Archives

2021

Cover Page

Vol 28, No 3: SEPTEMBER 2021

Jurnal Ius Quia Iustum kembali hadir untuk edisi terakhirnya periode 2021, yaitu Volume 28, Nomor 3, September 2021. Pada penerbitan kali ini, pembaca akan disuguhkan beragam artikel menarik dan penting. M. Arif Setiawan dan Mahrus Ali misalnya, menganalisis putusan tentang penerapan turut serta dalam putusan pengadilan untuk kasuskasus korupsi. Temuannya menarik, bahwa pembuktian kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta melakukan diabaikan oleh para hakim, sehingga pemidanaan yang diterapkan menjadi jauh dari keadilan. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Umbu Rauta dkk., membahas pengaturan larangan plastik sekali pakai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019. Menurut peneliti, pendapat yudisial Mahkamah Agung ternyata tidak tepat berdasarkan perspektif teori dan hukum perundang-undangan, serta pembatasan hak asasi manusia.
Cover Page

Vol 28, No 2: MEI 2021

Pandemi Covid-19 telah memasuki tahun kedua, namun sama sekali tidak menyurutkan semangat Tim Redaksi Jurnal Ius Quia Iustum untuk kembali hadir dan mempersembahkan berbagai artikel ilmiah bagi para pembaca setia kami. Bertepatan dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat, kami berupaya menyajikan karya-karya akademik terbaik dari para kontributor pilihan melalui Edisi Nomor 2 Volume 28 Mei 2021 ini, sebagai perwujudan kerja keras sekaligus ibadah kami. Harapannya, karya-karya pilihan ini dapat turut menjadi penghias beranda ilmu pengetahuan pembaca tentang berbagai isu hukum yang tengah beriak pada saat ini.

Cover Page

Vol 28, No 1: JANUARI 2021

Mengawali 2021, Jurnal Ius Quia Iustum kembali menerbitkan berbagai artikel ilmiah bagi para pembaca. Pada edisi Volume 28 Nomor 1 Januari 2021 ini, tim redaksi Jurnal Ius Quia Iustum terus berupaya menyajikan berbagai goresan pena intelektual terbaik dari para kontributor. Berbagai artikel hasil penelitian yang renyah dan aktual ini tentunya akan menghiasi atmosfer akademik para insan pembaca.

Pertama kalinya pembaca akan menerima sajian artikel yang ditulis oleh Ridwan. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang kian menjadi favorit para menteri tidak luput menjadi perhatian untuk dibedah dari segi hukum administrasi. Kajian terhadap SKB 3 Menteri tentang penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, menjadi artikel pembuka pada edisi kali ini.


2020

Cover Page

Vol 27, No 3: SEPTEMBER 2020

Menuntaskan 2020 ini, Jurnal Ius Quia Iustum akhirnya sampai pada edisi penutup untuk 2020 ini, setelah menerbitkan edisi pembuka dan edisi pertengahan beberapa bulan yang lalu. Pada edisi penutup tahun 2020 kali ini yaitu Volume 27 Nomor 3 September 2020, Jurnal Ius Quia Iustum seperti biasanya menyajikan hasil penelitian-penelitian dan kajian-kajian konseptual yang masih sangat minim berkaitan dengan permasalahan hukum yang tentunya sangat relevan dan urgen guna memberikan kontribusi di bidang riset ilmu hukum. Beberapa penelitian ini disuguhkan dalam sepuluh tulisan terpilih. Pertama-tama, pembaca akan bertemu sebuah artikel berjudul “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung.” Tulisan yang diteliti oleh Ni’matul Huda ini di antaranya mengungkap bahwa tindak lanjut pasca putusan Mahakamah Konstitusi (terutama pengujian undang-undang) dalam perkara pidana oleh Mahkamah Agung (MA) berupa Surat Edaran MA (SEMA), Peraturan MA (PERMA), bahkan ada pula yang tidak menghiraukan putusan MK karena dalam menjatuhkan putusan MA masih berpijak pada ketentuan yang telah dibatalkan oleh MK tersebut.

