Article Sidebar

DAMPAK PENGHAPUSAN KEWAJIBAN LABEL HALAL PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (PERMENDAG) NOMOR 29 TAHUN 2019 PADA KEBIJAKAN SERTIFIKAT HALAL LPPOM MUI YOGYAKARTA
Submitted
January 11, 2021
Accepted
January 14, 2021
Published
September 14, 2020
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 616 Download : 201

Main Article Content

Abstract

Tulisan ini hendak membahas tentang penghapusan kewajiban label halal pada produk impor terhadap kebijakan sertifikasi halal LPPOM MUI DIY. Pada peraturan menteri dagang (permendag) yang baru, yaitu Permendag Nomor 29 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari permendag Nomor 59 tahun 2016, telah terjadi polemik ditengah masyarakat. permendag telah menghapus keharusan adanya sertifikasi atau label halal seperti yang tertuang dalam aturan sebelumnya, yakni pasal 16 Permendag No. 59 Tahun 2016. Terbentuknya peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor dan Hewan Produk Hewan dilatarbelakangi oleh keputusan panel sengketa perdagangan nomor DS484 badan penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) pada tanggal 22 November 2017. Kebijakan yang diambil LPPOM MUI DIY dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan adalah tetap Melaksanakan Penyertifikasian Halal di tiap wilayah khususnya DIY. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa walaupun dengan adanya perubahan-perubahan pasal yang menghilangkan kewajiban label halal pada PERMENDAG Nomor 29 tahun 2019, maka itu tidak berpengaruh terhadap kinerja dari LPPOM MUI khususnya wilayah DIY sebab peraturan tersebut telah dianggap menyalahi UU No.33/2014 dan dinilai cacad hukum.

Keywords

Sertifikasi Halal Permendag LPPOM MUI

Article Details

License

Copyright (c) 2021 at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

  1. Afroniyati, Lies, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.” Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 18 No. 1 (Mei 2014)
  2. Agus Putra, Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No.1 (Januari 2017)
  3. Alamsyah, Ichsan Emrald , “Anggota DPR Desak Pemerintah Cabut Permendag No 29/2019”, diakses dari https://republika.co.id/berita/pxu06o349/anggota-dpr-desak-pemerintah- cabut-permendag-no-292019, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 15.00
  4. Arkian, Yosep “Aturan Impor Hewan akan Direvisi” diakses dari http://www.harnas.co/2019/09/16/ aturan-impor-hewan-akan-direvisi, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:10
  5. Azzura, Siti Nur “Sudahi Polemik, Kemendag akan Lengkapi Aturan Wajib Label Halal”, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/sudahi-polemik-kemendag-akan-lengkapi-aturan wajib-label-halal.html, pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16:00
  6. Azzura, Siti Nur, “MUI Apresiasi Penambahan Pasal Wajib Halal di Permendag Nomor 29/2019”, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/mui-apresiasi-penambahan-pasal-wajib- halal-di-permendag-nomor-292019.html, pada tanggal 31 Juli 2020 pada pukul 16:00
  7. Charity, May Lim, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia),” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01, (Maret 2017)
  8. Fauzan, Nur Muhammad “Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta).” Skripsi Fakultas Syariah dan Dakwah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
  9. Hasan, Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2 (Mei 2014): 227-238
  10. Ilyas, Musyfikah, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Jurnal Al-Qadau, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017)
  11. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia https://www.kemendag.go.id/id/about-us, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 Pukul 12.48 Wib
  12. LPPOM MUI DIY, http://halal-diy.org/profil.html, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 20.07 WIB
  13. Ratna,“Persepsi label halal pada makanan impor halal berdasarkan faktor pekerjaan Konsumen di Indonesia.” Industrial Research Workshop and National Seminar, Vol. 9 (Juli 2018)
  14. Sari, Dian Puspita, “Sertifikasi Halal Pada Hewan Atau Daging Impor Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
  15. Segati, Ahda, “Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018)
  16. Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, Vol. 7 No.2, (2016)
  17. Wahyuningrum, Asri, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Semarang: UIN Walisongo, 2015
  18. Wahyuningrum, Asri, dkk, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah,” Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35 No. 2 (Desember 2015)
  19. Yozami, M. Agus, “Tak Ada Kewajiban Label Halal, Permendag 29/2019 Dinilai Cacat Hukum ”diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d821087a18e6/tak-ada kewajiban-label-halal--permendag-29-2019-dinilai-cacat-hukum/,pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 17:16