ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab

Islamic Work Philosophy and Modern Urbanization: Ibn Khaldun's Perspective

2025-08-22T02:07:41+00:00

This research aims to reveal the concepts of Ibn Khaldun's thought, especially those related to economic life. The main focus of this study is Ibn Khaldun's contribution to economic philosophy. The method used is textual analysis based on primary sources, including works of interpretation and translation. The results of the study show that Ibn Khaldun, a prominent figure in Islamic thought, had a great influence on the development of modern economics. His monumental work, Al-Muqaddimah, deals with the relationship between human beings, especially Arab societies, in the context of the Arabic language. His contribution to economics can be understood through the perspective of Islamic history. The influence of Ibn Khaldun's thought on modern economic theory was significant, with far-reaching implications for contemporary thinkers and scholars. In his thoughts, Ibn Khaldun emphasized that work is an essential activity for humans in an effort to meet the needs of their lives.

[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep-konsep pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Fokus utama dari kajian ini adalah kontribusi Ibnu Khaldun terhadap filosofi ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis tekstual berdasarkan sumber-sumber utama, termasuk karya tafsir dan terjemahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, seorang tokoh terkemuka dalam pemikiran Islam, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi modern. Karya monumental beliau, Al-Muqaddimah, membahas hubungan antara manusia, terutama masyarakat Arab, dalam konteks bahasa Arab. Kontribusi beliau terhadap ekonomi dapat dipahami melalui perspektif sejarah Islam. Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap teori ekonomi modern sangat signifikan, dengan dampak yang luas bagi para pemikir dan cendekiawan kontemporer. Dalam pemikirannya, Ibnu Khaldun menekankan bahwa bekerja adalah aktivitas yang esensial bagi manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.]

Pembaruan Wakaf dalamUndang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim

2025-08-19T06:43:35+00:00

This article examines how waqf reform in the waqf law and how it is relevant to waqf reform in Muslim countries. This paper is qualitative with a normative juridical approach. This paper reveals that there are many waqf legal updates contained in the waqf law that are very different from the classical fiqh concept. These legal updates include the possibility of term or temporary waqf, the permissibility of movable waqf such as money, the obligation to record waqf pledges with PPAIW and many more. This spirit of renewal has also occurred in Muslim countries such as Egypt and Saudi Arabia. This shows that Indonesia is somewhat late in responding to the times related to the utilization of waqf institutions in a modern context, and it turns out that these updates show that the boundaries of madzhab become more flexible, although Indonesia is considered an adherent of the shafi'I madzhab, but in the context of waqf, many Maliki legal concepts are adopted by the waqf law.

[

Tulisan ini mengkaji bagaimana pembaruan wakaf dalam UU wakaf dan bagaimana relevansinya dengan pembaruan wakaf di negara-negara muslim. Tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini mengungkapkan bahwa banyak sekali pembaruan hukum wakaf yang terdapat dalam UU wakaf yang sangat berbeda dengan konsep fikih klasik. Pembaruan hukum tersebut diantaranya seperti kemungkinan adanya wakaf berjangka atau temporer, bolehnya wakaf bergerak seperti uang, adanya pengaturan kewajiban pencatatan ikrar wakaf pada PPAIW dan masih banyak lagi. Semangat pembaruan ini ternyata juga sudah jauh terjadi pada negara-negara muslim seperti mesir dan arab saudi. Ini menunjukkan Indonesia agak terlambat merespon perkembangan zaman terkait pemanfaatan lembaga wakaf dalam konteks modern, dan ternyata pembaruan-pembaruan ini memperlihatkan bahwa sekat-sekat madzhab menjadi lebih fleksibel, meskipun Indonesia dianggap penganut madzhab syafi’I, namun dalam konteks wakaf ini banyak konsep hukum maliki yang diadopsi oleh UU wakaf.]

Menelisik Makna Sosial-Spiritual Hadis Nabi Mempercepat Salat karena Mendengar Tangisan Bayi melalui Pendekatan Hermeneutika

2025-08-22T02:13:21+00:00

This article discusses the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) who hastened his prayer upon hearing the cry of a baby, as a reflection of his compassion, empathy, and social concern, especially toward the emotional burden of a mother. This research is qualitative in nature, relying on written references. The references collected were then analyzed descriptively through a hermeneutic approach. The hadith is analyzed textually and contextually to explore the humanistic, educational, and parenting values contained within it. The findings of this study indicate that the Prophet Muhammad (peace be upon him) set an example of balancing worship and social concern, demonstrating flexibility in the performance of worship without neglecting the psychological needs of the child and mother. These hadiths also affirm the permissibility of children being in the mosque, provided they maintain proper etiquette and cleanliness. Thus, these hadiths serve as an important foundation for building inclusive religious practices that are responsive to family values and children's education.

[Artikel ini membahas hadis Rasulullah Saw. yang mempercepat salat karena mendengar tangisan bayi, sebagai refleksi kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial, khususnya terhadap beban emosional seorang ibu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengandalkan referensi-referensi tertulis. Referensi yang dihimpun selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan hermeneutika. Hadis dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan, dan pengasuhan yang terkandung di dalamnya. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. memberi teladan tentang keseimbangan antara ibadah dan kepedulian sosial, serta menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah tanpa mengabaikan kebutuhan psikologis anak dan ibu. Hadis ini juga menegaskan kebolehan anak-anak berada di masjid, selama menjaga adab dan kebersihan. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi pijakan penting dalam membangun praktik keagamaan yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keluarga dan pendidikan anak.]

Ormas dan Pengabaian Terhadap Nilai-Nilai Pancasila: Analisis Kritis Berbasis Hifz al-Ummah

2025-08-19T06:51:25+00:00

Indications of neglect toward Pancasila values by some Community Organizations (Ormas) in Indonesia are evidenced by various deviations found in the field. This is reinforced by the discovery of 3,326 cases of thuggery under the guise of community organizations reported by the police since May 1, 2025. This study aims to examine the consistency of community organizations in upholding Pancasila values and to analyze the legal and ethical consequences of such neglect, by integrating the ideological approach of Pancasila (based on Law No. 16 of 2017) and the principle of hifz al-ummah in maqasid shariah. The method employed is qualitative with a library research approach, relying on primary data from the Qur’an as part of the religious perspective and secondary data from scholarly journals and credible news sources, analyzed using a descriptive-analytic technique. The findings reveal that several community organizations exhibit deviant actions through practices of violence, thuggery, and illegal levies, which indicate a neglect of Pancasila values and the principle of hifz al-ummah (protection of humanity). These findings affirm the need for self-criticism among community organizations so that they may actively engage as actors in upholding Pancasila and religious values as moral-ethical safeguards against potential deviations, in line with the regulations governing community organizations. This research also provides a conceptual contribution by bridging national values and Islamic principles in analyzing field findings.

[Indikasi pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila oleh sebagian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia disebabkan oleh berbagai temuan penyimpangan di lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan temuan 3.326 kasus premanisme dengan mengatasnamakan ormas yang dilaporkan oleh pihak Polri sejak 1 Mei 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ormas terhadap nilai-nilai Pancasila serta menganalisis konsekuensi hukum dan etis atas pengabaian tersebut, dengan mengintegrasikan pendekatan ideologis Pancasila (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017) dan prinsip hifz al-ummah dalam maqasid syari’ah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, mengandalkan data primer Al-Qur’an sebagai bagian dari pendekatan agama dan data sekunder dari jurnal ilmiah serta kumpulan sumber berita yang kredibel, serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah ormas menunjukan aksi yang menyimpang melalui praktik kekerasan, premanisme, dan pungutan liar, yang terindikasi mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hifz al-ummah (perlindungan umat manusia). Temuan ini menegaskan perlunya autokritik bagi ormas agar terlibat menjadi aktor yang berperan langsung dalam menjaga nilai Pancasila dan nilai agama sebagai perisai atau penjaga moral etik ormas dari potensi penyimpangan nilai ormas sesuai dengan UU ormas yang mengaturnya. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi konseptual antara nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip keislaman dalam menganalisis temuan di lapangan.]

Understanding Gender Dysphoria from Western and Islamic Perspectives: A Literature Review

2025-08-22T01:53:45+00:00

This article discusses gender dysphoria from an Islamic perspective. Gender dysphoria is a gender identity disorder that has been classified in the DSM-V. In Islam, individuals with gender dysphoria should receive interventions so that they can live in accordance with the fitrah (innate disposition) bestowed upon them since birth. This study employs a literature review method, drawing on previous research to explore the definition, impact, and Islamic perspectives on gender dysphoria. The findings indicate that there is no specific Islamic term that directly corresponds to the phenomenon of gender dysphoria. However, several Islamic concepts of gender ambiguity show certain correlations with gender dysphoria. Still, cases of gender dysphoria are more complex than others, as they involve significant psychological aspects.

