Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research aims to identify the licensing authority over architectural works and modification of designated Cultural Heritages. In addition, this research examines the antinomy of legal concepts, including the antinomy of the legal concept of a licensing authority, the antinomy of the legal concept of modification of creation, and the antinomy of the legal concept of cultural heritage. With normative research, this study reveals that there is no legal certainty, between the local and central government, concerning licensing authority to cultural heritage building adaptation. There is no such a unitary system or firm and clear SOPs, which has resulted in the demolition and destruction of cultural heritage buildings. There are differences of opinion regarding the authority to permit the alteration of architectural works of cultural heritage buildings that have been stipulated. Permits for the restoration of cultural heritage buildings are obtained not through a building permit but through BPPM DIY (Licensing and Investment Service). These permits include restoration permits, adaptation permits, and development permits, especially for revitalization and utilization. There is no balance between moral and economic rights of the owner of the cultural heritage building. The preservation is more likely to emphasize moral rights but still overlooking the economic rights of the creator/owner.
Keywords: licensing authority, architectural work, adaptation, cultural heritage building.
Konsep Otoritas Perizinan Modifikasi Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan perizinan atas karya arsitektur dan modifikasi Cagar Budaya yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini mengkaji antinomi konsep hukum, antara lain antinomi konsep hukum otoritas perizinan, antinomi konsep hukum modifikasi ciptaan, dan antinomi konsep hukum warisan budaya. Dengan kajian normatif, kajian ini mengungkapkan bahwa belum ada kepastian hukum, antara pemerintah daerah dan pusat, mengenai kewenangan perizinan terhadap adaptasi bangunan cagar budaya. Tidak ada sistem kesatuan atau SOP yang tegas dan jelas sehingga mengakibatkan pembongkaran dan perusakan bangunan cagar budaya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan izin perubahan karya arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Izin pemugaran bangunan cagar budaya diperoleh bukan melalui izin mendirikan bangunan melainkan melalui BPPM DIY (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal). Izin tersebut meliputi izin restorasi, izin adaptasi, dan izin pembangunan, terutama untuk revitalisasi dan pemanfaatan. Tidak ada keseimbangan antara hak moral dan ekonomi pemilik bangunan cagar budaya. Pelestarian tersebut lebih cenderung mengedepankan hak moral namun tetap mengabaikan hak ekonomi pencipta/pemilik.
Kata Kunci: perizinan, karya arsitektur, adaptasi, bangunan cagar budaya.
Keywords
Article Details
References
- Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage
- Abadi JJ, et al., ‘Identifikasi Perusakan Cagar Budaya: Study Kasus Bangunan Cagar Budaya SMA 17 Yogyakarta’ (Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, 2018).
- Atmosudirdjo P, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1983).
- Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Citra Aditya 1999).
- Djindang MS, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (8th Ed., Penerbit dan Balai Buku Ichtiar 1985).
- Franken H, InLeiden tot de rechtswetenschap (2nd Ed., Gouda Quint 1983).
- Gijssels J and van Mark van Hoecke, Wat is Rechtsteorie? (Tjeenk Willink 1982).
- Hadjon PM et al., Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Gadjah Mada University Press 1993).
- Ibrahim J, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media Publishing 2005).
- Ischak, et al., Pendidikan IPS SD (Universitas Terbuka 2004).
- Istanto FS, Penelitian Hukum (Ganda 2007).
- Krisnawati A and Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia (Raja Grafindo Persada 2004).
- Kelsen H, General Theory of Law and State (translated by Raisul Muttaqien, edited by Nurainun Mangunsong, Nusamedia & Nuansa 2006).
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat 1997 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Nazir M, Metode Penelitian (Ghalia Indonesia 2003).
- Nurmayanti, Hukum Administrasi Daerah (Universitas Lampung 2009).
- Panjaitan H and Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya (Ind Hill Co. 2011).
- Pour J, Doorstoot Naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil dan Militer (Kompas 2009).
- Pudjatmoko YS, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (Penerbit Grasindo 2009).
- Purba AZU, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (1st Ed., Alumni 2005).
- Rahardjo S, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2014).
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2006).
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2013).
- Saleh I, Hukum dan Ekonomi (Gramedia Pustaka Utama 1990).
- Sinungan A, Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia (Alumni 2011).
- Spelt and ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan (edited by Philipus M. Hadjon, Yuridika 1993).
