Main Article Content

Abstract

Memasuki era keterbukaan informasi dan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah
dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan publik. Di samping itu,
Pemerintah juga perlu memaksimalkan knowledge yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitasnya.
Knowledge yang tercipta, tersimpan, dan tersebar seringkali tidak terintegrasi dan berkelanjutan. Akibatnya,
muncul permasalahan seperti: kehilangan knowledge, kebutuhan knowledge yang tidak terpenuhi, dan
kesenjangan knowledge. Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan knowledge management
system (KMS). Kajian ini mengusulkan suatu rumusan Model Government KMS, yang terdiri dari beberapa
lapisan berikut: (1) Lapisan pengguna, (2) Lapisan Aplikasi, (3) Lapisan Integrasi, (4) Lapisan Layanan/Data,
(5) Lapisan Infrastruktur,dan (6) lapisan yang bersifat management seperti Tata Kelola, Peraturan, Standar
serta Keamanan. Model Government KMS ini dapat menjamin terciptanya penyimpanan dan pertukaran
knowledge di dalam organisasi pemerintah. Selain itu, model tersebut juga dapat menjadi acuan dalam
pengembangan KMS di seluruh instansi Pemerintah yang dapat meningkatkan transparansi serta menumbuhkan
partisipasi publik, terutama dalam pengambilan kebijakan.

Article Details