Tampilan Implikasi Ambiguitas Pemaknaan “Lembaga Pemerintah Lainnya” dalam Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Batas Kewenangan Presiden

Kembali ke Rincian Artikel Implikasi Ambiguitas Pemaknaan “Lembaga Pemerintah Lainnya” dalam Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Batas Kewenangan Presiden Unduh Unduh PDF