Main Article Content
Abstract
Regional financial management is all rights and obligations in the context of running a regional government that can be valued in money, including all forms of wealth related to the rights and obligations of the region and of course within the boundaries of regional authority. This study aims to examine the effect of financial accountability, supervision, budget transparency and financial report presentation on local government financial management. Population and sample in this study amounted to 32 SKPD and 96 respondents. The sampling method used in this research is positive sampling, namely the sampling technique with certain considerations. The data used in this study are primary data. The data collection technique used survey techniques, namely by distributing questionnaires. The analysis used in this study is multiple regression analysis, f test and t test.
Article Details
References
- Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangasiantar.Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Siti Aliyah, Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal MahasiswaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
- Siswandi. 2013. Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas dan Efesiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Magdalena, Tiur. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Nurlaili, (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Transparansi Publidan Pengaasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variavbel Moderator pada Pemerintah kota Pematangsiantar.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sholeh, (2010). Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mahmudi, (2015). tentang Jenis-jenis Akuntabilitas publik.
- Mardiasmo, (2009). tentang Jenis-jenis Akuntabilitas Publik.
- Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran 3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah
- (https://www.suara.com/news/2020/02/06/230732/usai-diperiksa-kpk-jebloskan-bupati-bengkalis-amril-ke-penjara)
- (https://www.suara.com/news/2020/01/17/213154/korupsi-berjamaah-4-proyek-jalan-di-bengkalis-kpk-tetapkan-10-tersangka)
References
Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangasiantar.Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Siti Aliyah, Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal MahasiswaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
Siswandi. 2013. Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas dan Efesiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
Magdalena, Tiur. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
Nurlaili, (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Transparansi Publidan Pengaasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Variavbel Moderator pada Pemerintah kota Pematangsiantar.
Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
Sholeh, (2010). Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mahmudi, (2015). tentang Jenis-jenis Akuntabilitas publik.
Mardiasmo, (2009). tentang Jenis-jenis Akuntabilitas Publik.
Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran 3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah