Main Article Content

Abstract

This study was conducted to determine the appropriate legal considerations in the cooking oil cartel case between the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), the District Court, and the Supreme Court. This is a normative legal research that uses statutory approach and case study. This study concludes that according to legal provisions or legal certainty in force in Indonesia, the legal considerations of the District Court are in accordance with thie principle in the cooking oil cartel case because indirect or intuitive evidence cannot be used in competition law in Indonesia. However, if it is based on the principles of justice and expediency, then the KPPU's legal considerations hence become more appropriate because KPPU has treated the wider community who have been harmed by the price of cooking oil.

Keywords

Business competition supervisory commission cartel agreement legal considerations

Article Details

Author Biography

Yuniar Hayu Wintansari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Pascasarjana Hukum
How to Cite
Wintansari, Y. H. (2021). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. Lex Renaissance, 5(4), 895–911. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art10

References

  1. Buku
  2. Adi Nugroho, Susanti, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012.
  3. Asikin, H. Zainal dan Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
  4. Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Peneliitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2012.
  5. Ibrahim, Johnny, Hukum Persaingan Usaha, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
  6. Kamal Rokan, Mustafa, Hukum Persaingan Usaha, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
  7. Lubis, Andi Fahmi, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Jakarta, 2009.
  8. Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
  9. Nadapdap, Binoto, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
  10. Tri Anggraini, A.M, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
  11. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
  12. Dimas Azhar, “Kartel Industri Minyak Goreng di Indonesia”, Skripsi, Program Ilmu Hulum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
  13. Fatria Hikmatial Al Qindy, “Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)”, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2016.
  14. Internet
  15. “Kartel Berkuasa Di Indonesia”, http://www.apakabardunia.com. di akses pada tanggal 23 Juni 2017.
  16. “Positioning Paper Minyak Goreng”, http://www.kppu.go.id, di akses tanggal 23 Juni 2017.
  17. Peraturan Perundang-Undangan
  18. Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
  19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  20. Putusan Pengadilan
  21. Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.
  22. Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/PDT.SUS/2011 tentang Kartel Minyak Goreng, 11 November 2011.
  23. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/PN.JKT.PST tentang Kartel Produsen Minyak Goreng Kelapa Sawit.