Vol 10, No 2 (2011)

Relasi agama dan negara sampai saat ini bisa dikatakan fluktuatif. Dalam pemikiran politik Islam, ada tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma bersatunya agama dan negara, yakni pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan. Paradigma ini juga dapat ditemukan pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Konseptualisasi pemikiran politik Ibnu Taimiyah berisi penegasan kembali tentang syari’ah dan sebuah pembelaan terhadap nilai-nilai agama. Ibnu Taimiyah begitu ketat dalam memegangi syari’ah sebagai konstitusi negara. Inti dari pemikiran politik Ibnu Taimiyah adalah cita-cita negara syari’ah. Islam adalah agama sekaligus negara atau politik. Umat Islam meyakini pandangan integralistik ini sebagai paradigma politik Islam yang ideal. Artinya, Islam tidak membedakan antara agama dan politik. Oleh karena Islam sebagai agama lengkap dan sempurna (kaffah), maka Islam mengurusi semua kehidupan umat manusia, termasuk urusan politik. Islam kemudian menjadi ideologi bagi masyarakat dalam rangka yang lebih konkret bahwa Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam.

Paradigma kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling membutuhkan atau memerlukan. Di satu sisi agama memerlukan negara agar dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama untuk mendapatkan bimbingan moral dan etika. Dalam hal ini, al-Ghazali mengatakan, “Sulthan (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bai ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya”.

Paradigma ketiga, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik, maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau menolak determinasi Islam dalam negara. Paradigma ini ditemukan pada pemikiran politik Islam modern yang dielaborasi secara amat baik oleh Abd al-Raziq. Ali Abd al-Raziq ini dikategorikan sebagai tokoh Islam liberal. Paradigma ini juga ditemukan pada pemikiran Ibnu Khaldun, beliau menegaskan bahwa ketertiban dan keserasian hubungan antar warga negara tidak mesti berhubungan dengan kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang berdasarkan atas ajaran dan hukum agama yang diturunkan Tuhan. Kemampuan mengendalikan ketertiban nera dapat pula tercipta sebagai hasil dan besarnya wibawa, kekuatan fisik yang memadai serta ketegasan penguasa sebagaimana negara yang tidak memiliki kitab suci.

Untuk merespons proposisi paradigmatik relasi agama dan negara tersebut, Millah Vol. X, No. 2 Februari 2011 menurunkan serangkain tulisan yang diharapkan mampu mewarnai diskursus relasi agama dan negara.

Table of Contents

Articles

M. Zainal Anwar
PDF
Ahmad Sahidah
PDF
Sofyan Hadi
PDF
Otto Gusti Madung
PDF
La Ode Ismail Ahmad
PDF
* Yusdani, Imam Samroni
PDF
Saefur Rochmat
PDF
Ahmad Asroni
PDF

Book Review

Husain Haikal
PDF