Vol 3, No 2 (2018)

JULI 2018

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 3 Juli 2018 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Pembahasan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, merupakan tema yang terus menerus diulas pemikir hukum untuk mencari formulasi pemberantasan yang efektif. Pencabutan hak dipilih koruptor merupakan gagasan pemberantasan korupsi yang selalu identik dengan penyalahgunaan wewenang. Artikel pertama menganalisis dua hal terkait dengan pencabutan hak dipilih koruptor, yaitu pertama pencabutan hak dipilih dianalisis dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kedua, efektifitas pencabutan hak dipilih dalam lingkup pemberantasan korupsi. Pencabutan hak dipilih bagi koruptor sebenarnya merupakan salah satu cara yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Hukum HAM dan UU Tipikor memberikan legitimasi dalam pencabutan hak dipilih. Gagasan ini merupakan upaya efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan adanya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Bidang pidana kesehatan, juga merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan di Indonesia. Untuk menegakkan hukum pidana medis secara maksimal, audit medis mempunyai peran penting. Artikel selanjutnya mengkaji kedudukan audit medis dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang medis. Analisis yang disajikan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya Komite Medis yang ada di rumah sakit. Audit Medis sejatinya dapat diterapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Akan tetapi seringkali kepolisian tidak menggunakan Audit Medis sebagai instrumen penegakan dan pembuktian.

Pembahasan hukum pidana selain tindak pidana korupsi dan pidana kesehatan, juga pidana pembakaran hutan dan lahan. Maraknya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi, lantas perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Artikel ini mengulas mengenai kriteria korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasinya. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa kriteria korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha yang dilakukan orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup kerja badan usaha. Bentuk pertanggungjawaban korporasi atas hal tersebut yakni pertanggungjawaban pidana identifikasi.

Masih terdapat beberapa artikel lain yang dimuat dalam No. 2 Vol. 3 Juli 2018 ini, di samping beberapa artikel di atas. Semoga dengan hadirnya tulisan-tulisan dalam Jurnal Lex Renaissance ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

Table of Contents

Articles

 
Baumi Syaibatul Hamdi(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
245-262
 
Hamdani Abubakar(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
263-283
 
Reza Fadhli(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
284-303
 
Rio Rinaldi Silalahi(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
304-320
 
Fahmi Fairuzzaman(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
321-342
 
Septi Kurniawati(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
343-358
 
Yusrizal Yusrizal(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
359-376
 
Ivan Chairunanda Kusuma Putra(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
377-390
 
Husain Asmara DM.(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
391-406
 
Siti Fauziah Dian Novita Sari(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
407-422
 
Fikri Ariesta Rahman(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
423-440
 
Wahyu Hadis(1),
(1) Universitas Islam Indonesia
PDF
441-458