[Artikel ini membahas gender dysphoria dari perspektif Islam dan Barat. Gender dysphoria merupakan gangguan identitas gender yang telah diklasifikasikan dalam DSM-V. Dalam pandangan Islam, individu dengan gender dysphoria perlu mendapatkan intervensi agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah yang dianugerahkan sejak lahir. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengkaji definisi, dampak, serta perspektif Islam terkait gender dysphoria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat istilah khusus dalam Islam yang secara langsung sepadan dengan fenomena gender dysphoria. Namun, beberapa konsep Islam mengenai ambiguitas gender memiliki korelasi dengan kondisi tersebut. Meski demikian, gender dysphoria lebih kompleks karena melibatkan aspek psikologis yang signifikan.]

Konsep Berdakwah pada Remaja di era Gadget society

2025-08-22T03:48:14+00:00

This study discusses the concept of da’wah (Islamic preaching) directed toward adolescents in the era of the gadget society, which is characterized by a high dependence on digital technology and social media. Adolescents represent an age group that is highly vulnerable to external influences, both positive and negative, making the right approach to da’wah particularly important. This research employs a literature review method to identify relevant da’wah strategies within the digital context. The findings indicate that social media plays a strategic role in disseminating Islamic values to adolescents through various forms of content such as writings, videos, podcasts, and direct interaction. Digital da’wah enables two-way communication, facilitates the clarification of teachings, and fosters emotional closeness between da’i (preacher) and mad’u (audience). Furthermore, this study emphasizes the need for collaborative da’wah, responsive monitoring of audiences, and the strengthening of religious education through creative and educational digital media. The novelty of this research lies in the integration of multimodal approaches, case studies of youth communities, the application of social theory, and the direct involvement of adolescents in determining the effectiveness of da’wah. Thus, da’wah in the digital era is not only a medium for delivering information but also an essential instrument in shaping the morals, identity, and spiritual awareness of adolescents.

[Penelitian ini membahas konsep dakwah kepada remaja di era gadget society yang ditandai dengan ketergantungan tinggi pada teknologi digital dan media sosial. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh eksternal, baik positif maupun negatif, sehingga pendekatan dakwah yang tepat menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengidentifikasi strategi dakwah yang relevan dalam konteks digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam penyebaran nilai-nilai islam kepada remaja melalui berbagai bentuk konten, seperti tulisan, video, podcast, dan interaksi langsung. Dakwah digital memungkinkan komunikasi dua arah, memfasilitasi klarifikasi ajaran, serta membangun kedekatan emosional antara da’i dan mad’u. Selain itu, penelitian menekankan perlunya dakwah kolaboratif, pemantauan responsif terhadap audiens, serta penguatan pendidikan agama berbasis media digital yang kreatif dan edukatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan multimodal, studi kasus komunitas remaja, penerapan teori sosial, serta keterlibatan langsung remaja dalam menentukan efektivitas dakwah. Dengan demikian, dakwah di era digital bukan hanya sarana penyampaian informasi, tetapi juga instrumen penting dalam pembentukan akhlak, identitas, dan kesadaran spiritual remaja.]

The Representation of Āzar and Terah in the Qur'an and the Bible: Julia Kristeva's Intertextuality Perspective

2025-08-22T02:32:59+00:00

This paper examines the representation of the figure of Prophet Ibrahim's father in the Qur'an and the Bible through Julia Kristeva's intertextuality approach. The focus of the study is on the aspects of the characters' identities (Āzar and Terah), their positions of faith, and the narratives regarding the end of their lives. In the Bible, Terah is referred to as Abraham's father and depicted historically without explicit theological confrontation. Conversely, the Qur'an refers to Āzar as Ibrahim's father and positions him as a symbol of rejection of monotheism. A striking difference emerges in the narratives of their final days: the Bible implies a peaceful death for Terah, while the Qur’an explicitly states that Āzar died in polytheism. Through the principles of defamiliarization, expansion, and demystification in intertextuality theory, this study demonstrates that the Qur’an does not merely respond to previous narratives but redefines theological meaning to affirm a distinctive identity of faith. This study affirms that sacred texts do not stand alone but exist in a dialogical relationship that allows for shifts, reinterpretations, and the reshaping of meaning across traditions.

