Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This article discusses the position of Amicus Curiae's opinion in the Indonesian judicial system. The method used is normative legal research using a statutory approach. The results of this study conclude that Amicus Curiae is not widely known but has been practiced in the judicial system in Indonesia. Thus, Amicus Curiae is one of the elements in the judicial system in Indonesia that does not yet have a standardized form, because there is no clear and specific regulation regarding this matter. In the judicial system in Indonesia, Amicus Curiae's position cannot be considered as a witness statement or an expert witness, because Amicus Curiae is more of a public participation whose opinion is accepted and can be considered by the judges.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Aminah, Siti, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014.
- Bakhri, Syaiful, Sistem PeradilaN Pidana Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- _______, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Hamzah, Jur Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hari, Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rifa’i, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soepiadhhy, Soetanto, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Kepel Press, Jakarta, 2004.
- Hasil Penelitian
- Tangkau, Hans C., Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.
- Jurnal
- Rozi, Fachrul, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Wdyaningsih, Ni Putu, “Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
References
Buku
Aminah, Siti, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014.
Bakhri, Syaiful, Sistem PeradilaN Pidana Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
_______, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
Hamzah, Jur Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Hari, Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Rifa’i, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Soepiadhhy, Soetanto, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Kepel Press, Jakarta, 2004.
Hasil Penelitian
Tangkau, Hans C., Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.
Jurnal
Rozi, Fachrul, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
Wdyaningsih, Ni Putu, “Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.