Main Article Content

Abstract

This article examines the complex dynamics of land conflicts affecting the indigenous (adat) people of Rempang. There have been violations of human rights protections, including repression by the authorities, in the context of the dispute. It states the complexity of the system of indigenous land ownership of Rempang by its people, which conflicts with development projects by the state and corporate interests. It highlights the marginalization and exclusion experienced by the Rempang people, which is exacerbated by inadequate legal frameworks and institutional bias. Despite norms and regulations that support indigenous people's rights, implementation at the local level is often lacking, leaving indigenous communities vulnerable to exploitation and violence. It also emphasizes the need for an inclusive and participatory approach by the government related to the actual needs of the community, centering on the rights of the Rempang community, autonomy, and land ownership.
Keywords: Adat Land Law, Adat Law, Human Rights, Rempang Eco City, Repressive Measures.


Abstrak. Artikel ini mengkaji dinamika kompleks konflik pertanahan yang berdampak pada masyarakat adat Rempang. Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan represif oleh penguasa, dalam konteks sengketa tersebut. Artikel ini menyatakan kompleksitas sistem kepemilikan tanah adat Rempang oleh masyarakatnya, yang berbenturan dengan proyek pembangunan oleh negara dan kepentingan korporasi. Artikel ini menyoroti marjinalisasi dan eksklusi yang dialami oleh masyarakat Rempang, yang diperburuk oleh kerangka hukum yang tidak memadai dan bias kelembagaan. Meskipun ada norma dan peraturan yang mendukung hak-hak masyarakat adat, implementasi di tingkat lokal sering kali kurang, sehingga masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Artikel ini juga menekankan perlunya pendekatan inklusif dan partisipatif oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang berpusat pada hak-hak masyarakat Rempang, otonomi, dan kepemilikan tanah.
Kata Kunci: Hukum Tanah Adat, Hukum Adat, Hak Asasi Manusia, Rempang Eco City, Tindakan Represif.

Keywords

Adat Land Law Adat Law Human Rights Rempang Eco City Repressive Measures

Article Details

How to Cite
Pramesti, A. W., & Prayoga, P. E. (2025). Human Rights Impunity in the Implementation of the Rempang Eco City National Strategic Project Policy. Journal of Constitutional and Governance Studies, 227–237. https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss2.art6

References

Read More