Main Article Content
Abstract
Studi ini bertujuan untuk menguji tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori institusional. Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim terbanyak di dunia yang barusaja melakukan reformasi sektor publik secara komprehensif. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan sebesar 49,9%, dimana pengungkapan tertinggi adalah pos kebijakan fiskal (81,2%), sedangkan pengungkapan terendah adalah informasi mengenai ekonomi makro (33.6%). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel ‘mimetic isomorphism’ yang diukur dengan menggunakan proxi lokasi daerah (jurisdiksi) merupakan variabel prediktor yang secara positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Selain itu, umur pemerintah daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).