Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Adji, Habib, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _______, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budiono, Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- S., Hesti Armiwulan, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Sayogi, Frans, Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, Trans Pustaka, Tanggerang, 2003.
- Suhardana, F.X., Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Tobing, GHS. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Jurnal
- Pramana, RM. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti”, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2014, Universitas Brawijaya.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018.
- Tesis
- Sezar, Gusti Riyan, “Pembuatan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pedata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Internet
- Balai Harta Peninggalan Jakarta, http://www.bhpjakarta.info.go.id diakses pada 28 November 2018.
References
Buku
Adji, Habib, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
_______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
_______, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Budiono, Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
S., Hesti Armiwulan, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
Sayogi, Frans, Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, Trans Pustaka, Tanggerang, 2003.
Suhardana, F.X., Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
Tobing, GHS. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
Jurnal
Pramana, RM. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti”, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2014, Universitas Brawijaya.
Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018.
Tesis
Sezar, Gusti Riyan, “Pembuatan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pedata).
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Internet
Balai Harta Peninggalan Jakarta, http://www.bhpjakarta.info.go.id diakses pada 28 November 2018.