Main Article Content
Abstract
The issues raised in this article are first, examination on the reasons for the Minister of Law and Human Rights to issue a Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2017 on the Notary Appointment Examination; second, review on the Supreme Court's consideration in canceling the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2007 on the Notary Appointment Examination; and third, review on the juridical implications of the Supreme Court's decision Number 50 P/HUM/2018 on the Notary Appointment Examination. This is a normative legal research which is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study conclude that first, the Minister of Law and Human Rights received a report from the Notary Honorary Council regarding the number of summons to Notaries and requests for minute of the deed by the police, hence a Notary Appointment Examination is required. Second, the Supreme Court canceled the Notary Appointment Examination due to the requirements for passing the Notary Appointment Examination were contrary to higher laws and regulations. Third, the Minister of Law and Human Rights revoked the provisions regarding the Notary Appointment Examination and replaced it with another mechanism, namely Notary Quality Improvement Training (PPKJN)
Key Word: Notary Appointment Examination, Right of Judicial Review, Notary Appointment Requirements
Abstrak
Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, yaitu pertama, mengkaji alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Kedua, mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, dan ketiga, mengkaji implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Ujian Pengangkatan Notaris. Penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi menerima laporan dari Majelis Kehormatan Notaris terkait banyaknya pemanggilan terhadap Notaris dan permintaan minuta akta oleh kepolisian sehingga diperlukan Ujian Pengangkatan Notaris. Kedua, Mahkamah Agung membatalkan Ujian Pengangkatan Notaris karena syarat kelulusan ujian pengangkatan Notaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut ketentuan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris dan mengganti dengan mekanisme lain yaitu Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN).
Kata-kata Kunci: Ujian Pengangkatan Notaris, Hak Uji Materiil, Syarat Pengangkatan Notaris
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Lumban Tobing, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke III, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- HS, Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lubis, Sahrawardi K, Etika Profesi Notaris, Cetakan ke enam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.
- MA Batalkan Ujian Pengangkatan Notaris, pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris?page=2 , diakses pada 10 November 2021, Pukul. 9.08 WIB.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
References
Lumban Tobing, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke III, Erlangga, Jakarta, 1983.
Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
HS, Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Lubis, Sahrawardi K, Etika Profesi Notaris, Cetakan ke enam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.
MA Batalkan Ujian Pengangkatan Notaris, pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris?page=2 , diakses pada 10 November 2021, Pukul. 9.08 WIB.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.