Main Article Content
Abstract
This thesis aims to find out the responsibility of the Notary protocol holder in issuing a degraded copy of the minuta deed. The problem formulated in this study is first how the actions of a notary holding a notary protocol in issuing a minute copy of an incomplete notarial deed are signed by the parties at the minute of the deed, second. What are the responsibilities of the notary protocol holder in issuing a minute copy of the incomplete notarial deed signed by the parties when requesting a deed. This type of research is normative law with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that first, the actions of a Notary holding a Notary protocol that should be taken is not issuing a copy of the Notary's deed, because the deed is not an authentic deed as referred to as the UUJN, therefore the Notary holding the Notary protocol is not authorized to issue a copy of the deed, but can only make a photocopy according to the original of the deed made by a Notary who submits the Notary's protocol. Second, if the Notary issues a copy of the deed that has not been completely signed by the parties, they may be subject to criminal sanctions for stating on the copy that the deed has been signed perfectly, it can be said that making a false statement. The first suggestion is that the Notary holding the Notary protocol in handing over the Notary protocol must examine carefully at the time of handing over the Notary protocol. Second, the Notary holding the Notary protocol should never issue a copy of the deed that has not been signed by the parties because it can be subject to criminal sanctions.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2025 Rohmat Esa Hasan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. hlm.83.
Adjie, Habib, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 50.58.Th.XIV (Desember 2012)
Disca Triana Dewi, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol, Tesis, Jember, 2020
Efendi, Masyur, Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Ghofur, Abdul, anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2016.
Hoyrinissa Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun, 2021.
Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan : 2008
Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
Masriani, Yulis Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : PT. SInar Grafika, 2008.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
Rudyat, Charlie, Kamus Hukum, Jakarta : Pustaka Mahardika, 2008), 319.
Saputro, Anke Dwi, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, 41-42.
Sjaifrurrahman, H.A, Aspek PerTanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.
Tobing, G. H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta , 1980.
Yofi Permana Rahman, “Pengaturam Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019.
References
Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. hlm.83.
Adjie, Habib, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 50.58.Th.XIV (Desember 2012)
Disca Triana Dewi, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol, Tesis, Jember, 2020
Efendi, Masyur, Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Ghofur, Abdul, anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2016.
Hoyrinissa Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun, 2021.
Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan : 2008
Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
Masriani, Yulis Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : PT. SInar Grafika, 2008.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
Rudyat, Charlie, Kamus Hukum, Jakarta : Pustaka Mahardika, 2008), 319.
Saputro, Anke Dwi, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, 41-42.
Sjaifrurrahman, H.A, Aspek PerTanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.
Tobing, G. H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta , 1980.
Yofi Permana Rahman, “Pengaturam Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, 2019.