HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan

Agus Sardjono

doi:10.20885/jipro.vol2.iss2.art5

Download

PDF

Statistic

Read Counter : 959 Download : 2781

Abstract

The Constitution 1945 has obligated government to advance culture. Symphonizing Intellectual Property in the advancement of culture must be a major project burdened by government to realize it. The concept of Intellectual Property Rights has been aimed to giving rewards to creative people who maintain momentum by cultural promotion act 2017 enactment. As aconsequence, goverment and society are encourage to be united to execute the law in order to realize the cultural advance in Indonesian in regard to the concept of Intellectual Property Rights. It is becoming the main idea of this writing. Furthermore, this writing is provided accordance with normative legal research method which thr research focused on law as a rule

Author Biography

Agus Sardjono, Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

References

BEKRAF. Juli 12, 2017. http://www.bekraf.go.id/profil/tugas.
Dharmawan, Dwiki. Pasar Klewer. Juli 12 , 2017.https://id.wikipedia.org/wiki/Dwiki_Dharmawan.
Koentjaraningrat. (1998). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Djembatan.
La Galigo Kitab Sakral orang Bugis. Juli 12 , 2017.http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/la-galigo-kitab-sakral-orang-bugis.
Megalitikum Kuantum, Upaya Menemukan Kembali Indonesia. Juli 12 , 2017. http://www.unisosdem.org/article_ detail.php?aid=5082&coid=3&caid=31&gid=2.
Pasal 32 ayat (1) UUD 45 mengamanatkan kepada Negara untuk memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia.
Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 1 butir (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 16 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 16 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 16 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 16 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 1 butir (8) jo 18 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 20 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 24 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 30 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 32 & 33 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014
Pasal 22 ayat (3) jo Pasal 37 ayat (1) & (2) UUPK 2017
Pasal 24 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 30 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 30 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 32 & 33 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014.
Pasal 1 butir (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 19 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.
Pasal 19 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,
Pasal 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.
Pasal 1 butir (31) UU Cagar Budaya 2010
Pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 24 ayat (4) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Paten 2016 menegaskan tentang peran prior arts dalam system perlindungan paten.
Pasal 48 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 48 ayat (2.a & b) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 49 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Richardson, Benjamin J. (2001). Indigenous Peoples, International Law and Sustainability, (Blackwell Publishers Ltd.,), 9.
Sardjono, Agus. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, selanjutnya disingkat UUPK 2017.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Undang Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

References

BEKRAF. Juli 12, 2017. http://www.bekraf.go.id/profil/tugas.

Dharmawan, Dwiki. Pasar Klewer. Juli 12 , 2017.https://id.wikipedia.org/wiki/Dwiki_Dharmawan.

Koentjaraningrat. (1998). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Djembatan.

La Galigo Kitab Sakral orang Bugis. Juli 12 , 2017.http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/la-galigo-kitab-sakral-orang-bugis.

Megalitikum Kuantum, Upaya Menemukan Kembali Indonesia. Juli 12 , 2017. http://www.unisosdem.org/article_ detail.php?aid=5082&coid=3&caid=31&gid=2.

Pasal 32 ayat (1) UUD 45 mengamanatkan kepada Negara untuk memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia.

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 1 butir (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 16 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 16 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 16 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 16 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 1 butir (8) jo 18 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 20 ayat (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 24 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32 & 33 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014

Pasal 22 ayat (3) jo Pasal 37 ayat (1) & (2) UUPK 2017

Pasal 24 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30 ayat (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32 & 33 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta 2014.

Pasal 1 butir (3) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 19 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.

Pasal 19 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,

Pasal 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.

Pasal 1 butir (31) UU Cagar Budaya 2010

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 24 ayat (4) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26 ayat (1) UU Paten 2016.

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Paten 2016 menegaskan tentang peran prior arts dalam system perlindungan paten.

Pasal 48 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 48 ayat (2.a & b) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 49 ayat (1) Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 37 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Richardson, Benjamin J. (2001). Indigenous Peoples, International Law and Sustainability, (Blackwell Publishers Ltd.,), 9.

Sardjono, Agus. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, selanjutnya disingkat UUPK 2017.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan

Article Sidebar

Main Article Content

Abstract

Article Details

Agus Sardjono, Universitas Indonesia

References

References