oktober  2010 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain mengkaji  tentang partai politik lokal di negara kesatuan :upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud, sebab masih terbukanya kemungkinan pintu campur tangan terhadap otonomi politik di daerah oleh pusat. Campur tangan itu hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional. Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada tahun 1955.
Cover Page

Vol 17, No 3 (2010)

Jurnal Hukum edisi  Juli  2010 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain mengkaji, penerapan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Arbitrase Online sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan Online Dispute Resolution (ODR), yang merupakan perkembangan dari cara penyelesaian sengketa non litigasi yang ada di dunia nyata. Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR dianggap oleh para pelaku bisnis di dunia maya (e-commerce), sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa di dunia maya, namun banyak kendala hukum dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa ini di Indonesia.
Cover Page

Vol 17, No 2 (2010)

Jurnal Hukum edisi April 2010 menghadirkan artikel yang beragam, antara lain, "Politik Hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu: melanggengkan impunity". Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebenarnyasangat problematis sebagaimana dialami rezim transisional di banyak negara. Pilihan model penyelesaian dengan tidak melupakan dan tidak memaafkan, (never to forget, never to forgive); atau tidak melupakan tapi memaafkan (never to forget but to forgive); atau melupakan tetapi tidak pernah memaafkan (to forget but to forgive), atauy melupakan dan memaafkan (to forget and to forgive) adalah pilihan yang menunjukkan dilema dimaksud.
Cover Page

Vol 17, No 1 (2010)

Pada edisi Januari 2010 ini sebagaimana biasanya, Jurnal Hukum menghadirkan beberapa artikel selain berasal dari penulis di lingkungan Fakultas Hukum UII juga beberapa penulis  dari perguruan tinggi/lingkungan lainnya sesuai dengan kriteria jurnal ilmiah nasional yang baik.
Artikel yang kami hadirkan kali ini antara lain tulisan I Dewa Gede Palguna, constitutional question: latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di Indonesia. Melalui perbandingan dengan praktik di Jerman  terlihat bahwa, meskipun bentuknya berupa pertanyaan (question), konstruksi pemikiran dan substansi yang ada dalam constitutional question di Jerman adalah pengujian undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme dimaksud sangat memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia tanpa memerlukan perubahan terhadap UUD 1945. Pertimbangan untuk mengadopsi mekanisme constitutional question bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Bahkan, secara logis, justru suatu kebutuhan. Sebab, ada beberapa keuntungan penting yang dapat diambil dari penerapan mekanisme constitutional question itu jika hendak diadopsi oleh Indonesia.

2009

Cover Page

Vol 16, Edisi Khusus 2009

Pada edisi akhir tahun 2009, kami sengaja menghadirkan satu edisi khusus di samping edisi regular tri wulan, yang berasal dari hasil-hasil penelitian terpilih (disertasi) beberapa staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta beberapa hasil penelitian dari penulis luar Universitas Islam Indonesia.
Artikel yang  kami hadirkan pada Edisi Khusus kali ini antara lain membahas tentang efektifitas ketentuan-ketentuan world trade organization tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang: implementasi dalam praktek dan dalam penyelesaian sengketa. Tulisan ini mengkaji tentang masalah efektivitas ketentuan-ketentuan Special and Differential Treatment (S&D) dalam menolong negara sedang berkembang (NSB). Secara umum implementasi dan penegakan hukum ketentuan-ketentuan S&D tidak efektif. Ketidakefektivan terutama disebabkan oleh faktor karakter dari ketentuan-ketentuan S&D sendiri yang tidak mengikat secara hukum.
Cover Page

Vol 16, No 4 (2009)

Pada edisi Oktober 2009 ini sebagaimana biasanya, Jurnal Hukum menghadirkan beberapa artikel selain berasal dari penulis di lingkungan Fakultas Hukum UII juga beberapa penulis  dari perguruan tinggi/lingkungan lainnya sesuai dengan kriteria jurnal ilmiah nasional yang baik.
Artikel yang kami hadirkan kali ini antara lain tulisan Moh. Mahfud MD, yang berjudul "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi".  Tulisan ini membahas tentang perlunya  pembatasan atau pemagaran dalam pelaksanaan kewenangan MK sekaligus penambahan atau pengembangan kewenangan MK jika suatu saat dilak ukan amandemen lanjutan atas UUD 1945, agar MK tidak melanggar kewenangan yang sudah diberikan serta mampu menampng dinamika ketatanegaraan secara konstitusional.
Cover Page

