Main Article Content
Abstract
Dalam laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Global E-Government Readiness Report 2005 [1], disebutkan bahwa dari 191 negara anggotanya terdapat 179 negara yang sudah online. Dalam penjelasan berikutnya dinyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 96 dari 179 negara, turun 11 dari tahun sebelumnya yaitu peringkat 85 pada tahun 2004. Penurunan peringkat ini menimbulkan tanda tanya besar ditengah semangat nasional untuk membangun dan menerapkan e-Goverment sebagai upaya pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien [2]. Makalah ini memaparkan kajian terhadap laporan PBB tersebut, khususnya terhadap pola penilaian yang digunakan dan menyampaikan dugaan tentang penyebab kurang berhasilnya e-Goverment di Indonesia yaitu pengaruh dari kesiapan pemerintah dan budaya nasional. Untuk memantapkan kesiapan pemerintah dalam memberikan layanan yang baik melalui website, diusulkan adanya kajian terhadap beberapa website best practise dari negara-negara dengan ranking tertinggi yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Sedangkan dari kesiapan masyarakat dalam kaitannya dengan budaya nasional perlu diketahui bagaimana pengaruh budaya di Indonesia terhadapa E-Government Readiness. Dua hal ini perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengejar ketinggalan serta sekaligus memantapkan langkah dalam menerapkan E-Government di Indonesia.
Kata kunci: e-Government, readiness
Kata kunci: e-Government, readiness