Main Article Content
Abstract
This study aims to determine whether Government Regulation Number 64 of 2016 deregulates regional legal products related to the construction of low-income communities (MBR). This study uses a normative juridical approach as well as a qualitative approach by processing and analysing legal materials. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Government Regulation Number 64 of 2016 has influenced the existence of regional regulations relating to housing development permits by reducing the validity of licensing provisions for MBR housing development. In other words, the government has carried out an executive review/administrative review through repressive supervision with the presence of this government regulation which delays the validity of a number of housing development permits for certain conditions.
Key Word: Government Regulation, Deregulation, Housing, Low-Income Communities
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 melakukan deregulasi terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kualitatif dengan pengolahan dan analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 telah mempengaruhi eksistensi peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan pembangunan perumahan dengan mereduksi keberlakuan ketentuan perizinan bagi pembangunan perumahan MBR. Dengan kata lain, pemerintah telah melakukan executive review/administrative review melalui pengawasan represif dengan hadirnya peraturan pemerintah ini yang menunda keberlakuan sejumlah perizinan pembangunan perumahan untuk kondisi tertentu.
Kata-kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Deregulasi, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Keywords
Article Details
References
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Nasution, M. Arief, dkk, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Madju, Bandung, 2000.
- Soejito, Irawan, Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
- _______, & Riri Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, konsep dan Metode, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013
- Sulaiman, King Faisal, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945”, Disertasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Peumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- www.liputan6.com/bisnis/read/2664479/jokowi-akui-banyak-masalah-buat-jalankan-paket-kebijakan-xiii diakses pada 18 juli 2018
- www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-rumah-murah-untuk-rakyat, diakses pada 18 juli 2018
- http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/ diakses pada 10 Januari 2019
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e61b84aadce/putusan-mk-berdampak-pada-program-deregulasi-sektor-investasi diakses pada 12 Januari 2019
- www.kemenkumham.go.id/berita/deregulasi-untuk-pembangunan-ekonomi-yang-lebih-baik diakses pada 18 November 2020
References
Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Nasution, M. Arief, dkk, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Madju, Bandung, 2000.
Soejito, Irawan, Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Derah dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Huda, Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
_______, & Riri Nazriyah, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2011.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, konsep dan Metode, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013
Sulaiman, King Faisal, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945”, Disertasi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2016
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Peumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
www.liputan6.com/bisnis/read/2664479/jokowi-akui-banyak-masalah-buat-jalankan-paket-kebijakan-xiii diakses pada 18 juli 2018
www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-rumah-murah-untuk-rakyat, diakses pada 18 juli 2018
http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/ diakses pada 10 Januari 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e61b84aadce/putusan-mk-berdampak-pada-program-deregulasi-sektor-investasi diakses pada 12 Januari 2019
www.kemenkumham.go.id/berita/deregulasi-untuk-pembangunan-ekonomi-yang-lebih-baik diakses pada 18 November 2020