ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab

The The Relations Between Epistimology System of Bayani, Burhani, and Irfani

Azrial Syahrur Ramadhan — 2025-03-29

The following article tries to looking for the relations between epistemology system of bayani, burhani, and irfani. The Bayani approach is an approach which states that scientific validity depends on the closeness or similarity between text and reality. The Burhâni’s approach is made based on the process of ta’aqquli, it means reasoning thinking of abstraction to reality. Meanwhile, the irfani’s approach is based on intuition and/or spiritual experience. If these three epistemologies run alone, it will have a minimal impact even the decline of Islamic civilization itself, as has been exemplified by historiography. Departing from the above problems, looking for a relationship between the three is a way out. These three epistemologies can work together and collaborate, it will have a broad impact and have greater benefits. By integrating the three(bayani, burhani, and irfani) is the best way out that Muslims need for now.As a Muslims, we can build this civilization further by integrating the three epistemologies above.

Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia

Adi Harmanto Harahap — 2025-03-30

This study critically examines age gap restrictions in marriage as part of the concept of kafaah, as regulated in Article 11 of Jordan’s Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah No. 36 of 2010. This regulation prohibits marriages with an age difference exceeding 20 years unless a judge ensures the consent and willingness of the prospective bride. Using a descriptive-analytical-comparative method, this research explores whether this regulation serves as a form of protection for women against potential exploitation or acts as a state control mechanism over women’s rights in choosing a spouse. The findings reveal that this regulation is rooted in the principles of istihsan, maslahah, and sad al-dzari’ah, aiming not only to prevent relational imbalance in marriage but also to ensure the protection of women. From the perspective of Islamic law, this regulation reflects the dynamics of modern ijtihad in adapting the principle of kafaah to contemporary social needs. Meanwhile, from a gender justice perspective, this policy highlights the tension between legal protection and state control over women's autonomy in selecting a life partner. In Indonesia, the Kompilasi Hukum Islam (KHI) does not include any provision regarding the maximum age gap in marriage, allowing marriages with significant age differences to occur without explicit legal intervention. This study recommends a critical evaluation of the kafaah concept in Indonesia, balancing women's rights protection with their autonomy in choosing a spouse.

[Penelitian ini mengkaji secara kritis pembatasan perpautan usia dalam perkawinan sebagai bagian dari konsep kafaah yang diatur dalam Pasal 11 Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah Yordania No. 36 Tahun 2010. Ketentuan ini membatasi pernikahan dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, kecuali setelah hakim memastikan kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan. Dengan metode deskriptif-analitis-komparatif, penelitian ini menelaah apakah regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan perempuan dari potensi eksploitasi atau justru menjadi instrumen kontrol negara atas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berakar pada metode istihsan, maslahah, dan sad al-dzari’ah, yang bertujuan tidak hanya mencegah ketimpangan relasi dalam pernikahan, tetapi juga memastikan perlindungan bagi perempuan. Dari perspektif hukum Islam, regulasi ini mencerminkan dinamika ijtihad modern dalam mengadaptasi prinsip kafaah yang sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Sementara itu, dari perspektif keadilan gender, kebijakan ini menunjukkan ketegangan antara proteksi hukum dan kontrol negara atas otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat ketentuan tentang batas maksimal perpautan usia dalam pernikahan, sehingga pernikahan dengan selisih usia yang signifikan dapat berlangsung tanpa adanya intervensi hukum yang eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kritis terhadap konsep kafaah di Indonesia dengan menyeimbangkan perlindungan hak perempuan dan kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup secara otonom.]

The Strategy of Jogokariyan Mosque in Alleviating Poverty and Ignorance Through Mosque Management From The Perspective of At-Taubah:18

Abu Risky Risky — 2025-03-30

The mosque serves as the center of community activities, functioning not only as a place of worship but also as a hub for social and economic empowerment. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques involve literature studies, where the researcher examines relevant sources to support this research. Jogokariyan Mosque implements various strategies to alleviate poverty and ignorance among its congregation. One such strategy is the regular mapping of dakwah activities to identify the specific needs of the congregation. Additionally, the mosque applies a personal approach to gain a deeper understanding of the congregation’s needs. A key initiative introduced is the Zero Balance program, ensuring that entrusted funds from the congregation are promptly distributed to those in need. Since 2005, Jogokariyan Mosque has also initiated the Independent Congregation Movement. This program encourages congregants to finance their own worship needs after calculating the cost per prayer space. This concept serves as motivation for congregants to take financial responsibility for their worship instead of relying on subsidies from others. Another strategy employed is Scenario Planning, in which the mosque management (Ta’mir) develops strategic plans to advance dakwah efforts. This planning is divided into three phases to ensure sustainable development. Through these strategies, Jogokariyan Mosque has significantly enlightened its congregation, empowering them to break free from poverty and ignorance.