[Tulisan ini mengkaji representasi sosok ayah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an dan Alkitab melalui pendekatan intertekstualitas Julia Kristeva. Fokus kajian diarahkan pada aspek identitas tokoh (Āzar dan Terah), posisi keimanan mereka, serta narasi mengenai akhir kehidupan mereka. Dalam Alkitab, Terah disebut sebagai ayah Abraham dan digambarkan secara historis tanpa konfrontasi teologis yang eksplisit. Sebaliknya, Al-Qur’an menyebut Āzar sebagai ayah Ibrahim dan memposisikannya sebagai simbol penolakan terhadap tauhid. Perbedaan mencolok terlihat dalam narasi akhir kehidupan mereka: Alkitab mengisyaratkan kematian Terah yang damai, sedangkan Al-Qur’an secara tegas menyatakan bahwa Āzar wafat dalam kemusyrikan. Melalui prinsip-prinsip defamiliarisasi, ekspansi, dan demistifikasi dalam teori intertekstualitas, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak sekadar merespons narasi sebelumnya, tetapi juga mendefinisikan ulang makna teologis untuk menegaskan identitas iman yang khas. Penelitian ini menegaskan bahwa teks-teks suci tidak berdiri sendiri, melainkan hadir dalam relasi dialogis yang memungkinkan terjadinya pergeseran, reinterpretasi, dan pembentukan ulang makna lintas tradisi.]

Kajian Filosofis tentang Alasan Mendesak pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

2025-09-05T03:41:56+00:00

Law No. 16 of 2019 stipulates that a marriage dispensation may be requested by parents or a child’s guardian to the Religious Court based on urgent reasons, which must be proven during trial. Urgent reasons are understood as circumstances in which no other option exists except for the immediate solemnization of marriage. This study aims to philosophically examine the concept of urgent reasons in marriage dispensation cases within the Religious Court. The method employed is qualitative research with philosophical and juridical-normative approaches. The findings indicate that urgent reasons commonly submitted include premarital pregnancy, promiscuity or intimate relationships before marriage, weak family economic conditions, cultural or customary factors such as arranged marriages, and efforts to prevent acts of zina (fornication). Judges’ considerations in deciding marriage dispensation cases are based on the relevance of the reasons submitted to the facts revealed in court and the testimony of witnesses. Therefore, judicial prudence is essential, as such cases are closely related to the implementation of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly ḥifẓ al-nasl (preservation of lineage), which necessitates that not every dispensation request should be readily granted.

[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang harus dibuktikan melalui persidangan. Alasan mendesak dimaknai sebagai kondisi di mana tidak terdapat pilihan lain selain segera dilangsungkannya perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis konsep alasan mendesak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa alasan mendesak yang kerap diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas atau hubungan intim pranikah, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, faktor budaya atau adat seperti perjodohan, serta upaya menghindari perbuatan zina. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian alasan yang diajukan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi. Oleh karena itu, kehati-hatian hakim sangat diperlukan mengingat perkara ini berkaitan dengan implementasi maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), sehingga tidak semua permohonan dispensasi dapat serta-merta dikabulkan.]

Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa’adah

2025-08-22T02:35:07+00:00

The phenomenon of the dual role of wives in rural households is increasingly prominent as economic needs and educational awareness increase. This condition raises questions about the extent to which the practice of dual roles is in line with Islamic norms, especially in the perspective of the book Budurussa'adah by Sayyid Muhammad Amin, which emphasizes the rights and obligations of husband and wife. This study aims to analyze the factors behind the dual role of wives in Bleberan Village, Gunungkidul, the form of practice carried out, and its relevance to the teachings of the Budurussa'adah book. The research used a descriptive-analytic qualitative approach through in-depth interviews with four purposively selected married couples. Data were analyzed using the Miles & Huberman model and validated through source triangulation, member check, and peer debriefing. The results showed that economic factors were the main driver of dual roles, while education served as an additional legitimization. All practices were carried out with the husband's permission, thus in line with the norms of Budurussa'adah. This finding confirms that the dual role is not a deviation, but rather a form of adaptation of rural Muslim families to socio-economic dynamics, while showing the flexibility of reading turats in a modern context.

