Main Article Content

Abstract

Law always comes late as opposed to the social deveopment, existing laws are sometimes no longer able to provide solutions to social problems that occur. It is the same with defamation offenses that are blooming in Indonesia. Settlement of cases through criminal law is considered ineffective to resolve the existing problems. This study aims to identify the problem of law enforcement on defamation offenses in Indonesia and providing the right arguments on the urgency of decriminalizing defamation offenses and altering them onto violations of civil law instead. The research method used is a normative juridical with statutory,analytical approach and comparative approaches. The results of the study conclude that law enforcement on defamation offenses using criminal law efforts is considered ineffective because of problems in the material and formal legal aspects of the related article. The imposition of sanctions in the form of corporal punishment actually creates a new social problem and often does not fulfill the sense of justice for both the perpetrator and the victim, especially if the perpetrator's actions cause material losses. Hence the settlement through civil law is considered very appropriate considering that the majority of defamation occurs between individuals. This is also in order to re-establish the existence of criminal law as the ultimum remedium

Keywords

Decriminalization defamation tort

Article Details

Author Biography

Sheila Maulida Fitri, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Hukum Pidana
How to Cite
Fitri, S. M. (2021). Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni. Lex Renaissance, 5(4), 792–805. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art3

References

  1. Buku
  2. Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Atmajaya Pres, Yogyakarta, 2004.
  3. Mulyadi, Lilik, Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.
  4. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafinfo Persada, 2010.
  5. Saleh, Roeslan, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Cetakan Pertama, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
  6. Seno Adji, Oemar, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990.
  7. Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan Pertama, Politeia, Bogor, 1996.
  8. Volmar, H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
  9. Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
  10. Jurnal
  11. Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016.
  12. Andi Intan Purnamasari, “Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana”, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 2, No. 1 – April 2019.
  13. Internet
  14. “Laporan UU ITE Meningkat Tiap Tahun, Polri: Kita Ingin Dunia Maya di Indonesia Bisa Sehat,” https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011571041/laporan-uu-ite-meningkat-tiap-tahun-polri-kita-ingin-dunia-maya-di-indonesia-bisa-sehat?page=2 , diakses pada 30 Maret 2021.
  15. “Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik Dominan”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan, diakses pada 30 Maret 2021.
  16. “Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber,” https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/03/ICJR_Mengatur-Ulang-Kebijakan-Pidana-di-Ruang-Siber.pdf, diakses 5 April 2021.
  17. “Defamation Laws and the Internet”, www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation , diakses pada 5 April 2021.
  18. Peraturan Perundang-Undangan
  19. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  20. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  21. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  22. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  23. Defamation Act of Australia 2005
  24. Defamation Act of United Kingdom 1996
  25. Putusan Pengadilan
  26. Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919).