Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Farida Indrati S., Maria, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Lubis, M. Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Alumni, Bandung, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soejito, Irawan, Teknik Membuat Undang-Undang, Pradnya Paramita, Jakarta 1988.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
- _______, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, t.p., Yogyakarta, 1989.
- Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013.
- Jurnal
- Maridjo, “Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG)”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Rini, Nicken Sarwo, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18 No. 2, Juni 2018.
- Riza, Dola, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018.
- Utama, Kartika Widya, “Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif”, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September (2015).
- Wahyunadi, Yodi Martono, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016.
- Makalah/Pidato
- M. Guntur Hamzah, “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)”, makalah disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.
- Internet
- HM. Laica Marzuki, “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, diakses melalui http://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/makalah_ narasumber_hut_peratun_2017/prof_dr_hm_laica_marzuki_sh/Pemberlakuan%20UU%20NO.%2030%20Tahun%202014%20Tentang%20Administrasi%20Pemerintahan%20.pdf, tanggal 10 Mei 2017.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601.
References
Buku
Farida Indrati S., Maria, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
Lubis, M. Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Alumni, Bandung, 1977.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.
Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Soejito, Irawan, Teknik Membuat Undang-Undang, Pradnya Paramita, Jakarta 1988.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.
_______, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
Sumardjono, Maria S.W., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, t.p., Yogyakarta, 1989.
Syarif, Amiroeddin, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum, Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013.
Jurnal
Maridjo, “Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG)”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2, 2016.
Rini, Nicken Sarwo, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18 No. 2, Juni 2018.
Riza, Dola, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018.
Utama, Kartika Widya, “Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif”, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September (2015).
Wahyunadi, Yodi Martono, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016.
Makalah/Pidato
M. Guntur Hamzah, “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)”, makalah disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.
Internet
HM. Laica Marzuki, “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, diakses melalui http://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/makalah_ narasumber_hut_peratun_2017/prof_dr_hm_laica_marzuki_sh/Pemberlakuan%20UU%20NO.%2030%20Tahun%202014%20Tentang%20Administrasi%20Pemerintahan%20.pdf, tanggal 10 Mei 2017.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601.