[Fenomena peran ganda istri dalam rumah tangga pedesaan semakin menonjol seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi dan kesadaran pendidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik peran ganda sejalan dengan norma Islam, khususnya dalam perspektif kitab Budurussa’adah karya Sayyid Muhammad Amin yang menekankan hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi peran ganda istri di Desa Bleberan, Gunungkidul, bentuk praktik yang dijalankan, serta relevansinya dengan ajaran kitab Budurussa’adah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik melalui wawancara mendalam terhadap empat pasangan suami-istri yang dipilih secara purposive. Data dianalisis dengan model Miles & Huberman dan divalidasi melalui triangulasi sumber, member check, serta peer debriefing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama peran ganda, sementara pendidikan berfungsi sebagai legitimasi tambahan. Seluruh praktik dilakukan dengan izin suami, sehingga selaras dengan norma Budurussa’adah. Temuan ini menegaskan bahwa peran ganda bukanlah penyimpangan, melainkan bentuk adaptasi keluarga Muslim pedesaan terhadap dinamika sosial-ekonomi, sekaligus menunjukkan fleksibilitas pembacaan turats dalam konteks modern.]

Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Yusuf Qardhawi

2025-08-22T01:59:17+00:00

Human rights are a fundamental foundation of human dignity that cannot be abolished and serve as the basis of justice, freedom, and peace. Indonesia affirms this commitment through Law No. 39 of 1999 on Human Rights, which comprehensively regulates civil, political, economic, social, and cultural rights. This study aims to examine the implementation of human rights values within the law from the perspective of Yusuf Qardhawi’s Maqāṣid al-Syarī‘ah. The research employs a qualitative method using library research with historical-normative and socio-juridical approaches. Primary data are derived from Yusuf Qardhawi’s works on the concept of maqāṣid, while secondary data come from relevant academic literature on human rights and applicable legal instruments. The findings indicate that the provisions of Law No. 39 of 1999 are consistent with the core principles of Maqāṣid al-Syarī‘ah, namely the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). In addition, Yusuf Qardhawi introduces an additional principle, the preservation of dignity (ḥifẓ al-‘irḍ), which is particularly relevant in modern contexts. An analysis of key articles of the law confirms that the protection of the right to life, freedom of expression, equality before the law, and socio-cultural rights represents the actualization of maqāṣid within the framework of contemporary legal systems. Therefore, Law No. 39 of 1999 can be regarded not only as an instrument fulfilling international human rights standards but also as one that aligns with the framework of maqāṣid al-syarī‘ah in realizing justice, public welfare, and respect for human dignity.

[Hak asasi manusia merupakan fondasi fundamental martabat manusia yang tidak dapat dihapuskan serta menjadi dasar keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Indonesia menegaskan komitmen tersebut melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Yusuf Qardhawi. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan historis-normatif dan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh dari karya-karya Yusuf Qardhawi terkait konsep maqāṣid, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik mengenai hak asasi manusia serta perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 selaras dengan prinsip-prinsip utama Maqāṣid al-Syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Yusuf Qardhawi menambahkan satu prinsip tambahan, yakni menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), yang relevan dalam konteks modern. Analisis terhadap pasal-pasal utama undang-undang menegaskan bahwa perlindungan hak hidup, kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan sosial-budaya merupakan aktualisasi prinsip maqāṣid dalam kerangka hukum kontemporer. Dengan demikian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak hanya memenuhi standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga konsisten dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.]

Antropomorfisme dalam Karya Tafsir Salafi-Wahabi: Analisis Deskriptif Tafsir Taisir al-Karim ar-Rahman Karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’di