Cover Page

Vol 27, No 2: MEI 2020

Jurnal Ius Quia Iustum kembali hadir pada pertengahan 2020, setelah edisi pembuka untuk tahun ini diterbitkan pada awal 2020 lalu. Pada edisi pertengahan kali ini, Volume 20 Nomor 2 Mei 2020, Jurnal Ius Quia Iustum menyajikan hasil penelitian-penelitian dan kajian-kajian konseptual terkait permasalahan hukum. Ini disuguhkan melalui sepuluh tulisan. Pertama-tama, pembaca akan bertemu sebuah artikel berjudul “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia.” Tulisan ini mengungkap bahwa hasil perubahan konstitusi yang tidak konsisten dengan penguatan sistem persidensial, sistem multipartai ekstrim, dan lemahnya basis ideologi kepartaian menjadi alasan pembentukan koalisi gemik pada sistem presidensial. Ini membawa dampak berupa pemerintahan yang kompromistis, tidak stabil, dan dekat dengan kecenderungan otoriter. Pada bagian akhir, tulisan ini menawarkan pemurnian sistem persidensial melalui perubahan konstitusi dan penyederhanaan partai politik.
Cover Page

Vol 27, No 1: JANUARI 2020

Jurnal Ius Quia Iustum kembali hadir untuk para pembaca. Kali ini, Jurnal Ius Quia Iustum hadir dengan edisi pertama untuk periode 2020, yaitu edisi Nomor 1 Volume 27 Januari 2020. Dalam kesempatan ini, tim redaksi Jurnal Ius Quia Iustum juga menyertakan doa agar setiap orang berada dalam keadaan sehat di tengah pandemi Covid-19.

Pada penerbitan kali ini, pembaca pertama-tama akan menemukan sebuah artikel dari Sefriani yang membahas prinsip Responsibility to Protect (R2P), sebuah prinsip yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mencapai prinsip invervensi kemanusiaan, namun keberadaannya masih menyisakan kekhawatiran atas manipulasi politik dalam pengimplementasinya. Melalui artikel ini, pembaca akan menemukan elaborasi tentang perkembangan prinsip R2P dalam hukum internasional dan implementasi pilar pertama dari R2P dalam konteks pencegahan kejahatan yang tergolong mass atrocities crime. Selain itu, pembaca juga akan menemukan artikel dari Novena CM, dkk., yang membahas persoalan status hukum milisi maritim yang digunakan China dalam menegaskan klaim geopolitiknya di kawasan Luat China Selatan. Penulis pada bagian akhir artikelnya juga memberi analisis sehubungan dengan urgensi atas kerangka hukum yang pasti untuk mengatur penggunaan milisi maritim.


2019

Cover Page

Vol 26, No 3: SEPTEMBER 2019

Jurnal Ius Quia Iustum akhirnya sampai pada edisi terakhirnya untuk periode 2019, yaitu edisi Nomor 3, Volume 26, September 2019. Pada penerbitan kali ini, ada artikel dari Ibnu Sina yang menyoroti gemuknya jumlah regulasi di Indonesia sehingga kebutuhan untuk merampingkan regulasi-regulasi itu menjadi muncul. Aspek-aspek dalam rangka penataan dan perampingan regulasi diuraikan, di antaranya dengan simplifikasi regulasi, rekonseptualisasi pemahaman mengenai kebutuhan regulasi, dan penciptaan sinergi antar pembentuk regulasi.
Cover Page

Vol 26, No 2: MEI 2019

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 26 Mei 2019 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu hak asasi manusia, khususnya politik hukum hak asasi manusia dalam bidang kebebasan beragama pasca Orde Baru. Penelitian ini mengulas mengenai dua hal, yaitu kebijakan regulasi di Indonesia dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama serta menganalisis bagaimana negara melakukan tindakan konkret dalam menegakkan hukum atas pelanggaran hak atas kebebasan beragama. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasca Orde Baru pemenuhan hak atas kebebasan beragama pada tataran regulasi relatif lebih protektif. Tetapi, pada tataran politik hukum hak atas kebebasan beragama, justru berwajah paradoksal. Hal ini disebabkan oleh menguatnya produk peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama, tetapi di sisi lain negara juga gagal dalam memberikan perlindungan atas berbagai pelanggaran hak atas kebabasan beragama dan berkeyakinan.
Cover Page

