[1]
Novita Eka Utami, “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara”, Lex renaiss., vol. 8, no. 2, pp. 360–378, Mar. 2024.