Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research was conducted to determine the limits of doctors in carrying out medical actions that are beyond the authority of their professional competence. This study is based on data that there are still doctors who perform medical actions beond their authority. This is normative legal research that is supported by empirical data by collecting legal materials and interviews. This paper concludes that the doctor’s authority in performing medical practice is required to have a Registration Certificate (STR) and License to Practice (SIP), as regulated in Articles 29 and 36 of Law Number 29 of 2004 on Medical Practice. A doctor is not allowed to take medical action beyond their competence since they possess no certificate of competence that recognizes their study during the educational process as regulated in Article 69 paragraph (1) of Law Number 36 Year 2009 on Health, if they are unable to carry out an examination and treatment then they can carry out the referral process to doctors who have expertise as regulated in Article 27 letter (b) of Law Number 29 of 2004 on Medical Practice.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Guwandi, Informed Consent and Informed Refusal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Machli, Riyadi, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Prenamedia, Jakarta, 2018.
- Muntaha, Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Siswati, Sri, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Suganda Munandar, Wahyudin, Hukum Kedokteran, Bandung, Alpa Beta, 2017.
- Jurnal
- Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32. No. 1 Februari 2015.
- Cici Bahkti Purnamasari, Mora Claramita, Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, Vol. 4. No. 1. Maret 2015.
- Fherial Sri Isriyawati, Tanggungjawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015.
- Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion. No. 4. Vol. 1 Tahun 2013.
- Marcel Seran, Anna Mariah Wahyu Setyowati, Kesalahan Profesional Dokter Dan Urgensi Peradilan Profesi, Jurna Hukum Pro Justicia. Vol. 24. No. 4/ 2006.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Peraktik Keokteran
- Hasil Wawancara
- Hasil wawancara Bersama Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau dr. Abdullah Qayyum.
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Dosen Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia, dr. Suryono.
References
Buku
Guwandi, Informed Consent and Informed Refusal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Machli, Riyadi, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik, Prenamedia, Jakarta, 2018.
Muntaha, Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Siswati, Sri, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Rajawali Press, Jakarta, 2015.
Suganda Munandar, Wahyudin, Hukum Kedokteran, Bandung, Alpa Beta, 2017.
Jurnal
Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32. No. 1 Februari 2015.
Cici Bahkti Purnamasari, Mora Claramita, Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia, Vol. 4. No. 1. Maret 2015.
Fherial Sri Isriyawati, Tanggungjawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015.
Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion. No. 4. Vol. 1 Tahun 2013.
Marcel Seran, Anna Mariah Wahyu Setyowati, Kesalahan Profesional Dokter Dan Urgensi Peradilan Profesi, Jurna Hukum Pro Justicia. Vol. 24. No. 4/ 2006.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Peraktik Keokteran
Hasil Wawancara
Hasil wawancara Bersama Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau dr. Abdullah Qayyum.
Hasil Wawancara Penulis Dengan Dosen Hukum Kesehatan Universitas Islam Indonesia, dr. Suryono.