Main Article Content
Abstract
Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menimbulkan imlikasi perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah yang meliputi reformasi pembiayaan, reformasi anggaran, reformasi akuntansi, dan reformasi audit di lingkungan pemerintah daerah. Reformasi sektor publik perlu dilakukan untuk merespon tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance). Artikel ini membahas pengaruh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 terhadap reformasi manajemen keuangan daerah, terutama reformasi audit. Reformasi audit di sektor publik yang diperlukan meliputi perubahan pelaksanaan audit dari conventional audit menuju value for money audit.
Article Details
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).