Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to determine the juridical obstacles related to the implementation of the Decisions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the context of realizing legal certainty and how the role of KPPU should be in implementing its decisions to realize legal certainty in law enforcement of business competition in Indonesia. This is a normative juridical research with statutory, conceptual and comparative approaches. The result of the research is fiest, that the juridical obstacle to the implementation of the KPPU decision in enforcing the law on business competition is Law no. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not clearly regulated the KPPU institutions, the KPPU decision is filed for legal action, the cancellation of the KPPU's decision, submission of the KPPU decision to investigators, and KPPU does not have the authority to execute. This weakness causes the KPPU decision to not reflect and realize full legal certainty. Second, the role that KPPU should have is having the authority to investigate, search, and confiscate in conducting examinations of business competition cases. In addition, it is necessary to establish a Special Court for Business Competition, as well as to cooperate with judicial institutions, law enforcement agencies and government agencies to strengthen law enforcement carried out by KPPU in order to create legal certainty through KPPU decisions.
Key Words: Business competition; business competition supervisory commission; legal certainty
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yuridis terkait pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan bagaimana seharusnya peranan KPPU dalam pelaksanaan putusannya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa hambatan yuridis pada pelaksanaan putusan KPPU dalam penegakan hukum persiangan usaha yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur kelembagaan KPPU dengan jelas, putusan KPPU diajukan upaya hukum, pembatalan putusan KPPU, penyerahan putusan KPPU kepada penyidik, serta KPPU tidak memiliki kewenangan eksekusi. Kelemahan tersebut menyebabkan putusan KPPU belum mencerminkan dan mewujudkan kepastian hukum secara penuh. Kedua, peranan yang seharusnya dimiliki KPPU yakni memiliki kewenangan penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha. Selain itu, perlu dibentuknya Pengadilan Khusus Bidang Persaingan Usaha, serta melakukan kerja sama dengan lembaga peradilan, lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum yang dilakukan KPPU agar tercipta kepastian hukum melalui putusan KPPU.
Kata Kunci: Kepastian hukum; komisi pengawas persaingan usaha; persaingan usaha
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Hakim, Abdul Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Bayumedia Publising, Malang, 2008.
- KPPU RI, Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7, Cetakan Pertama, KPPU RI, Jakarta, 2012.
- Sarjana, I Made, Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, Zifatama Publising, Denpasar, 2014.
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Nugroho Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- Jurnal
- Anisah Siti, “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2 Jakarta, 2005.
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, “Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH),2016.
- Sapitri Baiq Ervina, Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-negara Common Law System ), Jurnal, Magister Hukum Universitas Mataram, 2015.
- Skripsi, Tesis, Disertasi
- Arifin Yasir Mochtar, Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Tesis, Magister Hukum Iniversitas Islam Indonesia, 2019
- Faradilla Inka Sukma, “Perbedaan Pertimbangan Hukum KPPU Dan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Penetapan Harga Distribusi Liquefied Petroleum Gas”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Santosa Palest Agista, “Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melalui Pemeriksaan Tambahan Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
- Wantu, Fence M, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011
- Internet
- Dinni Melanie, “Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia, Mau Dibawa ke Mana?” Webinar Nsional, https://kppu.go.id/webinar-nasional-hukum-dan-kebijakan-persaingan-usaha-indonesia-mau-dibawa-ke-mana/, Jakarta, 23 Juli 2020
- Terkait Asuransi KRP, Pengadilan Batalkan Putusan KPP, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553a1cb1c3942/terkait-asuransi-kpr--pengadilan-batalkan-putusan-kppu, diakses tanggal 28 Agustus 2018.
- PATAKA, Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Kartel Ayam, https://www.pataka.or.id/2017/11/30/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-kartel-ayam/ , diakses 28 Agustus 2018.
- Pembatalan Putusan KPPU ; MA kuatkan Kemanangan CISL& Husky, http://kalimantan.bisnis.com/read/20180103/440/722760/pembatalan-putusan-kppu-ma-kuatkan-kemenangan-cosl-husky-, akses 28 Agustus 2018.
- PN Jakbar batalkan Putusan KPPU soal Monopoli PGN, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a72ceff68363/pn-jakbar-batalkan-putusan-kppu-soal-monopoli-pgn, diakses 28 Agustus 2018.
