Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Syarifin, Pipin, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, Perseroan Terbatas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Majalah
- SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, diapresiasi Banyak Negara, Majalah Renvoi, Nomor 7/79, Desember Th 07/2009
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan, LN Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, LN Tahun 2008 Nomor 134, TLN Nomor 4894.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.
References
Buku
Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013.
Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2015.
Syarifin, Pipin, Pengantar Ilmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, Perseroan Terbatas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Majalah
SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, diapresiasi Banyak Negara, Majalah Renvoi, Nomor 7/79, Desember Th 07/2009
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan, LN Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, LN Tahun 2008 Nomor 134, TLN Nomor 4894.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.