2025-08-22T02:24:10+00:00

This study examines the issue of anthropomorphism in the Salafi-Wahhabi exegetical tradition through a descriptive analysis of Taisīr al-Karīm al-Raḥmān by Shaykh ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī. Its aim is to explore the exegetical methodology, theological tendencies, and the impact of this tafsīr within contemporary Islamic scholarship. The research employs a qualitative approach based on a literature study of the primary text, complemented by a historical-critical analysis of the intellectual context as well as limited comparison with classical works on creed and tafsīr concerning al-asmāʾ wa al-ṣifāt. The findings indicate that al-Saʿdī consistently applies the principle of tafwīḍ al-kayfiyyah maʿa ithbāt al-maʿnā affirming the meaning of the attributes as conveyed in the text, denying any resemblance, and withholding judgment on the modality while avoiding takyīf (specification of modality), tamthīl (likening), and taḥrīf (distortion), and refraining from taʾwīl (figurative interpretation) unless supported by strong evidence. His arguments rely on concise linguistic analysis and pedagogical clarity, making them accessible to modern readers, while positioning al-Saʿdī at the center of the taʿṭīl–tashbīh debate and fostering acceptance across schools of thought and regions. The study concludes that al-Saʿdī’s methodology presents an orthodox yet moderate and practical model for understanding the verses of the divine attributes, one that remains relevant for the development of contemporary Qurʾānic exegesis and for theological dialogue in both academic and public spheres.

[Penelitian ini mengkaji isu antropomorfisme dalam tradisi tafsir Salafi-Wahabi melalui analisis deskriptif atas Taisir al-Karim ar-Rahman karya Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa‘di. Tujuannya adalah menelaah metodologi penafsiran, kecenderungan teologis, dan jejak pengaruh tafsir tersebut dalam kajian keislaman kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap teks primer, dilengkapi analisis historis-kritis atas konteks intelektual serta komparasi terbatas dengan literatur akidah dan tafsir klasik terkait al-asma’ wa al-shifat. Hasil menunjukkan bahwa as-Sa‘di secara konsisten menerapkan prinsip tafwidh al-kaifiyah ma‘a itsbat al-ma‘na menetapkan makna sifat sebagaimana nash, menafikan penyerupaan, serta menahan penetapan bagaimana-nya seraya menghindari takyif, tamtsil, dan tahrif, serta tidak melakukan ta’wil kecuali bila ditopang dalil yang kuat. Argumennya berbasis analisis kebahasaan yang ringkas dan pedagogis, sehingga mudah diakses pembaca modern, sekaligus memosisikan as-Sa‘di di tengah perdebatan ta‘thil–tasybih dan mendorong penerimaan lintas mazhab dan wilayah. Simpulan penelitian menegaskan bahwa metodologi as-Sa‘di menghadirkan model yang ortodoks namun moderat dan operasional untuk memahami ayat-ayat sifat, yang relevan bagi pengembangan studi tafsir kontemporer dan dialog teologis di ranah akademik maupun publik.]

Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Teori Fath al-Żarī‘ah dan Sadd al-Żarī‘ah

2025-08-25T04:22:00+00:00

This article examines the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA) No. 1 of 2022, particularly Point C.1.a, which postpones the division of joint marital property in the form of the only residence occupied by the child until the child reaches 21 years of age, becomes independent, or gets married. The study focuses on how the principle of the best interests of the child is implemented in joint property disputes following divorce, analyzed through the theoretical framework of fath al-Żarī‘ah and sadd al-Żarī‘ah. This research employs a normative juridical approach, emphasizing the interpretation and systematization of legal norms contained in SEMA No. 1 of 2022 and their relevance to the concept of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings indicate that postponing the division of the only residential property not only guarantees a decent place to live for the child but also prevents potential neglect resulting from divorce. Thus, this Circular Letter reflects the role of the state in ensuring that judicial considerations prioritize the best interests of the child over other individual rights and interests, in line with the objectives of sharī‘ah to realize jalb al-maṣāliḥ and prevent dar’ al-mafāsid.

[Tulisan ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, khususnya Butir C.1.a, yang menunda pembagian harta bersama berupa rumah satu-satunya yang ditempati anak hingga ia berusia 21 tahun, mandiri, atau menikah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana asas kepentingan terbaik anak diterapkan dalam sengketa harta bersama pasca perceraian, dengan menggunakan pendekatan teori fath al-Żarī‘ah dan sadd al-Żarī‘ah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 serta relevansinya dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penangguhan pembagian harta bersama tidak hanya memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak, tetapi juga mencegah potensi penelantaran anak akibat perceraian. Dengan demikian, SEMA ini mencerminkan peran negara dalam memastikan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim harus menempatkan kepentingan terbaik anak di atas hak dan kepentingan lain yang bersifat individual, sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan jalb al-maṣāliḥ dan menolak dar’ al-mafāsid.]