- Hukum online, KPPU, Superbody Tapi Ringkis, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cff7f5118590/kppu-isuperbodyi-tapi-ringkih, diakses 6 Maret 2018
- Daftar Terlapor Belum Melaksanakan Putusan KPPU, Feb 2016, http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2017/06/Daftar-Terlapor-belum-melaksanakan-Putusan-KPPU-Feb-2016.pdf , diakses 2 September 2018.
- Laporan Tahun 2019 KPPU, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf, di akses 15 Juli 2020.
- DPR RI, http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602-9088.pdf, diakses 30 Agustus 2020
- Hukum Online, Mau dibawa kemana upaya keberatan atas putusan KPPU, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/ diakses 10 September 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 157
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 160
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU Jo Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan KPPU.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- Putusan Pengadilan
- Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait monopoli kerja sama penjualan produk asuransi jiwa bagi debitur kredit pemilikan rumah (KPR) antara PT Bank BRI Tbk, PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance
- Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 jo Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg tentang penetapan harga distribusi liquefied petroleum gas (LPG).
- Putusan KPPU RI Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 antara KPPU melawan PT. Cosl Indo dan PT Husky-Cnooc Madura Limited.
References
Buku
Hakim, Abdul Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Bayumedia Publising, Malang, 2008.
KPPU RI, Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7, Cetakan Pertama, KPPU RI, Jakarta, 2012.
Sarjana, I Made, Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, Zifatama Publising, Denpasar, 2014.
Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Nugroho Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
Jurnal
Anisah Siti, “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24, No. 2 Jakarta, 2005.
Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, “Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH),2016.
Sapitri Baiq Ervina, Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-negara Common Law System ), Jurnal, Magister Hukum Universitas Mataram, 2015.
Skripsi, Tesis, Disertasi
Arifin Yasir Mochtar, Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Tesis, Magister Hukum Iniversitas Islam Indonesia, 2019
Faradilla Inka Sukma, “Perbedaan Pertimbangan Hukum KPPU Dan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Penetapan Harga Distribusi Liquefied Petroleum Gas”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
Santosa Palest Agista, “Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melalui Pemeriksaan Tambahan Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
Wantu, Fence M, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011
Internet
Dinni Melanie, “Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Indonesia, Mau Dibawa ke Mana?” Webinar Nsional, https://kppu.go.id/webinar-nasional-hukum-dan-kebijakan-persaingan-usaha-indonesia-mau-dibawa-ke-mana/, Jakarta, 23 Juli 2020
Terkait Asuransi KRP, Pengadilan Batalkan Putusan KPP, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553a1cb1c3942/terkait-asuransi-kpr--pengadilan-batalkan-putusan-kppu, diakses tanggal 28 Agustus 2018.
PATAKA, Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Soal Kartel Ayam, https://www.pataka.or.id/2017/11/30/pengadilan-batalkan-putusan-kppu-soal-kartel-ayam/ , diakses 28 Agustus 2018.
Pembatalan Putusan KPPU ; MA kuatkan Kemanangan CISL& Husky, http://kalimantan.bisnis.com/read/20180103/440/722760/pembatalan-putusan-kppu-ma-kuatkan-kemenangan-cosl-husky-, akses 28 Agustus 2018.
PN Jakbar batalkan Putusan KPPU soal Monopoli PGN, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a72ceff68363/pn-jakbar-batalkan-putusan-kppu-soal-monopoli-pgn, diakses 28 Agustus 2018.
Hukum online, KPPU, Superbody Tapi Ringkis, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cff7f5118590/kppu-isuperbodyi-tapi-ringkih, diakses 6 Maret 2018
Daftar Terlapor Belum Melaksanakan Putusan KPPU, Feb 2016, http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2017/06/Daftar-Terlapor-belum-melaksanakan-Putusan-KPPU-Feb-2016.pdf , diakses 2 September 2018.
Laporan Tahun 2019 KPPU, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf, di akses 15 Juli 2020.
DPR RI, http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170427-101602-9088.pdf, diakses 30 Agustus 2020
Hukum Online, Mau dibawa kemana upaya keberatan atas putusan KPPU, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/ diakses 10 September 2020.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 157
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 160
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU Jo Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan KPPU.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
Putusan Pengadilan
Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terkait monopoli kerja sama penjualan produk asuransi jiwa bagi debitur kredit pemilikan rumah (KPR) antara PT Bank BRI Tbk, PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance
Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 jo Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg tentang penetapan harga distribusi liquefied petroleum gas (LPG).
Putusan KPPU RI Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 antara KPPU melawan PT. Cosl Indo dan PT Husky-Cnooc Madura Limited.