Main Article Content


This paper intends to show that the explanation for the failure of the private television network broadcast system in Indonesia --which was actually mandated in the 2002 Broadcasting Law – lies not in one single determinant factor but should be seen in the perspective of power relations that mutually constitute the arrangement of communication resources in Indonesia. Based on the experience of 17 years of the Broadcasting Law, there were four parties involved in the contestation and negotiations on the implementation of SSJ: private stations owners, government, parliament (DPR) and Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Among all the contesting groups, the association of ten giant national television station is the most consistent gorup in pusuing their own specific interests. The owners of the private national television stations persistently tried to thwart the implementation of the SSJ. On the other hand, the other three camps continuously show different approach and attitude toward the issue, which reflect its ever changing context and actors involved in its institutions.


Keywords: Television Network System, Indonesian Broadcasting Law 2002, Association of Private Television Stations, Ministry of Communication and Information, Indonesian Broadcasting Commission

Article Details

Author Biography

Ade Armando, Universitas Indonesia

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

How to Cite
Armando, A. (2019). Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia. Jurnal Komunikasi, 14(1), 41–60.


  1. Armando, Ade. (2006). Privatisasi Pertelevisian Indonesia: Antara Dinamika Internal dan Perkembangan Global. Disertasi: Universitas Indonesia.
  2. _____________. (2011). Televisi Jakarta di Atas Indonesia. Bentang, Jakarta.
  3. _____________. (2012). Suara Lokal dalam Televisi Bersiaran Nasional. Depattemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia.
  4. _____________. (2015). Bagai Pungguk Merindukan Bulan: Nasib Sistem Siaran Jaringan Televisi di Indonesia. Monograf. Jakarta: Saiful Mujani Research and Consulting.Halbrooks, Glenn . 2018. “O&O and Affiliate: What Owned and Operated Really Means”. The Balance Careers, 17 April 2018. Diakses di, pada 18 April 2019.
  5. KPI, (2015). Laporan Pelaksanaan Evaluasi SSJ 10 LPS TV. Laporan Internal
  6. Mosco, Vincent. (2009). The Political Economy of Communication. London: Sage.
  7. Mutmainnah, Nina. (2014). “Kontrol Pemerintah dalam Sistem Media Penyiaran: Studi Ekonomi Politik tentang Upaya Pemerintah Mengembalikan dan Menegakkan Kewenangannya dalam Peraturan Perundangan di Bidang Penyiaran. Disertasi Program S3 Ilmu Komunikasi UI.
  8. NET, (2015). Sistem Siaran Jaringan Televisi Indonesia. Materi Presentasi.
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/Per/M.KOMINFO/12/2007, tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi. Diakses pada pada 10 April 2019
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. . Diakses pada 10 April 2019
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
  12. UU N0 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Diunduh pada 1 April 2019
  13. Wayne, Mike. 2003. Marxism and Media Studies. London: Pluto Press.
  14. -----------------------“Rapimnas KPI sepakat teguhkan kembali peran KPI dalam revisi UU Penyiaran”. (2010). Http:// index.php/id/siaran-pers/2617-rapimnas-kpi-sepakat-teguhkan-kembali-peran-kpi-dalam-revisi-uu-penyiaran. Diakses pada 10 April 2019.
  15. ---------------Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran”,, 2014. Diakses di Seleksi-Serampangan-Punggawa- Penyiaran, pada 10 April 2017.
  16. ------------ “MK Kabulkan Sebagian Judicial Review UU Penyiaran”,, 28 Juli 2004, diakses di, pada 29 September 2019
  17. -------------- “Soal Global TV, Jimly dan Zuhal Paling Bertanggung Jawab”, 2006. Diakses di, pada 22 April 2019