Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This research examines how the retired public Notary is responsible for the deeds made during their term of office and how is the legal protection of the retired public Notary. This is a normative legal research with qualitative descriptive analysis. The method used is normative juridical. The result of the research shows that the Notary will still be responsible for the deed made whether the Notary is still in office or has retired. Legal protection for the retired public Notary if there is a problem with the deed that has been made includes the protection of the criminal law as referred to in Article 78 paragraph (1) number 3 of the Criminal Code, as well as in carrying out his position, the Notary must fulfill the obligations as stipulated in Article 16 paragraph (1) of UUJN. Legal protection is provided if the deed has fulfilled the elements of clarity, truth, completeness and legality.
Keywords
Article Details
References
- Buku
- Adam, Muhammad, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Adjie, Habib, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _______, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- _______, Hukum dan Penelitian Hukum, Ctk. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _______, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Ctk. 1, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.
- _______, Peraturan Jabatan Notaris (II), Erlangga, Jakarta, 1983.
- _______, Peraturan Jabatan Notaris (III), Erlangga, Jakarta, 1996.
- Usman, Suparman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Peraturan Perundang-Undagan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
References
Buku
Adam, Muhammad, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1985.
Adjie, Habib, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
_______, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2007.
_______, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
Kie, Tan Thong, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
_______, Hukum dan Penelitian Hukum, Ctk. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
_______, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Ctk. 1, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.
_______, Peraturan Jabatan Notaris (II), Erlangga, Jakarta, 1983.
_______, Peraturan Jabatan Notaris (III), Erlangga, Jakarta, 1996.
Usman, Suparman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
Peraturan Perundang-Undagan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.