Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
One of the mandatory requirements to submit an acceptable lawsuit of dispute over the election results (PHP) is the threshold set out in Article 158 paragraph (1) and (2) of Law No. 10 of 2016, which after the enactment of this regulation, most of the PHP submitted before the Constitutional Court (MK) are deemed unacceptable as they do not meet the said threshold. This research analyses two problem formulations: first, what is the concept used in setting the threshold for submission of regional election dispute? Second, what are the juridical implications of Article 158 paragraph (1) and (2) of Law Number 10 of 2016 on Regional Elections for filing lawsuit of election disputes? This study uses a normative method with a statutory approach. The results of the study conclude that first, the application for a dispute over the election results must be based on the number of residents in the province conducting the election with the threshold concept or difference in votes based on a predetermined percentage. Second, there is a good number of regions that the Constitutional Court cannot accept because they do not fulfill the threshold concept. This study recommends the need for refinement and renewal of legal rules for the 2027 simultaneous regional elections while at the same time considering a sense of justice for the candidate-pairs of Head of District.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Muchamad Isnaeni Ramdhan, Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.
- Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Jurnal
- Tanto Lailam & Putri Anggia, “Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 17 No. 2 - Juni 2020.
- Hasil Penelitian
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, 2016.
- Peraturan Perundang-undangan
- UUD NRI 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Pasal 156 dan 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Putusan Pengadilan
- Lihat Putusan MK RI No. 30/PHP.KOT-XV/2017 tentang PHP Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No. 30.
- Lihat Putusan MK RI No. 65/PHP.BUP.XIV/2016 tentang PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No.14 dan 15.
- Internet
- https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.k Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15 WIB)
- https://news.detik.com/berita/d-3437502/mk-terima-49-gugatan-sengketa-pilkada-serentak-2017 Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 17.20 WIB)
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56792205ce165/jumlah-perkara-sengketa-pilkada-di-bawah-target (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)
- https://nasional.tempo.co/read/739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)
- https://www.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB)
- http://kabar24.bisnis.com/read/20180725/16/820614/sidang-sengketa-pilkada-dimulai-besok-berikut-daftar-pemohon (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.30 WIB)
- https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/17413221/mk-dorong-pembentukan-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada (Di akses pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 21.30 WIB)
- http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/26/mk-terima-11-gugatan-hasil-pilkada-ini-perinciannya?page=3 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB).
- http://perludem.org/2017/09/18/jurnal-10-evaluasi-pilkada-2017-pilkada-transisi-gelombang-kedua-menuju-pilkada-serentak-nasional/ (Di akses Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Pukul 15.43 WIB)
References
Buku
Muchamad Isnaeni Ramdhan, Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
Jurnal
Tanto Lailam & Putri Anggia, “Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 17 No. 2 - Juni 2020.
Hasil Penelitian
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, 2016.
Peraturan Perundang-undangan
UUD NRI 1945
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Pasal 156 dan 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Putusan Pengadilan
Lihat Putusan MK RI No. 30/PHP.KOT-XV/2017 tentang PHP Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No. 30.
Lihat Putusan MK RI No. 65/PHP.BUP.XIV/2016 tentang PHP Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 Pada Pertimbangan Mahkamah Tentang (Legal Standing) Pemohon No.14 dan 15.
Internet
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/20492561/penyelesaian.sengketa.pilkada.di.k Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15 WIB)
https://news.detik.com/berita/d-3437502/mk-terima-49-gugatan-sengketa-pilkada-serentak-2017 Di akses pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 pukul 17.20 WIB)
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56792205ce165/jumlah-perkara-sengketa-pilkada-di-bawah-target (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)
https://nasional.tempo.co/read/739564/mk-hanya-terima-tujuh-gugatan-sengketa-pilkada-2015 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.20 WIB)
https://www.liputan6.com/pilkada/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB)
http://kabar24.bisnis.com/read/20180725/16/820614/sidang-sengketa-pilkada-dimulai-besok-berikut-daftar-pemohon (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.30 WIB)
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/17413221/mk-dorong-pembentukan-badan-peradilan-khusus-sengketa-pilkada (Di akses pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 21.30 WIB)
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/26/mk-terima-11-gugatan-hasil-pilkada-ini-perinciannya?page=3 (Di akses pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Pukul 13.24 WIB).
http://perludem.org/2017/09/18/jurnal-10-evaluasi-pilkada-2017-pilkada-transisi-gelombang-kedua-menuju-pilkada-serentak-nasional/ (Di akses Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Pukul 15.43 WIB)