- Sri Y.B. Mangunwijaya, Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur; Sendi-sendi, Filsafatnya, beserta Contoh-contoh Praktis (Gramedia Pustaka Utama 1995).
- Sumarto HA, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek (Akademika Pressindo 1990).
- Sumiarni E and Veronica Handayani, Penilaian Cagar Budaya sebagai Aset Negara (Cahaya Atma Pustaka 2016).
- Sundari E and Endang Sumiarni, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia (Cahaya Atma Pustaka 2005).
- Supramono G, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya ( Rineka Cipta 2010).
- Sutedi A, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Penerbit Sinar Grafika 2015).
- Umar H, Metode Riset Ilmu Administrasi (Gramedia Pustaka Utama 2004).
- Usman R, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Alumni 2003).
- Weber M, On Law in Economy and Society (Clarion Book 1954).
- Zaki (Ed.), UUD 1945 dan Amandemennya, Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia (Second Hope 2014).
- Hadjon PM, ‘Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik’, (2017) 6 Yuridika.
- Hadjon PM,’Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)’, (1994) IX (6) Yuridika, 2.
- Handoko R, ‘Prinsip-prinsip Hukum Governance Publik yang Baik’, (2002) 32 (2) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Logan W, ‘Cultural Diversity, Cultural Heritage and Human Rights: Towards Heritage Management as Human Rights-based Cultural Practice’, [2012] International Journal of Heritage Studies.
- Makka Z, ‘Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta’, (2016) 1 (1) Jurnal Akta Yudisia.
- Marzuki PM, ‘Penelitian Hukum’, (2011) 16 (1) Yuridika.
- Mulyadi Y, ‘Museum Komunitas Alternatif Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat’, (2012) VI (1) Jurnal Museografi.
- Nurita C, ‘Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu’ (2017) 5 (5) Jurnal Responsive.
- Pratama B, ‘Prinsip Moral sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)’, (2016) 2 (6) Veritas et Justitia.
- Santiadi K, ‘Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia’ (2019) 1 (1) Prophetic Law Review.
- Veldpaus L, ‘Heritage management and sustainable development in perspective: theory, law, and practice’, (2015) 5 (3) Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
- Anonym, ‘Hotel Tugu Yogyakarta, Saksi Sejarah yang Terabaikan’ (liputan6.com), accessed 4 December 2018.
- Anonym, ‘Nilai Sejarah Besar, Saatnya Hotel Tugu Diselamatkan’ (krjogja.com), accessed 4 December 2018.
- BPCB DIY, ‘Selayang Pandang Dalem Brantakusuman (Pugeran)’ (kebudayaan.kemdikbud.go) https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/selayang-pandang-dalem-brantakusuman-pugeran/, accessed 4 December 2018.
- Hanafi R, ‘Hampir Roboh karena Gempa, Ndalem Brontokusuman Mulai Dipugar Gunakan Danais’, (jogja.sorot.co), <https://jogja.sorot.co/berita-48397-hampir-roboh-karena-gempa-ndalem-brontokusuman-mulai-dipugar-gunakan-danais.html> accessed 4 December 2018.
- Indratno A, ‘Kapan Lagi? Ini 10 Tempat di Jogja yang Dinamai Berdasarkan Kediaman Putra-putri Raja (4)’, (gudeg.net), https://gudeg.net/read/8844/kapan-lagi-ini-10-tempat-di-jogja-yang-dinamai-berdasarkan-kediaman-putra-putri-raja-4.html, accessed 4 December 2018.
- Atmodjo JS, ‘Pemeringkatan Cagar Budaya: Prinsip, Metode, dan Manfaatnya’ (unpublished paper, N/A).
- Anonym, ‘Laporan Pendataan Bale Peninggalan Purbakala Yogyakarta’ (Unpublished paper, 1999).
- Anonym, Laporan Pendampingan Teknis Pembangunan Kembali Kompleks Eks Mardiwuto (unpublished report of Archaeological Remnant Preservation Office of Yogyakarta, 2010).
- Ayu M, ‘Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal’ (Master’s Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).
- Department of Education and Culture, The Great Dictionary of the Indonesian Language, (2nd Ed., Balai Pustaka 1995).
- Febriana F.R. et al., “Kasus Cagar Budaya Bagunan Mardiwuto (RS Dr. YAP) (Paper on the Law of Cultural Heritage and the Ethics of Management, The Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada, 2018).
- Ibrahim R., ‘Peranan Strategis Pegawai Negeri Mewujudkan Pemerintahan yang Demokrasi’ (in The Adjunct Professor Inauguration Speech of Law Faculty of Universitas Udayana, 2005).
