Letak Hukum Perburuan Dalam Sistem Hukum Nasional

Author: Saifudin

Abstract

Perburuhan tidaklah bisa diasumsikan sebagai suatu kepentingan individual semata, walau tetap tidak bisa juga dipungkiri bahwa aspek privatnya memang sangat dominan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perburuhan merupakan masalah yang bersifat "publik".
Maka sudah seharusnya kalau pemerintah campur tangan dalam
hal ini. Keseriusan itikad pemerintah untuk "mentertibkan",
persoalan ini akan nampak pada sejauh mqna masalah
perburuhan diapresiasi dalam konstelasi sistem hukum
nasional Indonesia

Keywords

Hukum Perburuan, Buruh, Sistem Hukum Nasional, Pemerintah

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu

Hukum, cetakan ke-16, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1980.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum

Perburuhan, cetakan ke-2, Jambatan,

Jakarta, 1974.

Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu

Negara.Gaya media pratama, Jakarta,

Sri Soemantri M. Kuliah Program

Pascasarjana, Unpad, Bandung, 1991.

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju

Satu Sistem, cetakan ke-1. Alumni,

Bandung, 1991.

Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum In

donesia Jakarta^ Cetakan ke*4,

Ikhtiar, Jakarta, 1957.

Aturan dasar dan Peraturan Perundangundangan.

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954

Undang-Undang Dasar 1954



Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)
Published by:  Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia

Creative Commons License

JHIusQuiaIustum at http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.