Vol 26, No 1: JANUARI 2019

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26 Januari 2019 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu dilusi merek yang seringkali terjadi terhadap merek terkenal. Artikel ini membahas mengenai kasus dilusi merek yang terjadi di Indonesia dan Thailand. Fokus permasalahan yang diangkat, yaitu menilai kasus di dua negara yaitu IKEA vs IKEMA di Indonesia serta STARBUCKS vs STARBUNG di Thailand, termasuk kategori dilusi merek atau tidak, serta model perlindungan hukum bagi merek terkenal dari kasus dilusi merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus dilusi merek di Indonesia maupun Thailand tidak mengatur secara spesifik mengenai dengan dilusi merek. Perlindungan merek di Indonesia hanya mendasarkan pada persamaan secara keseluruhan dan/atau persamaan pada pokoknya dari suatu merek, sedangkan bagi Thailand, hanya mendasarkan pada kebingungan masyarakat atas suatu merek.


2018

Cover Page

Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 25 September 2018 kembali hadir dengan isu-isu hukum aktual. Artikel pertama mengulas isu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim, baik hakim agung maupun hakim konstitusi. Pasca reformasi, pelibatan unsur DPR dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan berbagai problematika, salah satunya pelibatan DPR dalam proses seleksi calon hakim agung dan hakim konstitusi. Dua hal yang diangkat dalam artikel ini, yakni raison d’etre pelibatan unsur DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Selain itu, artikel ini menjawab permasalahan pelibatan DPR tersebut dengan asas separation of power dan check and balances.

Cover Page

Vol 25, No 2: MEI 2018

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 25 Nomor 2 Mei 2018 menyajikan sepuluh naskah yang membahas berbagai isu hukum aktual. Artikel pertama membahas mengenai penegakan hukum merek di Indonesia. Pembahasan yang diangkat dalam artikel pertama terkait dengan konsepsi iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dan penegakannya di Indonesia. Iktikad tidak baik dalam penelitian ini dikonsepsikan ketika pendaftaran mereknya dilakukan secara tidak layak dan tidak jujur (meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain) untuk kepentingan usahanya. Hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk menegakkan hukum pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik tersebut melalui penolakan merek dari sejak proses pendaftaran, penghapusan merek oleh pemilik merek, pemerintah (menteri) atau pihak ketiga dan pembatalan mereka dengan gugatan ke Pengadilan Niaga.
Cover Page

Vol 25, No 1: JANUARI 2018

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 25 Nomor 1 Januari 2018 hadir kembali dengan mengangkat beberapa isu hukum kontemporer. Artikel pertama berjudul “Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia”, yang membahas tentang pelaksanaan peraturan perdagangan di bidang perikanan untuk mencegah fish laundry di Indonesia berikut juga dengan kelemahan yang ada di dalamnya. Analisis dalam artikil ini menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan masih berfokus pada prosedur administratif, juga masih mengedepankan aspek pelayanan disbandingkan dengan pengawasan di bidang perikanan, sehingga kurang efektif untuk mencegah adanya fish laundry.

2017

Cover Page

Vol 24, No 4: OKTOBER 2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Nomor 4 Oktober 2017 hadir kembali dengan mengangkat beberapa isu-isu hukum kontemporer. Artikel pertama edisi kali ini mengangkat persoalan penetapan hak yang tersirat oleh Mahkamah Konstitusi. Hak yang tersirat tersebut berupa hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah yang ditanyakatakan oleh MK sebagai hak konstitusional meskipun tidak tercantum di dalam UUD NRI 1945. Dengan judul "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi" artikel ini menjawab pertanyaan mengenai latar belakang putusan MK tersebut serta pendekatan penafsiran yang digunakan oleh MK.