- Priyono U, et al., 2005, Buku Profil Yogyakarta: “City of Philosophy” (The Cultural Agency of DI Yogyakarta).
- Sumiarni E and Y. Sri Pudyatmoko, Arti Penting Kawasan Cagar Budaya Bagi Jati Diri Bangsa Menurut Perimbangan Hakim: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/6/2014/PTUN.JKT (Internal Research Report of Monodisciplinary Group of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).
- Sukasih E, ‘Penanganan Hukum terhadap Perusakan Bangunan Cagar Budaya’ (unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, 2016).
- The Directorate General of Intellectual Copyright, Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in collaboration with Japan International Cooperation Agency, The Intellectual Copyright Guideline Book, 2006.
- The Preservation of Historical and Archaeological Remnants, ‘Laporan Pendataan Bangunan Indis (Hotel Toegoe), 18-26 November 1999’ (The Preservation of Historical and Archeological Remnants, 1999).
- Team of Authors, ‘Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Hotel Toegoe Yogyakarta’ (BPCB DIY, 2012).
References
Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage
Abadi JJ, et al., ‘Identifikasi Perusakan Cagar Budaya: Study Kasus Bangunan Cagar Budaya SMA 17 Yogyakarta’ (Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, 2018).
Atmosudirdjo P, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1983).
Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Citra Aditya 1999).
Djindang MS, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (8th Ed., Penerbit dan Balai Buku Ichtiar 1985).
Franken H, InLeiden tot de rechtswetenschap (2nd Ed., Gouda Quint 1983).
Gijssels J and van Mark van Hoecke, Wat is Rechtsteorie? (Tjeenk Willink 1982).
Hadjon PM et al., Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Gadjah Mada University Press 1993).
Ibrahim J, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media Publishing 2005).
Ischak, et al., Pendidikan IPS SD (Universitas Terbuka 2004).
Istanto FS, Penelitian Hukum (Ganda 2007).
Krisnawati A and Gazalba Saleh, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia (Raja Grafindo Persada 2004).
Kelsen H, General Theory of Law and State (translated by Raisul Muttaqien, edited by Nurainun Mangunsong, Nusamedia & Nuansa 2006).
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat 1997 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
Nazir M, Metode Penelitian (Ghalia Indonesia 2003).
Nurmayanti, Hukum Administrasi Daerah (Universitas Lampung 2009).
Panjaitan H and Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya (Ind Hill Co. 2011).
Pour J, Doorstoot Naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil dan Militer (Kompas 2009).
Pudjatmoko YS, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan (Penerbit Grasindo 2009).
Purba AZU, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (1st Ed., Alumni 2005).
Rahardjo S, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2014).
Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2006).
Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2013).
Saleh I, Hukum dan Ekonomi (Gramedia Pustaka Utama 1990).
Sinungan A, Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia (Alumni 2011).
Spelt and ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan (edited by Philipus M. Hadjon, Yuridika 1993).
Sri Y.B. Mangunwijaya, Wastu Citra: Pengantar ke Ilmu Budaya Bentuk Arsitektur; Sendi-sendi, Filsafatnya, beserta Contoh-contoh Praktis (Gramedia Pustaka Utama 1995).
Sumarto HA, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek (Akademika Pressindo 1990).
Sumiarni E and Veronica Handayani, Penilaian Cagar Budaya sebagai Aset Negara (Cahaya Atma Pustaka 2016).
Sundari E and Endang Sumiarni, Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia (Cahaya Atma Pustaka 2005).
Supramono G, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya ( Rineka Cipta 2010).
Sutedi A, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Penerbit Sinar Grafika 2015).
Umar H, Metode Riset Ilmu Administrasi (Gramedia Pustaka Utama 2004).
Usman R, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Alumni 2003).
Weber M, On Law in Economy and Society (Clarion Book 1954).
Zaki (Ed.), UUD 1945 dan Amandemennya, Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia (Second Hope 2014).
Hadjon PM, ‘Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik’, (2017) 6 Yuridika.
Hadjon PM,’Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)’, (1994) IX (6) Yuridika, 2.
Handoko R, ‘Prinsip-prinsip Hukum Governance Publik yang Baik’, (2002) 32 (2) Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Logan W, ‘Cultural Diversity, Cultural Heritage and Human Rights: Towards Heritage Management as Human Rights-based Cultural Practice’, [2012] International Journal of Heritage Studies.
