Archives

2020

Cover Page

Vol 5, No 4 (2020): OKTOBER 2020

Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji. Jurnal Lex Renaisance Vol. 5, No. 4 Edisi Oktober 2020, akan menyajikan sejumlah artikel menarik dan aktual. Diawali dengan menyajikan tulisan Muhammad Isra Mahmud yang dengan judul “Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik) menganalisis tentang kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat dan peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Selanjutnya Reva Amalia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Cybersquatting di Indonesia” yang memberi gagasan penguatan perlindungan hukum terhadap kejahatan cybersquatting di Indonesia. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi bagus dan dikenal masyarakat luas Tindakan tersebut tentu akan merugikan nama baik perusahaannya. Artikel berikutnya, tulisan Sheila Maulida Fitri, mengkaji konsep pencemaran nama baik yang tidak ditinjau dari hukum pidana karena dinilai tidak efektif, namun dikaji dari pespektif hukum perdata. Artikelnya berjudul “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran  Hukum Perdata Murni”. Penulis meyakini penyelesaian melalui hukum perdata sangat tepat mengingat pencemaran nama baik mayoritas terjadi antar sesama individu. Artikel lain yang juga sangat menarik tentang pro kontra operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK yang ditulis oleh Muhammad Alfin Saputra. Artikel ini mengangkat persoalan apakah OTT oleh KPK sesuai dengan konsep tangkap tangan dalam KUHAP.
Cover Page

Vol 5, No 3 (2020): JULI 2020

Jurnal Lex Renaissance kembali menerbitkan ragam artikel ilmiah bagi para pembaca. Pada edisi No. 3 Vol. 5 Juli 2020 ini, tim redaksi Jurnal Lex Renaissance terus berupaya menyajikan buah pikir terbaik dari para kontributor. Berbagai artikel dari hasil penelitian tentunya akan menjadi referensi menarik untuk dibaca. Sebagai artikel pembuka, kami menyajikan goresan pena digital Rudi Dwi Prastyono yang membahas mengenai formulasi pengaturan pengungkapan perkara korupsi di era digital. Rudi menganalisis strategi kekinian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan metode intersepsi oleh Kejaksaan. Sehubungan dengan hal itu, maka menarik kiranya apabila pembaca mencermati lebih lanjut konstruksi tulisannya.

Cover Page

Vol 5, No 2 (2020): APRIL 2020

Jurnal Lex Renaissance hadir kembali untuk menuntaskan edisi pada 2020 ini. Jurnal Lex Renaissance  pada edisi No. 2 Vol. 5 April 2020 ini akan menyajikan 15 artikel. 15 artikel yang tersaji tentu saja menarik  untuk dibaca dan memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum  disebabkan keorisinalitasan yang ditawarkan masing-masing artikel. Pada edisi kali ini diawali dengan artikel yang ditulis oleh Moh Khalilullah A Razaq yang berjudul, “Legalitas Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada 2018”. Artikel kedua, ditulis oleh Betha Rahmasari dengan judul, “Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri”. Hasil penelitian  Betha menyimpulkan bahwa kebijakan afirmatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  berpengaruh positif terhadap efektivitas pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan efektivitas  organisasi pemerintah Desa dan efektivitas deliberasi musyawarah desa.

Cover Page

Vol 5, No 1 (2020): JANUARI 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya menyebut adanya ketentuan yang merupakan open legal policy dalam norma perundang-undangan. Pada satu sisi, pernyataan tentangnya (open legal policy) menunjukkan konstitusionalnya suatu norma karena ia dianggap sebagai hak pembentuk undang-undang. Namun, pada sisi yang lain, hak demikian memiliki potensi untuk berubah menjadi kesewenang-wenangan. Artikel pertama di Lex Renaissance No. 1 Vol. 5 Januari 2020 berbicara dalam konteks ini. Artikel yang ditulis oleh Garda Galang Mantara Sukama ini secara khusus membahas open legal policy peraturan perundang-undangan bidang politik dalam putusan MK.

