ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab

The Relations Between Epistimology System of Bayani, Burhani, and Irfani

Azrial Syahrur Ramadhan — Sat, 29 Mar 2025 00:00:00 +0000

The following article tries to looking for the relations between epistemology system of bayani, burhani, and irfani. The Bayani approach is an approach which states that scientific validity depends on the closeness or similarity between text and reality. The Burhâni’s approach is made based on the process of ta’aqquli, it means reasoning thinking of abstraction to reality. Meanwhile, the irfani’s approach is based on intuition and/or spiritual experience. If these three epistemologies run alone, it will have a minimal impact even the decline of Islamic civilization itself, as has been exemplified by historiography. Departing from the above problems, looking for a relationship between the three is a way out. These three epistemologies can work together and collaborate, it will have a broad impact and have greater benefits. By integrating the three(bayani, burhani, and irfani) is the best way out that Muslims need for now.As a Muslims, we can build this civilization further by integrating the three epistemologies above.

Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia

Adi Harmanto Harahap, Muh. Rizki -, Almi Jera -, Arisman — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000

This study critically examines age gap restrictions in marriage as part of the concept of kafaah, as regulated in Article 11 of Jordan’s Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah No. 36 of 2010. This regulation prohibits marriages with an age difference exceeding 20 years unless a judge ensures the consent and willingness of the prospective bride. Using a descriptive-analytical-comparative method, this research explores whether this regulation serves as a form of protection for women against potential exploitation or acts as a state control mechanism over women’s rights in choosing a spouse. The findings reveal that this regulation is rooted in the principles of istihsan, maslahah, and sad al-dzari’ah, aiming not only to prevent relational imbalance in marriage but also to ensure the protection of women. From the perspective of Islamic law, this regulation reflects the dynamics of modern ijtihad in adapting the principle of kafaah to contemporary social needs. Meanwhile, from a gender justice perspective, this policy highlights the tension between legal protection and state control over women's autonomy in selecting a life partner. In Indonesia, the Kompilasi Hukum Islam (KHI) does not include any provision regarding the maximum age gap in marriage, allowing marriages with significant age differences to occur without explicit legal intervention. This study recommends a critical evaluation of the kafaah concept in Indonesia, balancing women's rights protection with their autonomy in choosing a spouse.

[Penelitian ini mengkaji secara kritis pembatasan perpautan usia dalam perkawinan sebagai bagian dari konsep kafaah yang diatur dalam Pasal 11 Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah Yordania No. 36 Tahun 2010. Ketentuan ini membatasi pernikahan dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, kecuali setelah hakim memastikan kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan. Dengan metode deskriptif-analitis-komparatif, penelitian ini menelaah apakah regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan perempuan dari potensi eksploitasi atau justru menjadi instrumen kontrol negara atas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berakar pada metode istihsan, maslahah, dan sad al-dzari’ah, yang bertujuan tidak hanya mencegah ketimpangan relasi dalam pernikahan, tetapi juga memastikan perlindungan bagi perempuan. Dari perspektif hukum Islam, regulasi ini mencerminkan dinamika ijtihad modern dalam mengadaptasi prinsip kafaah yang sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Sementara itu, dari perspektif keadilan gender, kebijakan ini menunjukkan ketegangan antara proteksi hukum dan kontrol negara atas otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat ketentuan tentang batas maksimal perpautan usia dalam pernikahan, sehingga pernikahan dengan selisih usia yang signifikan dapat berlangsung tanpa adanya intervensi hukum yang eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kritis terhadap konsep kafaah di Indonesia dengan menyeimbangkan perlindungan hak perempuan dan kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup secara otonom.]

The Strategy of Jogokariyan Mosque in Alleviating Poverty and Ignorance Through Mosque Management From The Perspective of At-Taubah:18

Abu Risky Risky, Betty Mauli Rosa Bustam, Andi Musthafa Husain — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000

The mosque serves as the center of community activities, functioning not only as a place of worship but also as a hub for social and economic empowerment. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques involve literature studies, where the researcher examines relevant sources to support this research. Jogokariyan Mosque implements various strategies to alleviate poverty and ignorance among its congregation. One such strategy is the regular mapping of dakwah activities to identify the specific needs of the congregation. Additionally, the mosque applies a personal approach to gain a deeper understanding of the congregation’s needs. A key initiative introduced is the Zero Balance program, ensuring that entrusted funds from the congregation are promptly distributed to those in need. Since 2005, Jogokariyan Mosque has also initiated the Independent Congregation Movement. This program encourages congregants to finance their own worship needs after calculating the cost per prayer space. This concept serves as motivation for congregants to take financial responsibility for their worship instead of relying on subsidies from others. Another strategy employed is Scenario Planning, in which the mosque management (Ta’mir) develops strategic plans to advance dakwah efforts. This planning is divided into three phases to ensure sustainable development. Through these strategies, Jogokariyan Mosque has significantly enlightened its congregation, empowering them to break free from poverty and ignorance.

