View of Implikasi Ambiguitas Pemaknaan “Lembaga Pemerintah Lainnya” dalam Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Batas Kewenangan Presiden

Return to Article Details Implikasi Ambiguitas Pemaknaan “Lembaga Pemerintah Lainnya” dalam Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Batas Kewenangan Presiden Download Download PDF