2019

Cover Page

Vol 4, No 2 (2019): JULI 2019

Persoalan sengketa pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas untuk menyimpanasetnya agar menghindari gugatan kreditur individu pemegang saham belum diatur di Indonesia. Di AmerikaSerikat, untuk menyelesaikan sengketa ini, pengadilannya menggunakan teori reverse piercing the corporateveil. Teori ini secara prinsip menggunakan asset perseroan terbatas untuk melunasi utang individupemegang saham. Di Indonesia teori ini belum berlaku, sedangkan dalam era globalisasi ini, kemungkinanada risiko munculnya permasalahan tersebut sehingga, Indonesia harus menimbang potensi penerapan teorireverse piercing the corporate veil. Artikel pertama dalam Jurnal Lex Renaissance Vol. 4 No. 2 Juli 2019 iniakan membahas metode transplantasi teori reverse piercing the corporate veil dalam perseroan terbatas diIndonesia. Penelitian ini akan membahas potensi penerapan teori reverse piercing the corporate veil besertametode penerapannya di Indonesia.
Cover Page

Vol 4, No 1 (2019): JANUARI 2019

Persoalan-persoalan hukum di Indonesia memang tidak sederhana. Beberapa di antara persoalan itu terkait dengan proses-proses penegakan hukum yang tidak adil pada tahap-tahap peradilan, polemik kriminalisasi, hingga over capacity di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan. Mengawali edisi pada 2019, pada Jurnal Lex Renaisance Vol. 4 No. 1 Januari 2019 kali ini, July Wiarty menyorot persoalan proses penegakan hukum yang tidak adil. Melalui artikelnya yang berjudul “Tindakan Tembak Mati terhadap Terduga Teroris berdasarkan Perspektif Proses Hukum yang Adil”, tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88, khususnya dalam hal penembakan mati terhadap terduga teroris tanpa prosedur yang benar (extrajudicial killing), ditinjau dari perspektif due process of law.

2018

Cover Page

Vol 3, No 2 (2018): JULI 2018

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 3 Juli 2018 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Pembahasan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, merupakan tema yang terus menerus diulas pemikir hukum untuk mencari formulasi pemberantasan yang efektif. Pencabutan hak dipilih koruptor merupakan gagasan pemberantasan korupsi yang selalu identik dengan penyalahgunaan wewenang. Artikel pertama menganalisis dua hal terkait dengan pencabutan hak dipilih koruptor, yaitu pertama pencabutan hak dipilih dianalisis dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kedua, efektifitas pencabutan hak dipilih dalam lingkup pemberantasan korupsi. Pencabutan hak dipilih bagi koruptor sebenarnya merupakan salah satu cara yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Hukum HAM dan UU Tipikor memberikan legitimasi dalam pencabutan hak dipilih. Gagasan ini merupakan upaya efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan adanya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

Cover Page

Vol 3, No 1 (2018): JANUARI 2018

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama jurnal kali ini mengkaji mengenai kekuatan hukum beserta akibat hukum dari release and discharge yang ada dalam perjanjian MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham utang BLBI. Dengan menggunakan teori piercing the corporate veil, studi ini menunjukkan bahwa klausula release and discharge dalam perjanjian MSAA dan MRNIA, secara formil mempunyai kekuatan hukum. Namun, secara materiil, MSAA dan MRNIA tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai akibat hukum dari release and discharge, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi terhadap utang BLBI.


2017

Cover Page

Vol 2, No 2 (2017): JULI 2017

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.
Cover Page

Vol 2, No 1 (2017): JANUARI 2017

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

2016

Cover Page

Vol 1, No 2 (2016): JULI 2016

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 1 Juli 2016 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.
Cover Page

Vol 1, No 1 (2016): JANUARI 2016

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 1 Januari 2016 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

1 - 12 of 12 Items