[Masjid merupakan pusat kegiatan umat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mencari literatur yang mendukung penelitian ini. Masjid Jogokariyan menerapkan berbagai strategi dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di kalangan jamaahnya. Salah satu strateginya adalah pemetaan dakwah yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan jamaah secara lebih spesifik. Selain itu, masjid menerapkan pendekatan personal guna memahami kebutuhan jamaah secara langsung. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah Saldo Nol, yang memastikan dana amanah dari jamaah segera tersalurkan kepada yang membutuhkan. Sejak tahun 2005, Masjid Jogokariyan juga menginisiasi Gerakan Jamaah Mandiri. Program ini bertujuan mendorong jamaah untuk membiayai sendiri kebutuhan ibadah mereka setelah dilakukan perhitungan biaya per tempat shalat. Konsep ini menjadi motivasi bagi jamaah agar tidak hanya bergantung pada subsidi orang lain dalam beribadah. Strategi lain yang diterapkan adalah Scenario Planning, di mana Ta’mir Masjid Jogokariyan merancang perencanaan strategis dalam memajukan dakwah. Perencanaan ini dibagi ke dalam tiga periode untuk memastikan pengembangan dakwah yang berkelanjutan. Dengan strategi-strategi tersebut, Masjid Jogokariyan mampu memberikan pencerahan yang signifikan kepada jamaah, sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan dan kebodohan.]

Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah di Koperasi El Rahma Aikmel

Muhammad Sanusi Sanusi — 2025-03-30

This study aims to analyze and identify the influence of promotion and service quality on community interest in becoming customers at El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. This research is quantitative in nature, using a questionnaire as a tool for data collection from respondents. The sample size was determined using Slovin’s formula, resulting in a total of 83 respondents from a population of 579. The criteria for respondents in this study include active customers up to the present (2024) and those who have savings and financing at El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. The analytical technique used in this research involves SPSS software, with validity and reliability tests for questionnaire data, as well as hypothesis testing to examine the influence between independent variables (promotion and service quality) and the dependent variable (interest). The results of the study indicate that promotion has a significant influence on community interest in becoming customers, whereas service quality does not show a significant effect on community interest in joining El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. It is crucial for El Rahma Syariah Cooperative Aikmel to provide optimal service to the community.

[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat Masyarakat menjadi nasabah pada Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data dari responden. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sebanyak 579 dari total populasi sehingga jumlah sampel penelitian ini sebanyak 83 responden. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah nasabah aktif hingga saat ini (tahun 2024) dan nasabah yang memiliki tabungan dan pembiayaan di Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan softwere SPSS dengan uji validitas dan uji reliabilitas data kuisioner, uji hipotesis untuk melihat pengaruh antar variabel independent (promosi dan kualitas pelayanan) dan dependen (minat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap minat Masyarakat menjadi nasabah, sedangkan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah pada Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Sangat penting bagi Koperasi El Rahma Syariah Aikmel untuk memberikan Pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.]

Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Atika Rahma 2 — 2025-03-30

This study analyzes the implementation of fiscal policy during the caliphates of Abu Bakr and Umar bin Khattab and its relevance to modern Islamic economics. The primary focus of this research is on how these two caliphs applied state financial principles, including revenue management, wealth distribution, and expenditure mechanisms to ensure the welfare of the people. Using historical research methods and policy analysis, this study finds that the fiscal policies implemented were based on the principles of justice, transparency, and social welfare. Abu Bakr emphasized zakat distribution and poverty alleviation, while Umar bin Khattab developed a more structured financial administration system and introduced the concept of Baitul Mal as a state fiscal institution. These findings suggest that the fiscal policies of the Rashidun Caliphs made significant contributions to sustainable economic development from an Islamic perspective.

[Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta relevansinya dalam ekonomi Islam modern. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kedua khalifah menerapkan prinsip-prinsip keuangan negara, termasuk pengelolaan pendapatan, distribusi kekayaan, serta mekanisme pengeluaran dalam rangka menyejahterakan umat. Dengan metode penelitian historis dan analisis kebijakan, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Abu Bakar menitikberatkan pada distribusi zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan Umar bin Khattab mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan memperkenalkan konsep Baitul Mal sebagai institusi fiskal negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di era Khulafaur Rasyidin memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.]

Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Farizal Antony — 2025-03-30

Globalization presents significant challenges for Muslims in maintaining a balance between openness to change and the preservation of religious identity. In this context, the concepts of Islamic Sharia and religious moderation serve as key strategies in responding to contemporary dynamics without compromising the fundamental values of Islam. Islamic Sharia, as a system of law, morality, and spirituality, provides a framework that can be flexibly adapted through a contextual approach. Meanwhile, religious moderation, or wasathiyah, emphasizes balance, tolerance, and inclusivity to prevent extremism and promote social harmony. Using a literature review method, this study analyzes the application of these two concepts in addressing globalization challenges, including the influence of secularism, religious pluralism, and technological advancements. The findings indicate that integrating the flexible principles of Islamic Sharia with a moderate religious stance offers an effective solution to maintaining the relevance of Islam in the modern era while fostering a just and peaceful society.

[Globalisasi membawa tantangan signifikan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, konsep syariat Islam dan moderasi beragama menjadi strategi utama dalam merespons dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum, moral, dan spiritual memberikan kerangka kerja yang dapat diadaptasi secara fleksibel melalui pendekatan kontekstual. Sementara itu, moderasi beragama atau wasathiyah menekankan keseimbangan, toleransi, dan inklusivitas guna menghindari ekstremisme serta mendukung harmoni sosial. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis penerapan kedua konsep tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pengaruh sekularisme, pluralisme agama, dan perkembangan teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip syariat Islam yang fleksibel dan sikap moderat dalam beragama menjadi solusi efektif untuk menjaga relevansi Islam di era modern serta membangun masyarakat yang adil dan damai.]