Main Article Content
Abstract
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unit organisasi berupa dinas di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kerjanya. Dalam tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki wewenang dalam pengesahan Peraturan Pemerintah (PP). Banyaknya jumlah Peraturan Pemerintah yang disahkan tidak dapat diprediksi, di beberapa bulan terjadi kekosongan pengesahan atau dalam kata lain tidak ada Peraturan Pemerintah yang perlu disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengetahui peluang status dari jumlah Peraturan Pemerintah yang masuk, diperlukan Analisis Rantai Markov. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada bulan ini, kemungkinan perubahan status selanjutnya akan terjadi dalam persentase 37,93% untuk naik, 31,3% untuk tetap, dan 59,9% untuk turun, dan seterusnya.