[Masjid merupakan pusat kegiatan umat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mencari literatur yang mendukung penelitian ini. Masjid Jogokariyan menerapkan berbagai strategi dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di kalangan jamaahnya. Salah satu strateginya adalah pemetaan dakwah yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan jamaah secara lebih spesifik. Selain itu, masjid menerapkan pendekatan personal guna memahami kebutuhan jamaah secara langsung. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah Saldo Nol, yang memastikan dana amanah dari jamaah segera tersalurkan kepada yang membutuhkan. Sejak tahun 2005, Masjid Jogokariyan juga menginisiasi Gerakan Jamaah Mandiri. Program ini bertujuan mendorong jamaah untuk membiayai sendiri kebutuhan ibadah mereka setelah dilakukan perhitungan biaya per tempat shalat. Konsep ini menjadi motivasi bagi jamaah agar tidak hanya bergantung pada subsidi orang lain dalam beribadah. Strategi lain yang diterapkan adalah Scenario Planning, di mana Ta’mir Masjid Jogokariyan merancang perencanaan strategis dalam memajukan dakwah. Perencanaan ini dibagi ke dalam tiga periode untuk memastikan pengembangan dakwah yang berkelanjutan. Dengan strategi-strategi tersebut, Masjid Jogokariyan mampu memberikan pencerahan yang signifikan kepada jamaah, sehingga membantu mereka keluar dari kemiskinan dan kebodohan.]

Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah di Koperasi El Rahma Aikmel

Muhammad Sanusi Sanusi, Wina Erawati, Baiq Sulfiana, Zihab, Saripuddin — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000

This study aims to analyze and identify the influence of promotion and service quality on community interest in becoming customers at El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. This research is quantitative in nature, using a questionnaire as a tool for data collection from respondents. The sample size was determined using Slovin’s formula, resulting in a total of 83 respondents from a population of 579. The criteria for respondents in this study include active customers up to the present (2024) and those who have savings and financing at El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. The analytical technique used in this research involves SPSS software, with validity and reliability tests for questionnaire data, as well as hypothesis testing to examine the influence between independent variables (promotion and service quality) and the dependent variable (interest). The results of the study indicate that promotion has a significant influence on community interest in becoming customers, whereas service quality does not show a significant effect on community interest in joining El Rahma Syariah Cooperative Aikmel. It is crucial for El Rahma Syariah Cooperative Aikmel to provide optimal service to the community.

[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat Masyarakat menjadi nasabah pada Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data dari responden. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sebanyak 579 dari total populasi sehingga jumlah sampel penelitian ini sebanyak 83 responden. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah nasabah aktif hingga saat ini (tahun 2024) dan nasabah yang memiliki tabungan dan pembiayaan di Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan softwere SPSS dengan uji validitas dan uji reliabilitas data kuisioner, uji hipotesis untuk melihat pengaruh antar variabel independent (promosi dan kualitas pelayanan) dan dependen (minat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap minat Masyarakat menjadi nasabah, sedangkan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah pada Koperasi El Rahma Syariah Aikmel. Sangat penting bagi Koperasi El Rahma Syariah Aikmel untuk memberikan Pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.]

Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Atika Rahma, Dzulkifli Hadi Imawan — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000

[Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta relevansinya dalam ekonomi Islam modern. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kedua khalifah menerapkan prinsip-prinsip keuangan negara, termasuk pengelolaan pendapatan, distribusi kekayaan, serta mekanisme pengeluaran dalam rangka menyejahterakan umat. Dengan metode penelitian historis dan analisis kebijakan, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Abu Bakar menitikberatkan pada distribusi zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan Umar bin Khattab mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan memperkenalkan konsep Baitul Mal sebagai institusi fiskal negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di era Khulafaur Rasyidin memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.

[This study analyzes the implementation of fiscal policy during the caliphates of Abu Bakr and Umar bin Khattab and its relevance to modern Islamic economics. The primary focus of this research is on how these two caliphs applied state financial principles, including revenue management, wealth distribution, and expenditure mechanisms to ensure the welfare of the people. Using historical research methods and policy analysis, this study finds that the fiscal policies implemented were based on the principles of justice, transparency, and social welfare. Abu Bakr emphasized zakat distribution and poverty alleviation, while Umar bin Khattab developed a more structured financial administration system and introduced the concept of Baitul Mal as a state fiscal institution. These findings suggest that the fiscal policies of the Rashidun Caliphs made significant contributions to sustainable economic development from an Islamic perspective.]

Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi

Farizal Antony, A. Kumedi Ja'far — Sun, 30 Mar 2025 00:00:00 +0000

Globalization presents significant challenges for Muslims in maintaining a balance between openness to change and the preservation of religious identity. In this context, the concepts of Islamic Sharia and religious moderation serve as key strategies in responding to contemporary dynamics without compromising the fundamental values of Islam. Islamic Sharia, as a system of law, morality, and spirituality, provides a framework that can be flexibly adapted through a contextual approach. Meanwhile, religious moderation, or wasathiyah, emphasizes balance, tolerance, and inclusivity to prevent extremism and promote social harmony. Using a literature review method, this study analyzes the application of these two concepts in addressing globalization challenges, including the influence of secularism, religious pluralism, and technological advancements. The findings indicate that integrating the flexible principles of Islamic Sharia with a moderate religious stance offers an effective solution to maintaining the relevance of Islam in the modern era while fostering a just and peaceful society.

[Globalisasi membawa tantangan signifikan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, konsep syariat Islam dan moderasi beragama menjadi strategi utama dalam merespons dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum, moral, dan spiritual memberikan kerangka kerja yang dapat diadaptasi secara fleksibel melalui pendekatan kontekstual. Sementara itu, moderasi beragama atau wasathiyah menekankan keseimbangan, toleransi, dan inklusivitas guna menghindari ekstremisme serta mendukung harmoni sosial. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis penerapan kedua konsep tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pengaruh sekularisme, pluralisme agama, dan perkembangan teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip syariat Islam yang fleksibel dan sikap moderat dalam beragama menjadi solusi efektif untuk menjaga relevansi Islam di era modern serta membangun masyarakat yang adil dan damai.]

Electronic Judiciary (E-Court) from the Perspective of Maslahah Theory and Its Correlation with the Realization of a Supreme Judicial Institution

Fitriah Azis, Alfajar Nugraha , Mochamad Firdaos — Tue, 27 May 2025 00:00:00 +0000

The advancement of information technology has significantly driven reform within Indonesia’s judicial system, particularly through the implementation of an electronic court system (e-Court). This article aims to analyze e-Court from the perspective of maslahah theory in Islamic law and to assess its contribution to the realization of a supreme and dignified judiciary. Employing a qualitative-descriptive approach through a literature review method, this study evaluates the relevance of maqāṣid al-sharī‘ah values in the e-Court system. The findings reveal that e-Court not only enhances administrative efficiency but also aligns with the core principles of Islamic law, such as the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), wealth (ḥifẓ al-māl), and religion (ḥifẓ al-dīn). During the pandemic, the role of e-Court evolved from serving a secondary need to becoming a primary necessity due to its function in safeguarding human existence. Therefore, the e-Court system can be regarded as a strategic instrument for supporting a judicial institution that is inclusive, adaptive, and oriented toward public benefit (maslahah). This study recommends strengthening the implementation of e-Court based on Islamic values to ensure comprehensive substantive justice for society.

[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong reformasi signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, salah satunya melalui implementasi sistem peradilan elektronik (e-Court). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis e-Court dari perspektif teori maslahah dalam hukum Islam dan menilai kontribusinya terhadap perwujudan lembaga peradilan yang agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka untuk mengevaluasi relevansi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah dalam sistem e-Court. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Court tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti perlindungan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-‘aql), harta (hifẓ al-māl), dan agama (hifẓ al-dīn). Dalam situasi pandemi, e-Court bahkan telah meningkat kedudukannya dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer karena perannya dalam melindungi eksistensi manusia. Oleh karena itu, sistem e-Court dapat diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung lembaga peradilan yang inklusif, adaptif, dan maslahat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi e-Court berbasis nilai-nilai keislaman guna memastikan keadilan substantif yang menyeluruh bagi masyarakat.]

