Main Article Content

Abstract

The implementation of the doctrine of piercing the corporate veil, especially against directors, by the courts in Indonesia is still inconsistent. This is partly due to the absence of guidelines for judges. In contrast, there are clear arrangements and guidelines for judges in the UK in applying the doctrine of piercing the corporate veil, especially against directors. This research aims to compare the regulation and application of the doctrine of piercing the corporate veil against directors in Indonesia and the UK and find the substance of the regulation and application in the UK that can be applied in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results show that the regulation regarding piercing the corporate veil for directors in Indonesia is still general and there are no application guidelines for judges. In contrast, the UK has guidelines and precedents that can assist judges. The existence of guidelines for applying the doctrine of piercing the corporate veil, especially for directors, is a regulatory substance needed in Indonesian Company law. Such guidelines can also avoid inconsistencies in judges' decisions in similar cases.
Keywords: Piercing the corporate veil, Director, Indonesia, United Kingdom


Abstrak
Penerapan doktrin piercing the corporate veil khususnya terhadap direksi oleh pengadilan di Indonesia masih belum konsisten. Hal ini antara lain disebabkan karena pengaturan yang bersifat umum dan ketiadaan pedoman bagi hakim. Sebaliknya, terdapat pengaturan dan pedoman yang jelas bagi para hakim di Inggris dalam menerapkan doktrin piercing the corporate veil termasuk penerapan terhadap direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap direksi di Indonesia dan Inggris serta menemukan substansi pengaturan dan penerapan di Inggris yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap doktrin piercing the corporate veil khususnya terhadap direksi di Indonesia masih bersifat umum dan belum tersedia pedoman penerapan bagi hakim. Hal ini dapat berakibat pada terjadinya inkonsistensi hakim. Sebaliknya, Inggris telah mengatur doktrin piercing the corporate veil melalui pengaturan yang lebih rinci dan telah memiliki pedoman penerapan yang dapat membantu para hakim. Keberadaan pedoman penerapan terhadap doktrin piercing the corporate veil khususnya bagi direksi menjadi substansi pengaturan yang dibutuhkan dalam hukum Perseroan Indonesia. Pedoman dimaksud juga dapat menghindari terjadinya inkonsistensi putusan hakim dalam perkara-perkara serupa.
Kata Kunci: Piercing the corporate veil, Direksi, Indonesia, Inggris

Keywords

Piercing the corporate veil Director Indonesia United Kingdom

Article Details

How to Cite
Nadisya Fairuzia, & Inda Rahadiyan. (2024). The Comparison of Regulation and Implementation of The Piercing The Corporate Veil Doctrine To Directors in Corporate Law. Journal of Private and Commercial Law, 1(2), 133–150. https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss2.art1

References

  1. Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta, FH UII Press 2014.

  2. Ridwan Khairandy, Business Judgement Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi,   FH UII Press, Yogyakarta, 2023

  3. Hirman, Yuni Purwati, Sigit Sapto, Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil), Pustaka Iltizam, Solo, 2017

  4. Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

  5. Putri Sari Harahap & Tumanggor, Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Nuansa Kenotahiatan, Vol.l I No.1, 2015 

  6.  Sulistiowati dan Veri Antoni, Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia, Yustisia jurnal universitas sebelas maret, Vol.2 No.3, 2013

  7. Dhaifina Fitriani, Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina), Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, Desember 2020

  8. Ananda Rizky Suharto, Prinsip The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020

  9.  Liton Chandra Biswas, Approach of The UK Court in Piercing The Corporate Veil, SSRN Electronic Journal, 2011

  10. Ng Catharina Enggar Kusuma dan Lt. Yudhi Priyo Amboro, Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, Us And Uk Perspective, Sociological Jurisprudence Journal Volume 3; Issue 2; 2020

  11. Yafet Y. W. Rissy, Doktrin Piercing The Corporate Veil: ketentuan dan penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1, 2019

  12. Abdurrahman, Politik Hukum Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 2, 2019

  13. Sandra Dewi, Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang dilakukan Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Aktualita, Vol.1 No.2, 2018

  14. Ardison Asri, Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 8 No 1, 2017

  15. Dhaifina Fitriani, Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina), Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, 2020

  16. Yessy Kusumadewi, Pelaksanaan prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, 2019

  17. Thomas K.Cheng, The Corporate Veil Doctrine Revisted: A Comparative Study Of The English And The U.S Corporate Veil Doctrines, Boston College International & Comparative Law Review Vol 34:329

  18. Tri Bowo Hersandy Febrianto, Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.2, No.1, 2024.

  19. Ananda Rizky Suharto, Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal lImiah Hukum, Vol 6 No 2, 2020.

  20. Dian Ekawati, Model of the Indonesian Legal System, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2, 2023.

  21. Tri Bowo Hersandy Febrianto, Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.2, No.1, 2024.

  22. The United Kingdom Companies Act 2006

  23. The United Kingdom Insolvency Act 1986

  24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

  25. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

  26. Arthur Gideon, liputan6.com/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan  diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 10:11 Wib.

  27. Dian Erika & Diamanty Meiliana https://nasional.kompas.com diakses pada 29 Februari 2024 Pukul 12:11 Wib

  28. IvyPanda.com, https://ivypanda.com/essays/piercing-the-corporate-veil-england-and-wales/ diakses pada selasa 4 Juni 2024 pukul 11:59

  29. Arthur Gideon, liputan6.com/kronologi-kasus-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan  diakses pada 20 Februari 2024 Pukul 10:11 Wib.

  30. Dian Erika & Diamanty Meiliana https://nasional.kompas.com diakses pada 29 Februari 2024 Pukul 12:11 Wib

  31. Alanwats, UK Supreme court confirms corporate veil can be pierced in some circumstance, https://www.herbertsmithfreehills.com dikases pada Kamis 30 Mei 2024 

  32. cms-lawnow.com, https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2001/03/piercing-the-corporate-veil diakses pada selasa 4 Juni 2024 pukul 13:30

  33. Normand Edwin Elnizar, Ini 3 sumber acuan dalam putusan hakim selain Undang-undang, https://www.hukumonline.com, Diakses pada Kamis 30 Mei Pukul 01:15