Archives

2018

Cover Page

Vol 3, No 2 (2018): JULI 2018

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 3 Juli 2018 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Pembahasan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, merupakan tema yang terus menerus diulas pemikir hukum untuk mencari formulasi pemberantasan yang efektif. Pencabutan hak dipilih koruptor merupakan gagasan pemberantasan korupsi yang selalu identik dengan penyalahgunaan wewenang. Artikel pertama menganalisis dua hal terkait dengan pencabutan hak dipilih koruptor, yaitu pertama pencabutan hak dipilih dianalisis dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kedua, efektifitas pencabutan hak dipilih dalam lingkup pemberantasan korupsi. Pencabutan hak dipilih bagi koruptor sebenarnya merupakan salah satu cara yang efektif dalam pemberantasan korupsi dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Hukum HAM dan UU Tipikor memberikan legitimasi dalam pencabutan hak dipilih. Gagasan ini merupakan upaya efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan adanya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

Cover Page

Vol 3, No 1 (2018): JANUARI 2018

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama jurnal kali ini mengkaji mengenai kekuatan hukum beserta akibat hukum dari release and discharge yang ada dalam perjanjian MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham utang BLBI. Dengan menggunakan teori piercing the corporate veil, studi ini menunjukkan bahwa klausula release and discharge dalam perjanjian MSAA dan MRNIA, secara formil mempunyai kekuatan hukum. Namun, secara materiil, MSAA dan MRNIA tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai akibat hukum dari release and discharge, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi terhadap utang BLBI.


2017

Cover Page

Vol 2, No 2 (2017): JULI 2017

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.
Cover Page

Vol 2, No 1 (2017): JANUARI 2017

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

2016

Cover Page

Vol 1, No 2 (2016): JULI 2016

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 2 Vol. 1 Juli 2016 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.
Cover Page

Vol 1, No 1 (2016): JANUARI 2016

Jurnal Hukum Lex Renaissance No. 1 Vol. 1 Januari 2016 hadir kembali dengan menyajikan dua belas naskah yang mengangkat berbagai isu hukum mutakhir. Artikel pertama membahas politik hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Artikel ini dilatarbelakangi dari MoU di Helsinki antara GAM dan pemerintah RI terkait dengan perdamaian konflik Aceh, yang salah satu isi perjanjiannya adalah dibentuknya KKR di Aceh. Dari latar belakang inilah, kemudian diteliti dan dijelaskan lebih dalam mengenai landasan pembentukan dan konsep dari KKR Aceh tersebut. Pada dasarnya, KKR yang dibentuk di Aceh merupakan bagian dari KKR Nasional. Akan tetapi, KKR Nasional hingga saat ini belum terbentuk. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsep kelembagaan dari KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural yang bertujuan memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia memberikan catatan-catatan penting terhadap artikel Jurnal Lex Renaissance. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bersedia menyumbangkan gagasannya melalui artikel-artikel dalam jurnal kami.

1 - 6 of 6 Items