Main Article Content

Abstract

This paper aims to examine the implementation of the legal policy on presidential threshold in Indonesia after the stipulation of The Fourth Amendment of the Constitution of 1945. The stipulation of the presidential threshold based on the Constitutional Court ruling Number 14 / PUUXI / 2013 triggered fierce controversies. As a result, the function of the 2014 legislative election as the threshold for the requirements of presidential candidacy for 2019 general election becomes no longer relevant and applicable. This is a normative legal research, which concludes that it is necessary to make laws about the provision of general election, reorganization of election management institutions, and the preparation of election logistics.

Keywords: Constitution, General Election, Presidential Threshold

Presidensial Threshold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi politik hukum mengenai presidensial threshold di Indonesia pasca ditetapkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Penetapan presidensial threshold berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013 memicu kontroversi sengit. Akibatnya, fungsi Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas persyaratan pencalonan presiden pada Pemilu 2019 menjadi tidak relevan dan aplikatif lagi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menyimpulkan perlunya pembuatan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu, reorganisasi lembaga penyelenggara pemilu, dan penyiapan logistik pemilu.

Kata kunci: Konstitusi, Pemilihan Umum, Presidensial Threshold

Keywords

Constitution General Election Presidential Threshold

Article Details

How to Cite
Mas’udah, A. (2020). The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia. Prophetic Law Review, 2(1), 37–58. https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3

References

  1. Indonesian legislations
  2. Law No. 7 of 2017 on General Elections
  3. Law No. 42 of 2008 on General Elections of President and Vice President
  4. Law No. 23 of 2003 on General Elections of President and Vice President
  5. Indonesian Court Decisions
  6. Decision of the Constitutional Court No. 53 / PUU-XV / 2017 dated December 19, 2017
  7. Decision of the Constitutional Court No. 14 / PUU-XI / 2013
  8. Decision of the Constitutional Court No. 51-52-59 / PUU-VI / 2008
  9. Books
  10. Alrasyid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden (Pustaka Utama Grafiti 1999).
  11. Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Sinar Grafika 2011).
  12. _____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Konstitusi Press 2005).
  13. -------------_____, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitusional Law and Constitusional Ethics (Sinar Grafika 2016).
  14. Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Pustaka Utama 2009).
  15. _____, dan Ibrahim Ambong, Fungsi legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia (Rajawali Press 1993).
  16. Haris, Syamsudin, Pemilu Nasional Serentak 2019 (Pustaka Pelajar 2016).
  17. Hart, HLA, The Concept of Law (Clarendon Press 1981).
  18. HS., Salim, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (RajaGrafindo Persada 2016).
  19. Huda, Ni’matul dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Kencana 2017).
  20. Indrayana, Deny, Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran (Mizan Pustaka 2008).
  21. Ismatullah, Deddy & Enung Nur Jannah, Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara (PT Remaja Rosdakarya 2018).
  22. Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia (RajaGrafindo Persada 2010).
  23. Junaidi, Muhammad, Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum (PT. RajaGrafindo Persada 2018).
  24. Kollman, Ken, The American Political Sistem Second Core Edition 2014 Election Update (W. W. Norton & Company 2012).
  25. Kortmann, C.A.J. M., Constitutional recht, in Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi-Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 (Ghali Indonesia 2004).
  26. Labolo, Muhadam and Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2017).
  27. Latif, Abdul & Hasbi Ali, Politik Hukum, (Sinar Grafika Offset 2018).
  28. Mahfud MD, Moh., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Rajawali Press 2012).
  29. _____, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Rajawali Press 2010).
  30. Manan, Bagir, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (Gaya Media Pratama 1996).
  31. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2007)
  32. Musa, Ali Masykur, Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati (Pustaka Indonesia Satu 2003).
  33. Na’imah, Hayatun, Peralihan Kekuasan Presiden (Kajian Hukum Tata Negara) (Eja Publisher 2009).
  34. Natalia, Catherine, Global State of Democracy, (Translation, Kirana Karya 2017).
  35. Pamungkas, Sigit, Perihal Pemilu (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM 2009).
  36. Prodjodikoro, Wirjono, Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia (Dian Rakyat 1989).
  37. Schmandt, Henry J, Filsafat Ilmu Politik (Pustaka Pelajar 2009).
  38. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitina Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (RajaGrafindo Persada 2006).
  39. Soehino, Ilmu Negara (Liberty 2001).
  40. Sinamo, Dr. Nomensen, Hukum Tata Negara Indonesia (Permata Aksara 2014).
  41. Sulaiman, King Faisal, Politik Hukum di Indonesia (Thafa Media 2017)
  42. Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Prenada Media Group 2010).
  43. Varma, S.P., Teori Politik Modern, (RajaGrafindo Persada 1995).
  44. Yuhana, Abdu, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Fokus Media 2009).
  45. Journal Articles
  46. Ajie, Radita, ‘Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi’ [2016] Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02.
  47. Ansori, Lutfil, ‘Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019’ [217] Jurnal Yuridis Vol 4 No 1.
  48. Arrsa, Ria Casmi ‘Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi’ [2014] Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 3.
  49. Diniyanto, Ayon, ‘Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019’ [2018] Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1.
  50. Fitra, Ade Fadillah, ‘Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden’ [2017] Jom Fakultas Hukum Vol. IV No. 2.
  51. Ghoffar, Abdul, ‘Problematika Presidential Threshold:Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain’ [2018] Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3.
  52. Halim, Wimmy, ‘Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif’ [2016] Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 42 No. 1.
  53. Mukhtarrija, Muhammad, et.al, ‘Inefektifitas Pengaturan PresidentialThreshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum’ [2016] Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Universitas Islam Indonesia Vol. 24.
  54. Suparto, ‘Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008’ [2017] Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1.
  55. Dissertation
  56. Amanwinata, Rukmana, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", 1996. Dissertation, Universitas Padjadjaran, Bandung.
  57. Nugroho, Rahmat Muhajir, ‘Mendisain Model Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Lebih Efisien dan Demokratis’ disampaikan pada Proceeding Konferensi Hukum Tata Negara dan Anugerah Muhammad Yamin, Sawahlunto, 29 May-1 June 2014.
  58. Saputra, Muchtar Hadi, ‘Analisa Kritis Ambang Batas Pengajuan Calon Presiden Dalam Pemilu Serentak’ Proceeding Konferensi Hukum Tata Negara Ke-5, Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019.
  59. Websites and blogs
  60. ‘Brazil’s Constitution of 1988 with Amendments through 2014’ (Constitute Project 2014) <https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014.pdf.> accessed 15 Juni 2019.
  61. ‘Relevansi Presidential Threshold’ (UNJA 2018) <https://www.unja.ac.id/2018/04/13/relevansi-presidential-threshold-2019/> accessed 15 June 2019.
  62. Winasih, Wayan Indra, I Ketut Putra Erawan, ‘Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi’ (Neliti) <https://media.neliti.com/media/publications/ 248644-peran-partai-politik-dan-kalkulasi-elit-ed8f141a.pdf> accessed16 June 2019.