Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 98 Download : 78

Main Article Content

Abstract

Era globalisasi menuntut pelayanan prima sebagai salah satu instrument penting. Indonesia menjadi peringkat ke-2 negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia dalam sensus data perpustakaan tahun 2018 terdapat total 164.610 perpustakaan dan nilai untuk membaca 371 Indonesia berada di enam peringkat terbawah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pelayanan prima instansi pemerintah kajian pada perpustakaan perguruan tinggi negeri. Hasil penelitian menyatakan perpustakaan perguruan tinggi melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yang bergerak di bidang informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Manajemen pelayanan perpustakaan dimulai dari: (1) Struktur organisasi internal dan eksternal perpustakaan dan kaitannya dengan organisasi induknya, (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perpustakaan dan unit-unitnya (planning, organizing, actuating/leading, and controlling), (3) Standar anggaran perpustakaan, (4) Budaya organisasi perpustakaan, yang terdiri atas visi, misi, dan nilai-nilai strategis perpustakaan. Pelayanan prima di perpustakaan perlu didukung SDM yang professional.

Keywords

Globalisasi Organisasi Manajemen Perpustakaan

Article Details

License

Copyright (c) 2025 UNILIB : Jurnal Perpustakaan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

  1. Achnes, S. (2011). Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pelaksanaan Good Governement. Jurnal Kebijakan Publik, 2(2), 28–37. https://doi.org/10.31258/jkp.v2i2.883
  2. Astuti, P. (2016). Membangun Citra Perpustakaan Perguruan Tinggi. JIPI Jurnal Ilmu Perpustakaan & Informasi, 1(2), 206–225. https://doi.org/10.30829/jipi.v1i2.562
  3. Darmono. (2001). Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. Jakarta: PT Grasindo.
  4. Diahloka, C., & Shaleh, A. B. (2013). Membagun Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Etos Kerja Pegawai. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik., 3(1), 2013. https://doi.org/10.33366/rfr.v3i1.30
  5. Dreher. (2011). Human Resource Strategy, A Behavioral Perspective for the General Manager (Mc Graww-Hill international Edition).
  6. Evalina. (2018). Kualitas Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jurnal Imam Bonjol Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 2(1), 19-30. doi:10.15548/jib.v2i1.26
  7. Hapsari, I. R. D., T.H.Santosa, D., & Sutaryadi. (2018). Analisis Pelayanan Prima Pada Bidang Pencatatan Sipil di Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. JIKAP: Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran., 2(4), 25–33. https://doi.org/10.20961/jikap.v2i4.20494
  8. Hartono. (2016). Manajemen Sumber Informasi Perpustakaan. (Edisi Pert). Calpulis.
  9. Haryono, B. S., & Cahyono, T. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi: Di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi, 42(2), 179–191. https://doi.org/10.14203/j.baca.v41i2.640
  10. Inajati, E., & Priyo, U. R. E. (2019). Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Berorientasi Pada Civitas Akademika dan Perkembangan Teknologi Informasi. Jurnal Pustaka Budaya., 6(2), 30–38. https://doi.org/10.31849/pb.v6i2.2206
  11. Iswanto, R. (2017). Kebijakan Pengembangan Koleksi dan Pemanfaatannya di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Analisis Penerapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.29240/tik.v1i1.206
  12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Tinggi, (2017).
  13. Kusumawatie, N. (2022). Fungsi-Fungsi Manajemen Perpustakaan. perpusunikdas.blogspot.com/2016/10/fungsi-fungsi-manajemen-perpustakaan.html
  14. Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol), 2(1), 43–55. https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134
  15. Marhamah, S., Yolanda, A., Sari, R. A., & Nurismilida. (2021). Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 1(2), 40-45. doi:10.47709/educendikia.v1i2.1002
  16. Makmur, T. (2015). Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik. Graha Ilmu.
  17. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik., (2003).
  18. Nurohman, A. (2016). Pengelolaan PerPustakaan Perguruan Tinggi Berbasis Akreditasi. LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan., 4(2), 419–448. https://doi.org/10.21043/libraria.v4i2.1711
  19. Nurulsyam, A. (2015). Pelaksanaan Penerapan Prinsip Pelayanan Prima Pada Bidang Tenaga Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan., 1(2), 223–232. https://doi.org/10.25147/moderat.v1i2.2778
  20. Nurwarniatun. (2019). Peningkatan Mutu Manajemen Perpustakaan di Perguruan Tinggi. Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam., 17(2), 1–18. https://doi.org/10.30762/realita.v17i2.1861
  21. OECD. (2019). PISA 2019 Insights and Interpretations. In OECD Publishing. https://www.oecd.org/pisa/PISA2018 Insights and Interpretations FINAL PDF.pdf
  22. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi., (2017).
  23. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 pasal 39 ayat 1 (satu) tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, (2014).
  24. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
  25. Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan., (2010).
  26. Pujileksono, S. (2016). Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
  27. Raspati, G., Riyanto, A., & Rahayu, Y. (2020). Kontribusi Kualitas Pelayanan Unggul Untuk Memaksimalkan Tingkat Kepuasan Konsumen. Perspektif Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika., 18(2), 130–138. https://doi.org/10.31294/jp.v18i2.8401
  28. Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. JPEK: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan, 2(1), 29–48. https://doi.org/10.26740/jpeka.v2n1.p29-48
  29. Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Manajemen, X1(2), 165–178. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.116
  30. Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Caraka Prabu, 01(01), 22–36. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50
  31. Semil, N. (2018). Pelayanan Prima Instansi Pemerintah. Prenadamedia Group.
  32. Sukatin, Nuraini, Azzahra, A. C., Yunita, F. R., Fransiska, S., & Nafi, T. (2022). Manajemen Pelayanan Publik di Pendidikan Tinggi. Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora., 1(2), 70–78. https://jurnal.arka.institute.co.id/index.php/histeria/index
  33. Susinta, A. (2022). Management of Praja’s Reading Culture Development Through Website Media Promotion at The Institute of Domestic Government’s Campus Library in Jatinangor. Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan., 12(1), 13–25. https://doi.org/10.20473/jpua.v12i1.2022.13-25
  34. Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). Service, Quality dan Satisfaction. Penerbit ANDI.
  35. Ulya. (2017). Menuju Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Bermutu. LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan., 4(2), 449–466. https://doi.org/10.21043/libraria.v4i2.1772
  36. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional., (2003).
  37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Pelayanan Publik, (2009).
  38. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik., (2009).
  39. Widodo. (2018). Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Rajawali Pers.