A Muamalah Fiqh Perspective on the Sale of Zakat Fitrah Rice According to Imam An-Nawawi

Nur Fahmi Azhari — Tue, 27 May 2025 00:00:00 +0000

Zakat fitrah is a personal obligation for every Muslim, performed at the end of Ramadan to purify the soul and assist the needy. In Indonesia, zakat fitrah is commonly given in the form of rice, reflecting the local staple food. However, issues arise when zakat administrators (amil) sell rice donated by one zakat giver (muzakki) to another muzakki without the original owner's consent. This practice, often repeated as part of zakat distribution mechanisms by some institutions, raises legal concerns. This study explores Imam An-Nawawi’s perspective on such practices, examining Shariah principles related to ownership rights, sale contracts, and the authority of amil in managing zakat assets. Using a normative approach through library research, the study analyzes Imam An-Nawawi’s key works, Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab and Raudhatut Ṭālibīn. The findings indicate that according to Imam An-Nawawi, zakat fitrah remains the property of the muzakki until it is formally transferred to the rightful recipient (mustahiq). Therefore, any sale conducted by amil without consent from the muzakki contradicts Islamic principles of ownership and valid sale contracts. This research contributes to a deeper understanding of the boundaries of amil authority and provides legal clarity on contemporary zakat management practices from a Shafi’i jurisprudence perspective.

[Zakat fitrah merupakan kewajiban personal bagi setiap Muslim sebagai bentuk penyucian diri dan solidaritas sosial. Di Indonesia, zakat ini biasanya ditunaikan dalam bentuk beras sesuai dengan makanan pokok masyarakat. Dalam praktiknya, ditemukan fenomena di mana amil zakat menjual beras zakat fitrah dari satu muzakki kepada muzakki lain tanpa izin pemiliknya, sebagai bagian dari mekanisme distribusi zakat. Penelitian ini bertujuan menelaah pandangan Imam An-Nawawi terhadap praktik tersebut, dengan fokus pada konsep kepemilikan, sahnya akad jual beli, dan batasan kewenangan amil. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif terhadap karya-karya Imam An-Nawawi seperti Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab dan Raudhatut Ṭālibīn. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Imam An-Nawawi, harta zakat fitrah tetap menjadi milik muzakki hingga sampai ke tangan mustahik secara sah, sehingga penjualan oleh amil tanpa izin bertentangan dengan prinsip syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas syariah dalam pengelolaan zakat fitrah dan memberikan landasan normatif bagi praktik distribusi zakat di Indonesia.]

Moderasi Beragama dan Pengaruhnya terhadap Hubbul wathon di Lingkungan Perguruan Tinggi

Hamdan Arief Hanif — Sat, 14 Jun 2025 00:00:00 +0000

Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan perguruan tinggi yang menjadi miniatur keragaman bangsa, moderasi beragama memegang peranan strategis dalam memperkuat semangat hubbul wathon (cinta tanah air). Penelitian ini bertujuan untuk menggali korelasi antara sikap keberagamaan moderat dengan penguatan nilai-nilai nasionalisme di kalangan sivitas akademika. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama yang dilakukan melalui diskusi lintas agama, kegiatan keagamaan yang inklusif, serta kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, memiliki pengaruh signifikan terhadap terbentuknya sikap cinta tanah air. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan moderasi beragama cenderung menunjukkan sikap nasionalis yang lebih tinggi, inklusif terhadap perbedaan, dan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi menjadi kebutuhan strategis untuk membentuk generasi bangsa yang religius sekaligus nasionalis. Artikel ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan tinggi dan penguatan peran kampus sebagai ruang dialog keberagaman.

[Religious moderation is a religious attitude that prioritizes balance, tolerance, and rejection of extremism. In the midst of the plurality of Indonesian society, especially in the university environment which is a miniature of the nation's diversity, religious moderation plays a strategic role in strengthening the spirit of hubbul wathon (love for the homeland). This study aims to explore the correlation between moderate religious attitudes and the strengthening of nationalist values among academics. The methodology used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the practice of religious moderation carried out through interfaith discussions, inclusive religious activities, and educational curricula that instill values of tolerance have a significant influence on the formation of an attitude of love for the homeland. Students who are involved in religious moderation activities tend to show a higher nationalist attitude, are inclusive of differences, and are active in maintaining national unity. Thus, mainstreaming religious moderation in the university environment is a strategic need to form a generation of the nation that is both religious and nationalist. This article recommends the integration of moderation values in the higher education curriculum and strengthening the role of the campus as a space for diversity dialogue.]

