Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Adji, Habib, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _______, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budiono, Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- S., Hesti Armiwulan, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Sayogi, Frans, Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, Trans Pustaka, Tanggerang, 2003.
- Suhardana, F.X., Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Tobing, GHS. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Jurnal
- Pramana, RM. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti”, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2014, Universitas Brawijaya.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018.
- Tesis
- Sezar, Gusti Riyan, “Pembuatan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pedata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Internet
- Balai Harta Peninggalan Jakarta, http://www.bhpjakarta.info.go.id diakses pada 28 November 2018.
References
Buku
Adji, Habib, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
_______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
_______, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Budiono, Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan 8, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
S., Hesti Armiwulan, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
Sayogi, Frans, Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama dalam Islam dan Hak Asasi Manusia Universal, Trans Pustaka, Tanggerang, 2003.
Suhardana, F.X., Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
Tobing, GHS. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
Jurnal
Pramana, RM. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti”, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2014, Universitas Brawijaya.
Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara dan Endang Sri Kawuryan, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 Nomor 2 Desember 2018.
Tesis
Sezar, Gusti Riyan, “Pembuatan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pedata).
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Internet
Balai Harta Peninggalan Jakarta, http://www.bhpjakarta.info.go.id diakses pada 28 November 2018.