Vol 16, No 3 (2009)

Pada edisi ketiga yang terbit pada Juli 2009, Jurnal Hukum menghadirkan beberapa artikel menarik, antara lain mengkaji tentang Demokrasi dan Hukum. Negara hukum  harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata (machtsstaat) melainkan diatur berdasar atas hukum (rechtsstaat).
Cover Page

Vol 16, No 2 (2009)

Pada edisi kedua kali ini, Jurnal Hukum akan menyajikan beberapa artikel menarik antara lain tentang  penyelesaian non-prosekutorial dan rekonsiliatif  terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan pidana bukan lagi dianggap sebagai satu-satunya mekanisme menagih pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saat ini berkembang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang  dipandang urgen sebagai salah satu jalan mengatasi masalah nasional  sekaligus diharapkan dapat menjawab ketidakadilan individual yang dialami para korban.
Cover Page

Vol 16, No 1 (2009)

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Illahi Robbi, karena atas perkenanNya jurnal kami telah mendapatkan akreditasi kembali di penghujung tahun 2008 berdasarkan SK Dikti No 65a/DIKTI/Kep/2008.
Sebagai edisi pembuka di tahun baru 2009, beberapa artikel menarik  akan kami sajikan, antara lain aspek hukum dan kelembagaan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan sumberdaya pesisir membutuhkan asas-asas hukum antar wewenang agar jelas siapa, melakukan apa dan kaidah hukum apa yang harus berlaku apabila terjadi konflik antar instansi. Pendekatan kelembagaan (institutional approach) melalui penataan wewenang, lembaga (institusi) dan prosedur dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan efisisensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan

2008

Cover Page

Vol 15, No 3 (2008)

Membangun sebuah lembaga demokrasi yang kuat dan kredibel membutuhkan waktu dan kesabaran yang relatif lama. Untuk itu, tiga pilar kekuatan KPU (independensi struktural, independensi fungsional, dan independensi personal) harus terus dijaga dan dipertahankan.
Sementara itu, Pemilu 2009 semakin dekat dan kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK)  akan menerima lebih banyak perkara sengketa hasil Pemilu. Apa yang telah diperankan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2004 merupakan refleksi bagi MK untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang telah tercermin dalam putusan-putusannya. Sebab, pemilihan umum yang demokratis tidak hanya dilihat sebagai tata cara yang telah memenuhi kaidah normatif dan berhenti ketika etape pemilihan umum telah selesai, tetapi demokratisasi pemilihan umum itu akan dilihat pula dari aspek enforcement atas pelanggaran Pemilu maupun perselisihan hasil pemilihan umum.
Cover Page

Vol 15, No 2 (2008)

Perdebatan tentang apakah perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial sudah terjadi sejak tahun 1930-an. Perdebatan tentang Corporate Social Responsibility dimulai kembali dengan terbukanya skandal bangkrutnya Enron dan perusahaan-perusahaan lainnya di Amerika. Corporate Social Responsibility dalam konsep yang luas mencakup kepatuhan perusahaan kepada Hak Asasi Manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup secara keseluruhan.UU di Indonesia telah mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosial, yakni tanggungjawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
Cover Page

Vol 15, No 1 (2008)

Fenomena korupsi politik yang menjangkiti lembaga negara mengindikasikan betapa praktek korupsi telah berlangsung secara sistemik. Kemauan politik dan pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam pandangan ahli hukum diisyaratkan tetap dalam kerangka negara hukum. Kita melakukan perang terhadap korupsi, begitulah teriakan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, perang terhadap korupsi dan koruptor, terhadap premanisme, dan lain-lain, tidak boleh dilakukan di jalan-jalan atau di sembarang tempat. Identitas negara hukum menanggung konsekuensi diberlakukannya prosedur-prosedur hukum dalam upaya mensikapi, merespon, menanggulangi dan memberantas korupsi.

21 - 40 of 76 Items     << < 1 2 3 4 > >>