Pelatihan Akademi Digital Lansia Terhadap Penipuan dan Berita Hoax Melalui Kerjasama dengan Tular Nalar

Siti Mupida — Sat, 14 Jun 2025 00:00:00 +0000

Maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan permasalahan baru, berkembangnya penyebaran informasi dan pesan bohong (hoax). Telepon genggam menjadi sarana dari kehidupan lansia untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat maupun warga. Oleh karena itu, penulis melihat tantangan bagi para lansia, terutama di wilayah Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya. pendekatan Service Learning pada Program Akademi Digital Lansia di Kecamatan Rumbio Jaya merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya.Tular Nalar diciptakan untuk membantu meredam laju infodemik yang ramai beredar. Hadir dalam bentuk portal pembelajaran online, Tular Nalar dilengkapi dengan berbagai materi mengenai cara berpikir kritis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) adalah organisasi masyarakat sipil anti-hoax yang telah memelopori banyak inisiatif untuk melawan infodemic atau wabah hoax. Bahkan ujaran hoax dan ujaran kebencian telah merambah pada bidang agama melalui media sosial. Visi dan misinya adalah menciptakan masyarakat yang tercerahkan dan kebal terhadap berbagai tipuan dan ujaran kebencian.

[The widespread use of information and communication technology has created new challenges, notably the rise of false information and hoaxes. Mobile phones have become a vital communication tool for the elderly to stay connected with family, friends, and community members. Therefore, the author identifies a significant challenge for the elderly, especially in Kampar, Rumbio Jaya District. The Service Learning approach used in the Elderly Digital Academy Program in Rumbio Jaya District provides a learning model that applies newly acquired knowledge and skills through structured projects, assignments, and other practical activities. Tular Nalar was created to help curb the rapid spread of infodemics. Presented as an online learning portal, Tular Nalar is equipped with a wide range of materials on critical thinking that can be applied in daily life. Mafindo (Indonesian Anti-Slander Society) is a civil society organization that leads anti-hoax initiatives and has pioneered numerous programs to fight against the infodemic or hoax epidemic. Hoaxes and hate speech have even infiltrated religious domains through social media. The vision and mission of this initiative are to create an enlightened society that is resilient against deception and hate speech.]

Pemikiran Fikih Sosial KH Sahal Mahfudz dan Implementasinya dalam Pemberdayaan Masyarakat

Muhammad Ridwan Firdaus — Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000

Social fiqh is the idea of KH Sahal Mahfudz in responding to the gap between the fiqh concepts contained in the text and social conditions. KH Sahal Mahfudz is a large and growing cleric and cleric in Kajen, Pati, Central Java trying to carry out a community empowerment movement to realize the concept of fiqh that touches social values. Social fiqh initiated by KH Sahal Mahfudz tries to develop qouly fiqh and manhajy fiqh so that existing fiqh is in line with ethical values, as well as fiqh aimed at the public benefit (ummah). This paper tries to explore the ideas of KH Sahal Mahfudz regarding social fiqh through literature study. Furthermore, the author conducted a content-analysis of the biography and a number of writings of KH Sahal Mahfudz related to the idea of social fiqh.

[Fikih sosial merupakan gagasan dari KH Sahal Mahfudz dalam menjawab terdapatnya jurang pemisah antara konsep fikih yang terdapat dalam teks dengan kondisi sosial kemasyarakatan. KH Sahal Mahfudz merupakan ulama dan kiai yang besar dan berkembang di Kajen, Pati, Jawa Tengah mencoba melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan konsep fikih yang menyentuh nilai-nilai sosial. Fikih sosial yang digagas oleh KH Sahal Mahfudz mencoba mengembangkan fikih qouly dan fikih manhajy sehingga fikih yang ada sejalan dengan nilai-nilai etika, serta fikih yang bertujuan kepada kemaslahatan publik (umat). Tulisan ini mencoba menggali gagasan KH Sahal Mahfudz mengenai fikih sosial melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penulis melakukan content-analysis terhadap biografi serta sejumlah tulisan-tulisan KH Sahal Mahfudz yang berkaitan dengan gagasan fikih sosial.]