Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This paper is motivated by problems related to the legal settlement mechanism for Online Gender Based Violence (KBGO) in Indonesia. KBGO is violence that attacks gender and/or sexuality facilitated by internet technology. Basically KBGO is very close to people's lives today. However, as with sexual violence cases in the offline realm, the number of recorded and resolved KBGO cases is only a fraction of the total number of real cases. This is further exacerbated because the resolution of the KBGO case is only limited to the use of the ITE Law and the Pornography Law. Even today, there is still no specific regulation that regulates it. The formulation of the problems raised in this research are first, how are the obstacles and challenges in the legal settlement of KBGO in Indonesia; second, how is the legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia. The research method used in this study is juridical normative by using a statutory, conceptual, and comparison approach with other countries. The results of the study conclude, first, the obstacles and challenges in the completion of the KBGO are the existence of a legal vacuum that results in inconsistencies in the application of judge's decisions. Second, there is a need for a legal settlement mechanism for KBGO in Indonesia by classifying penal and non-penal mechanisms.
Keyword : Legal constructions; KBGO; vaccum of law
Abstrak
Tulisan ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait mekanisme penyelesaian hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. KBGO adalah kekerasan yang menyerang gender dan/atau seksualitas yang difasilitasi oleh teknologi internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, sebagaimana kasus kekerasan seksual di ranah offline jumlah kasus KBGO yang tercatat dan terselesaikan hanya sepersekian dari jumlah total realita kasus yang ada. Hal ini semakin diperparah dikarenakan penyelesaian kasus KBGO hanya terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi. Bahkan sampai saat ini, masih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penyelesaian hukum KBGO di Indonesia; kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan negara lain. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, hambatan dan tantangan dalam penyelesaian KBGO adalah masih adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan putusan hakim. Kedua, perlu adanya mekanisme penyelesaian hukum KBGO di Indonesia dengan cara mengklasifikasikan mekanisme penal dan non penal.
Kata Kunci : KBGO; kekosongan hukum; konstruksi hukum
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Fatoni, Syamsul, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan, Setara Press, Malang, 2015.
- Husein W, Hukum, Politik dan Kepentingan, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Indah S, Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2016.
- Khusnaeny, Asmaul, dkk, Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018.
- M. Friedman, Lawrence, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Jurnal
- Ade Kartini, “Redefinisi Gender dan Seks”, An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Andrew Ashwoth, “Victim Impact Statement and Sentencecing”, The Criminal Law Rewiew, 1993.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, dkk., ”Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, Jurnal Pattimura Magister Law Review, Vol. 1, No.1, 2021.
- Lutfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Nurhayati, “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Onlie Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Vo. 1, No. 1, 2021.
- Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Sahat Maruli T.S., & Ira Maulia N, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Res Nullius Law Jurnal, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Artikel/Modul
- Anjani, Noor Halimah, “Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia”, Ringkasan Kebijakan, Nomor 9, 2021.
- Association for Progressive Communications (APC), Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Artikel, 2017.
- Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, dkk, “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, Modul, 2020.
- European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Againts Women and Grils", Artikel, 2017.
- Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, Catatan Tahunan, 2021.
- Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online”, Panduan Materi, SAFEnet, 2019.
- Media Elektronik
- DPR-RI, “RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia, diakses tanggal 26 September 2021.
- Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all
- Nendensan, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, Artikel, diakses pada https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632.
- The conversation.com, https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636
- UN Women, “Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19”, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Hasil wawancara
- Hasil wawancara dengan Kharisma Wardhatul, Ex Officio Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.
- Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.
References
Buku
Fatoni, Syamsul, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Paradigma Untuk Keadilan, Setara Press, Malang, 2015.
Husein W, Hukum, Politik dan Kepentingan, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
Indah S, Maya, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2016.
Khusnaeny, Asmaul, dkk, Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018.
M. Friedman, Lawrence, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
Jurnal
Ade Kartini, “Redefinisi Gender dan Seks”, An-Nisa’ Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Vol. 12, No. 2, 2019.
Andrew Ashwoth, “Victim Impact Statement and Sentencecing”, The Criminal Law Rewiew, 1993.
Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020.
Jihan Risya Cahyani Prameswari, dkk., ”Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, Jurnal Pattimura Magister Law Review, Vol. 1, No.1, 2021.
Lutfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017.
Nurhayati, “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Onlie Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Vo. 1, No. 1, 2021.
Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12, No. 1, 2021.
Sahat Maruli T.S., & Ira Maulia N, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, Res Nullius Law Jurnal, Vol. 3, No. 2, 2021.
Artikel/Modul
Anjani, Noor Halimah, “Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia”, Ringkasan Kebijakan, Nomor 9, 2021.
Association for Progressive Communications (APC), Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Artikel, 2017.
Deputi Bidang PHP-Kemen PPPA, dkk, “Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, Modul, 2020.
European Institute for Gender Equality, "Cyber Violence Againts Women and Grils", Artikel, 2017.
Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, Catatan Tahunan, 2021.
Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online”, Panduan Materi, SAFEnet, 2019.
Media Elektronik
DPR-RI, “RUU KKS jadi Pondasi Baru Pertahanan Indonesia”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25582/t/RUU+KKS+Jadi+Pondasi+Baru+Pertahanan+Indonesia, diakses tanggal 26 September 2021.
Nendensan, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, Artikel, diakses pada https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632.
The conversation.com, https://theconversation.com/kasus-video-asusila-hati-hati-menggunakan-uu-pornografi-jangan-sampai-justru-menghukum-korban-152636
UN Women, “Online and ICT Facilitated Violence Against Women and Girls During COVID-19”, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2519.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Hasil wawancara
Hasil wawancara dengan Kharisma Wardhatul, Ex Officio Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, LBH Yogyakarta pada 2 September 2021.
Hasil wawancara dengan IPDA Linartiwi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Blitar pada 20 September 2021.