Cover Page

Vol 24, No 3: JULI 2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Nomor 3 Juli 2017 hadir kembali dengan mengangkat beberapa isu hukum kontemporer. Artikel pertama berjudul Model Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, Mongolia, membahas kewenangan judicial council di empat negara dan KY di Indonesia yang lahir atas kecenderungan yang sama. Analisis perbandingan dalam artikel ini menghasilkan titik persamaan dan perbedaan model kewenangan KY dengan judicial council di empat negara.

Artikel selanjutnya mengulas Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat yang menjadi isu kontemporer global. Kebijakan tersebut dianalisis dari perspektif hukum dan HAM internasional serta respon masyarakat AS terhadap imigran muslim di Amerika Serikat.

Artikel berjudul Tanggungjawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam mengangkat persoalan pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris dari perspektif hukum Islam.

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016) merupakan artikel yang membahas Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut berdampak terhadap keleluasaan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi penggunaan anggaran negara maupun daerah. Pembahasan artikel ini seputar pola pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang menerbitkan diskresi dan upaya pembatasan penerbitan diskresi agar terhindar dari tindak pidana korupi.

Cover Page

Vol 24, No 2: APRIL 2017

Pergantian regulasi dan perubahan birokrasi menandakan Indonesia masih mencari bentuk ideal dalam menata kehidupan berdemokrasi. Dibentuknya berbagai macam lembaga negara atau organ lain bertujuan untuk menopang tegaknya supremasi hukum. Jurnal Hukum Edisi April Volume 24 No. 2 Tahun 2017 menghadirkan berbagai tema kajian hukum nasional. Artikel pertama membahas mengenai kedudukan dana program pengembangan daerah pemilihan (dana aspirasi) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia. Dana aspirasi menimbulkan penolakan di masyarakat bahkan Presiden karena proses pembahasannya cenderung elitis dan tidak aspiratif. Selain itu, dana aspirasi DPR yang berbasiskan daerah pemilihan mirip dengan politik gentong babi (pork barrel politics) yang dipraktikkan di Amerika Serikat serta model Constituency Development Fund (CDF) yang dipraktikkan di beberapa negara berkembang dan juga berpotensi bertabrakan dengan program pemerintah.

Cover Page

Vol 24, No 1: JANUARI 2017

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi Januari 2017 kembali hadir dengan mengetengahkan berbagai isu hukum yang beragam seiring dengan perkembangan struktur dan kultur masyarakat. Di antaranya adalah artikel yang membahas klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pialang berjangka dalam kontrak baku pemberian amanat secara elektronik On-Line. Artikel ini menyoroti klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka yang muncul dalam lampiran No. 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 dinilai sebagai bentuk intervensi ke ranah privat yang membebankan tanggung jawab secara berat sebelah kepada salah satu pihak. Padahal Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai semangat untuk melindungi kepada para pihak sebagai pelaku perdagangan berjangka. Seharusnya kontrak yang dibuat berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti batal demi hukum.


2016

Cover Page

Vol 23, No 4: OKTOBER 2016

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 23 Nomor 4 Oktober 2016 hadir kembali dengan mengetengahkan sejumlah permasalahan aktual, antara lain mengkaji tentang urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan ketatanegaraan yang berubah. Partai politik kerap melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai satu-satunya pemohon pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah. Maka, diperlukan perluasan terhadap permohonan pembubaran partai politik agar terwujud sistem pemilu yang demokratis.di Indonesia.

Cover Page

Vol 23, No 3: JULI 2016

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi Juli 2016 akan menyajikan sejumlah artikel yang beragam antara lain penyelesaian sengketa batas daerah menggunakan pendekatan regulasi. Dalam konteks pemekaran daerah penetapan garis batas sudah dituangkan dalam UU tentang pembentukan suatu daerah. Namun yang menjadi persoalan penentuan garis batas yang telah dituangkan dalam bentuk UU dalam implementasinya di lapangan masih memunculkan penafsiran dari masing-masing daerah yang berdampingan. Perbedaan penafsiran dari masing-masing pihak inilah yang bermuara pada terjadinya sengketa perbatasan antar daerah. Dalam kenyataannya faktor pemicu terjadinya sengketa perbatasan dilatarbelakangi oleh berbagai motif.

