Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research studied and analyzed why there is still tender conspiracy on government projects and construction work contracts through the e-procurement system. This was a normative legal research which analyzed principles, norms, propositions of applicable regulations, described existing phenomena, and analyzed them systematically. Using a statute approach and a case approach related to the implementation of the laws and regulations concerning electronic procurement services (e-procurement) in a construction service work contract in government projects according to the positive law of the Republic of Indonesia. It is necessary to immediately enact laws and regulations which cover a wider scope in terms of procurement and strengthen law enforcement in relation to the procurement of goods and/or services by the government. It is intended to minimize abuse of power/authority of tender committee, business players, and tender participants to prevent unfair competition, where conspiracy still takes place in government project tender.
Keywords: Tender Conspiracy; Electronic Procurement of Goods and Services; Case Number 04/KPPU-L/2015
Konspirasi Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik (Studi Kasus Nomor Perkara 04/Kppu-L/2015)
Abstrak
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengapa masih terjadi persekongkolan tender proyek pemerintah dan kontrak karya konstruksi melalui sistem e-procurement. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis asas, norma, dalil peraturan yang berlaku, mendeskripsikan fenomena yang ada, dan menganalisisnya secara sistematis. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang jasa pengadaan secara elektronik (e-procurement) dalam suatu kontrak karya jasa konstruksi pada proyek-proyek pemerintah menurut hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang cakupannya lebih luas dalam hal pengadaan dan penguatan penegakan hukum terkait pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah perlu segera ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang/wewenang panitia lelang, pelaku usaha, dan peserta lelang untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, dimana masih terjadi persekongkolan dalam tender proyek pemerintah.
Kata kunci: Konspirasi Tender; Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik; Nomor Perkara 04/KPPU-L/2015
Keywords
Article Details
References
- Books
- Allot A, The Limits of Law (Butterworths 1980).
- Efendi J and Ibrahim J, Metode Peneltian Hukum Normatif Dan Empiris (Prenadamedia Group 2018).
- Fahmi L. A, Hukum Persaingan Usaha (KPPU 2017).
- Fajar M and Achmad Y, Dualisme Penelitian Hukum (Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2007).
- Farida I. M, Ilmu Perundangan-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya (Kanisius ed, 1998).
- FM. Scherer and David R, Industrial Market Structure and Economic Performance (Houghton Mifflin Company 1990).
- Islamy M. I., Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Bumi Aksara 1984).
- Kagramanto B, Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Srikandi 2007).
- Maman S. A, Pengadaan Barang Dan Jasa (Government Procurement): Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, Dan Hukum Perdagangan Intenasional (PT RajaGrafindo Persada 2017).
- Marbun R, Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa (Pustaka Yustisia 2010).
- Marzuki PM., Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
- Muchsin and Putra F, Hukum Dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum Dalam Pembangunan Sektor Perekonomi Di Indonesia (Averroes Press 2015).
- Nugroho S. A, Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya (Prenadamedia Group 2014).
References
Books
Allot A, The Limits of Law (Butterworths 1980).
Efendi J and Ibrahim J, Metode Peneltian Hukum Normatif Dan Empiris (Prenadamedia Group 2018).
Fahmi L. A, Hukum Persaingan Usaha (KPPU 2017).
Fajar M and Achmad Y, Dualisme Penelitian Hukum (Penerbit Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2007).
Farida I. M, Ilmu Perundangan-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya (Kanisius ed, 1998).
FM. Scherer and David R, Industrial Market Structure and Economic Performance (Houghton Mifflin Company 1990).
Islamy M. I., Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Bumi Aksara 1984).
Kagramanto B, Larangan Persekongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Srikandi 2007).
Maman S. A, Pengadaan Barang Dan Jasa (Government Procurement): Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, Dan Hukum Perdagangan Intenasional (PT RajaGrafindo Persada 2017).
Marbun R, Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa (Pustaka Yustisia 2010).
Marzuki PM., Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2016).
Muchsin and Putra F, Hukum Dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum Dalam Pembangunan Sektor Perekonomi Di Indonesia (Averroes Press 2015).
Nugroho S. A, Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya (Prenadamedia Group 2014).