Makka Z, ‘Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta’, (2016) 1 (1) Jurnal Akta Yudisia.
Marzuki PM, ‘Penelitian Hukum’, (2011) 16 (1) Yuridika.
Mulyadi Y, ‘Museum Komunitas Alternatif Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Masyarakat’, (2012) VI (1) Jurnal Museografi.
Nurita C, ‘Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu’ (2017) 5 (5) Jurnal Responsive.
Pratama B, ‘Prinsip Moral sebagai Klaim pada Hak Cipta dan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)’, (2016) 2 (6) Veritas et Justitia.
Santiadi K, ‘Expanding Access to Justice Through E-Court in Indonesia’ (2019) 1 (1) Prophetic Law Review.
Veldpaus L, ‘Heritage management and sustainable development in perspective: theory, law, and practice’, (2015) 5 (3) Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
Anonym, ‘Hotel Tugu Yogyakarta, Saksi Sejarah yang Terabaikan’ (liputan6.com), accessed 4 December 2018.
Anonym, ‘Nilai Sejarah Besar, Saatnya Hotel Tugu Diselamatkan’ (krjogja.com), accessed 4 December 2018.
BPCB DIY, ‘Selayang Pandang Dalem Brantakusuman (Pugeran)’ (kebudayaan.kemdikbud.go) https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/selayang-pandang-dalem-brantakusuman-pugeran/, accessed 4 December 2018.
Hanafi R, ‘Hampir Roboh karena Gempa, Ndalem Brontokusuman Mulai Dipugar Gunakan Danais’, (jogja.sorot.co), <https://jogja.sorot.co/berita-48397-hampir-roboh-karena-gempa-ndalem-brontokusuman-mulai-dipugar-gunakan-danais.html> accessed 4 December 2018.
Indratno A, ‘Kapan Lagi? Ini 10 Tempat di Jogja yang Dinamai Berdasarkan Kediaman Putra-putri Raja (4)’, (gudeg.net), https://gudeg.net/read/8844/kapan-lagi-ini-10-tempat-di-jogja-yang-dinamai-berdasarkan-kediaman-putra-putri-raja-4.html, accessed 4 December 2018.
Atmodjo JS, ‘Pemeringkatan Cagar Budaya: Prinsip, Metode, dan Manfaatnya’ (unpublished paper, N/A).
Anonym, ‘Laporan Pendataan Bale Peninggalan Purbakala Yogyakarta’ (Unpublished paper, 1999).
Anonym, Laporan Pendampingan Teknis Pembangunan Kembali Kompleks Eks Mardiwuto (unpublished report of Archaeological Remnant Preservation Office of Yogyakarta, 2010).
Ayu M, ‘Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal’ (Master’s Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).
Department of Education and Culture, The Great Dictionary of the Indonesian Language, (2nd Ed., Balai Pustaka 1995).
Febriana F.R. et al., “Kasus Cagar Budaya Bagunan Mardiwuto (RS Dr. YAP) (Paper on the Law of Cultural Heritage and the Ethics of Management, The Faculty of Cultural Science Universitas Gadjah Mada, 2018).
Ibrahim R., ‘Peranan Strategis Pegawai Negeri Mewujudkan Pemerintahan yang Demokrasi’ (in The Adjunct Professor Inauguration Speech of Law Faculty of Universitas Udayana, 2005).
Priyono U, et al., 2005, Buku Profil Yogyakarta: “City of Philosophy” (The Cultural Agency of DI Yogyakarta).
Sumiarni E and Y. Sri Pudyatmoko, Arti Penting Kawasan Cagar Budaya Bagi Jati Diri Bangsa Menurut Perimbangan Hakim: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/6/2014/PTUN.JKT (Internal Research Report of Monodisciplinary Group of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).
Sukasih E, ‘Penanganan Hukum terhadap Perusakan Bangunan Cagar Budaya’ (unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, 2016).
The Directorate General of Intellectual Copyright, Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in collaboration with Japan International Cooperation Agency, The Intellectual Copyright Guideline Book, 2006.
The Preservation of Historical and Archaeological Remnants, ‘Laporan Pendataan Bangunan Indis (Hotel Toegoe), 18-26 November 1999’ (The Preservation of Historical and Archeological Remnants, 1999).
Team of Authors, ‘Identifikasi Bangunan Cagar Budaya Hotel Toegoe Yogyakarta’ (BPCB DIY, 2012).