Harmoni dalam Ajaran: Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Hati dalam Nashaihul ‘Ibad dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter Bangsa di Indonesia

2025-09-18T02:22:33+00:00

This article examines the relevance of the concept of heart-based education embedded in the book Nashaihul ‘Ibad by Sheikh Nawawi al-Bantani to Indonesia's national character education program. The study is motivated by the challenges of moral and cultural degradation and consumerism in the modern era. Using a qualitative approach with a literature study, this article analyzes the ethical educational values centered on the purification of the soul (tazkiyat al-nafs) and compares them with the pillars of national character education. The findings indicate that Sheikh Nawawi’s teachings focused on cultivating honest, responsible, and simple Islamic character can serve as a robust theoretical foundation and practical model to strengthen Indonesia’s national education system in producing human resources with noble character.

[Artikel ini mengkaji relevansi konsep pendidikan hati yang terkandung dalam kitab Nashaihul ‘Ibad karya Syekh Nawawi al-Bantani terhadap program pendidikan karakter nasional di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan degradasi moral dan budaya konsumerisme di era modern. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang berpusat pada penyucian hati (tazkiyat al-nafs) dan mengkomparasinya dengan pilar-pilar pendidikan karakter nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Syekh Nawawi, yang berfokus pada pembentukan karakter Islami yang jujur, bertanggung jawab, dan sederhana, dapat menjadi fondasi teoretis yang kuat dan model praktis untuk memperkuat sistem pendidikan nasional dalam mencetak sumber daya manusia yang berakhlak mulia.]

Consolidation of Shia History in the Classical Era: A Critical Study of Al-Qummi's Interpretation

2025-10-20T05:26:12+00:00

This research conducts a critical examination of Tafsir al-Qummi by ‘Ali bin Ibrahim al-Qummi (d. 307 H), a foundational work representing the narrative consolidation phase of Imami Shi’ism in the Classical Era. The paper argues that Tafsir al-Qummi, written amid political oppression and the Occultation, successfully established the Shi’i theological and fiqhi identity by positioning Ahlulbayt traditions as the primary exegetical authority. However, its near-exclusive reliance on pure narration (riwā'ī) renders it vulnerable to authenticity critiques. This critical study employs Tafsir al-Mizan by Sayyid Muhammad Husain Tabataba’i (d. 1402 H) as a methodological benchmark. Al-Mizan represents the modern phase, which prioritizes the synthesis of intellect and text (Al-Qur’an bi Al-Qur’an). A comparative analysis of three crucial case studies, the Verse of Wilāyah (Q 5:55), the law of Mut’ah (Q 4:24), and gender relations (Qawwāmah) (Q 4:34), reveals an epistemological shift. It is found that while Al-Qummi focuses on narrative and ideological assertion, Al-Mizan maintains the Shi’i doctrinal conclusions but revolutionizes the process by providing philosophical, sociological, and rational justifications. This evolution marks a shift in exegetical authority from a historical-traditional basis to a universal-intellectual one within the Imami Shi’i tradition.

[Penelitian ini melakukan telaah kritis terhadap Tafsir al-Qummi karya ‘Ali bin Ibrahim al-Qummi (w. 307 H), sebuah karya fundamental yang merepresentasikan fase konsolidasi riwayat Syiah Imamiyah di Era Klasik. Makalah ini berargumen bahwa Tafsir al-Qummi, yang ditulis di tengah tekanan politik dan Ghaibah, berhasil menegakkan identitas teologis dan fikih Syiah dengan menempatkan riwayat Ahlulbait sebagai otoritas penafsiran utama. Namun, ketergantungannya yang nyaris total pada narasi murni (riwa’i) menjadikannya rentan terhadap kritik otentisitas hadis. Telaah kritis ini dilakukan dengan menggunakan Tafsir al-Mizan karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i (w. 1402 H) sebagai tolok ukur metodologis. Al-Mizan mewakili fase modern yang memprioritaskan sintesis akal dan teks (Al-Qur'an bi Al-Qur'an). Analisis komparatif atas tiga studi kasus krusial, Ayat Wilayah (QS 5:55), hukum Mut'ah (QS 4:24), dan relasi gender (Qawwāmah) (QS 4:34), menunjukkan sebuah pergeseran epistemologis. Ditemukan bahwa sementara Al-Qummi berfokus pada penegasan naratif dan ideologis, Al-Mizan mempertahankan kesimpulan doktrinal Syiah tetapi merevolusi prosesnya dengan memberikan justifikasi filosofis, sosiologis, dan rasional. Pergeseran ini mencerminkan evolusi otoritas penafsiran dari basis historis-tradisional ke basis universal-intelektual dalam tradisi Syiah Imamiyah.]

