Main Article Content
Abstract
This study aims identify the legal basis for the panel of judges at the Semarang High Court in accepting and granting the lawsuit Number 281/Pdt/2014/PT.SMG on the cancellation of the sale and purchase agreement and to analyse the responsibility of a Notary who is not a party to the cancellation lawsuit after the deed is cancelled by the court. This is an empirical research using a sociological juridical approach and qualitative analysis. The research subjects in question were the resource persons for the High Court Judge in Semarang, the Panel of Judges examining Case Number 281/Pdt/2014/PT.SMG, and Notaries in the working area of Central Java. The results of the study conclude that first, the judge does not have the authority to attract a notary to become a party to the lawsuit, this is based on jurisprudence no. 305K/Sip/1971 and Jurisprudence No. 457K/Sip/1975. The notary is not a party to the authentic deed. The court does not have the authority to cancel the notarial deed based on Jurisprudence No. 1420K/Sip/1978 & Jurisprudence No. 702K/Sip/1973. Article 1517 of the Civil Code is the main basis for declaring that the Deed of Sale and Purchase Agreement has no legal force. Second, the Notary has no legal responsibility for the existence of an authentic deed cancellation lawsuit if the Notary is not a party to the lawsuit, the Notary only has a moral obligation to facilitate the cancellation of the deed through the issuance of a deed of cancellation at the will of the parties
Key Word: Deed Cancellation Lawsuit, Position, Notary
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima dan mengabulkan gugatan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG tentang pembatalan akta pengikatan jual beli dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak turut menjadi pihak dalam gugatan pembatalan akta setelah akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis kualitatif. Subjek penelitian yang dimaksud adalah narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG, dan Notaris wilayah kerja Jawa Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris menjadi pihak dalam gugatan, hal ini berdasar pada Yurisprudensi No. 305K/Sip/1971 dan Yurisprudensi No. 457K/Sip/1975. Notaris bukan pihak dalam akta autentik. Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta Notaris yang didasarkan pada Yurisprudensi No. 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi No. 702K/Sip/1973. Pasal 1517 KUHPerdata manjadi dasar utama untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli tidak berkekuatan hukum. Kedua, Notaris tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap adanya gugatan pembatalan akta autentik bilamana Notaris bukan sebagai pihak dalam gugatan, Notaris hanya memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi pembatalan akta melalui penerbitan akta pembatalan atas kehendak para pihak.
Kata-kata Kunci: Gugatan Pembatalan Akta, Kedudukan, Notaris
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Natsir Asnawi, M., Hermeneutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 1, 2008.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973.
- Wawancara Agus Subekti & Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.
- Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, pada 4 Oktober 2021.
- Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, idtesis, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, 25 Maret 2021.
References
Natsir Asnawi, M., Hermeneutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta, 2014.
Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 1, 2008.
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Yurisprudensi Mahkamah Agung 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971.
Yurisprudensi Mahkamah Agung 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975.
Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978.
Yurisprudensi Mahkamah Agung 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973.
Wawancara Agus Subekti & Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.
Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, pada 4 Oktober 2021.
Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, idtesis, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, 25 Maret 2021.