Cover Page

Vol 23, No 2: APRIL 2016

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi April 2016 akan menyajikan sejumlah artikel yang beragam antara lain penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: studi putusan hakim. Adanya kecenderungan putusan hakim yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara sebagai sanksi primadona terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami paling tidak disebabkan oleh 2 (dua) faktor, pertama, sistem pengancaman pidana dalam perundang-undang Indonesia yang bersifat mengkondisikan hakim untuk cenderung selalu memilih penjara dalam setiap putusan pemidanaannya. Kedua, sifat tindak pidana yang diadili (yakni kekerasan terhadap perempuan) yang secara substantif memang merupakan kejahatan relatif serius. Selain itu, penggunaan teori retribusi/ pembalasan/ absolut terlihat dominan dalam 24 putusan yang diteliti memperlihatkan hakim sudah memperhatikan kepentingan korban (offender protection oriented).

Cover Page

Vol 23, No 1: JANUARI 2016

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi Januari 2016 kembali hadir dengan mengupas sejumlah artikel beragam antara lain menyoroti kelemahan dan kekurangan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang secara umum masih dominan berorientasi pada pendekatan keamanan dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

2015

Cover Page

Vol 22, No 4: Oktober 2015

Jurnal Hukum Edisi Oktober 2015 ini akan menyajikan berbagai persoalan hukum up to date yang beragam, antara lain tentang perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (Shorea Javanica) sebagai upaya pelestarian hutan di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung; asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana; konseling sebagai sanksi pidana tambahan pada Tindak Pidana KDRT

Cover Page

Vol 22, No 3: Juli 2015

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volmue 22 Nomor 3 Juli 2015 hadir kembali dengan sejumlah persoalan hukum kontemporer masa kini. Diantaranya artikel yang membahas mengenai urgensi perlindungan buruh migran dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Asean dan Uni Eropa; pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim; hukum mengenai adanya ketidakpastian nilai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); formulasi legislative drafting yang ideal dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis menuju produk hukum daerah berbasis lingkungan.

Cover Page

Vol 22, No 2: APRIL 2015

Perkembangan permasalahan hukum selalu menarik untuk dikaji. Dalam kesempatan ini Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi April 2015 merangkum sejumlah problema hukum yang beragam. Diantaranya adalah artikel yang membahas anomali sistem pemerintahan presidensil pasca amandemen Undang Undang Dasar 1945. Salah satu point yang disepakati oleh PAH I dalam melakukan Amandemen UUD 1945 pada 1999 adalah memperkuat sistem presidensil. Hal ini pula mendapat legitimasi yang kuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun komitmen tersebut tidak ditaati secara konsisten dalam pelaksanaannya, sebab sistem presidensil dihadapkan dengan sistem multipartai dan merebaknya koalisi partai yang seharusnya lebih tepat dipasangkan dengan sistem parlementer. Akhirnya yang terjadi adalah anomali dan penyimpangan terhadap sistem presidensil.
Cover Page

Vol 22, No 1: Januari 2015

Mengawali periode terbitan di tahun 2015, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 22 Nomor 1 Januari 2015 kembali hadir dengan menyajikan beragam artikel aktual terkait dengan dinamika persoalan hukum di Indonesia antara lain tentang ultimum remedium dalam bidang lingkungan hidup; justifikasi hukum pidana terhadap kebijakan kriminalisasi pelanggaran hak cipta, serta perumusan kualifikasi yuridis dan jenis deliknya; pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak; urgensi pengaturan peredaran minuman beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta.


2014

Cover Page

Vol 21, No 4: Oktober 2014

Memasuki bulan Oktober 2014, Indonesia telah mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pilpres pada bulan Juli lalu. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 21 Nomor 4 Oktober 2014 kali ini hadir dengan menyajikan beragam isu, diantaranya menyoroti seputar dinamika momentum pesta demokrasi Indonesia; politik hukum sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi; pengisian jabatan hakim; asuransi tanggung jawab produk dan perlindungan terhadap konsumen.


1 - 25 of 90 Items     1 2 3 4 > >>