Governing Gender in Sacred Text and Law: A Foucauldian-Critical Discourse Analysis of Polygamy in Indonesia

2025-10-31T07:44:22+00:00

This study examines how state instruments regulate gender discourse through religious and legal discourse on polygamy by elaborating Michel Foucault's concept of the power of knowledge and Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis. Focusing on the Qur'an and its translation (the official state translation), the 1974 Marriage Law, and the 1991 Compilation of Islamic Law, this study reveals how these texts collectively construct a patriarchal regime of truth that legitimises male authority and marginalises female agency. The translation of Alquran Al-Nisā` (4:3) reinforces a male-centred reading, which is then codified into the state constitution, describing polygamy as legal and valid based on the administrative concept of ‘justice’. Departing from Foucault's basic assumption, this study shows that sacred texts and laws operate as technologies of power that regulate moral and gender relations in the name of religion and national order, thus demanding critical and gender-equitable reform in the interpretation of the Quran and Family Law.

[Studi ini menganalisis bagaimana instrumen negara mengatur diskursus gender melalui diskursus agama dan hukum mengenai poligami dengan menguraikan konsep Michel Foucault tentang kekuasaan pengetahuan dan Analisis Diskursus Kritis Teun A. van Dijk. Dengan fokus pada Al-Qur'an dan terjemahannya (terjemahan resmi negara), Undang-Undang Perkawinan 1974, dan Kompilasi Hukum Islam 1991, penelitian ini mengungkapkan bagaimana teks-teks tersebut secara kolektif membangun rezim kebenaran patriarkal yang melegitimasi otoritas laki-laki dan meminggirkan agen perempuan. Terjemahan Alquran Al-Nisā` (4:3) memperkuat pembacaan yang berpusat pada laki-laki, yang kemudian dikodifikasikan ke dalam konstitusi negara, menggambarkan poligami sebagai sah dan valid berdasarkan konsep administratif “keadilan”. Berangkat dari asumsi dasar Foucault, studi ini menunjukkan bahwa teks-teks suci dan undang-undang beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang mengatur hubungan moral dan gender atas nama agama dan ketertiban nasional, sehingga menuntut reformasi kritis dan setara gender dalam penafsiran Alquran dan Undang-Undang Keluarga.]

Kitabisa Voluntrip Program: A Fiqh Muamalah Study on Travel-Based Social Activities

2025-11-04T05:14:26+00:00

This study aims to analyze the Kitabisa Voluntrip Program as a form of travel-based social activity, using the perspective of Fiqh Muamalah as the basis of its analysis. This research approach is qualitative with a descriptive-analytical method that aims to provide an in-depth understanding of the relevance between the principles of Fiqh Muamalah and the implementation of social activities in the program. Data is collected through literature studies, involving relevant primary and secondary sources, in order to build a theoretical and conceptual framework that supports this study. The results showed that the implementation of the Kitabisa Voluntrip Program is in line with the values of Fiqh Muamalah, especially in the aspects of social empowerment, solidarity, and the benefit of the people, which reflect the principles of justice, balance, and sincere intentions in doing business. These findings make a significant contribution in expanding the understanding of the integration of Islamic values in travel-based social activities, as well as opening up opportunities for the development of similar programs that are more in line with sharia principles.

[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Voluntrip Kitabisa sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial berbasis perjalanan, dengan menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sebagai landasan analisisnya. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai relevansi antara prinsip-prinsip Fiqh Muamalah dan implementasi kegiatan sosial dalam program tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur, melibatkan sumber primer dan sekunder yang relevan, guna membangun kerangka teoritis serta konseptual yang mendukung kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Voluntrip Kitabisa selaras dengan nilai-nilai Fiqh Muamalah, khususnya dalam aspek pemberdayaan sosial, solidaritas, dan kemaslahatan umat, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, serta niat yang tulus dalam bermuamalah. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial berbasis perjalanan, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan program serupa yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.]