Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The National Criminal Code as the brand-new Indonesian criminal law’s face provides several fundamental changes, including provisions on the principle of material legality and vicarious liability. The principle of material legality provides space for living law to be the basis for the implementation of criminal law, including in determining criminal liability. Vicarious liability is a form of criminal liability that eliminates mistakes and is interpreted as substitute liability, namely that everyone can be held accountable for the actions of others. The perspective of living law is essentially very broad so each society has different characteristics and provisions. Provisions on vicarious liability based on living law can be found in the early civil law as a form of living law in Yogyakarta. This study aims to provide an understanding of the regulation of vicarious liability in Indonesian criminal law and to examine the regulation of vicarious liability based on the perspective of living law contained in early civil law. This study is an empirical legal study using a historical and philosophical approach. The data used in this study are primary and secondary data using interview methods and literature studies which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study explain the differences in understanding of vicarious liability. Indonesian criminal law through the National Criminal Code understands vicarious liability only as a "command" responsibility, while the living law perspective in the early civil law understands vicarious liability as an effort to restore balance in cosmic life that is damaged by someone's actions. The recommendation in this study is that there needs to be an additional explanation of vicarious liability in the National Criminal Code so that it is in line with living law.
Keywords: Angger Perdata Awal, Indonesian Criminal Law, Living Law, Vicarious Liability
Abstrak
KUHP Nasional sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia memberikan beberapa perubahan mendasar, antara lain ketentuan tentang asas legalitas materiil dan vicarious liability. Asas legalitas materiil memberikan ruang bagi living law untuk menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Vicarious liability merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang meniadakan kesalahan dan diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti, yaitu setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Perspektif living law hakikatnya sangat luas sehingga setiap masyarakat memilki karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Ketentuan tentang vicarious liability berdasarkan living law salah satunya dapat dijumpai dalam angger perdata awal sebagai bentuk living law di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pengaturan vicarious liability dalam hukum pidana Indonesia dan mengkaji pengaturan vicarious liability berdasarkan perspektif living law yang terdapat dalam angger perdata awal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pemahaman terhadap vicarious liability. Hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional memahami vicarious liability hanya sebatas pertanggungjawaban “komando”, sedangkan perspektif living law dalam angger perdata awal memahami vicarious liability sebagai upaya untuk mewujudkan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan kosmis yang dirusak oleh perbuatan seseorang. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah perlu adanya penjelasan tambahan tentang vicarious liability dalam KUHP Nasional, sehingga selaras dengan living law.
Kata Kunci: Angger Perdata Awal, Hukum Pidana Indonesia, Living Law, Vicarious Liability
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2024 Sahran Hadziq, Gatot Sugiharto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
Alin, Failin. « Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no 1 (2017) : 14. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6.
Amrani, Hanafi, et Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta : Rajawali Press, 2015.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Kencana, 2017.
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Depok : Rajawali Pers, 2020.
Bawole, Grace Yurico. « Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability ». Lex Et Societatis VI, no 8 (2018) : Hlm.16-20.
Denis Christinawati, Ayu. « Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum ». Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no 1 (2024) : 87‑97. https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V3I1.1689.
Dita, Sekar Ayu, et Atik Winanti. « Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank ». JURNAL USM LAW REVIEW 6, no 2 (2023) : 526‑42.
Dwi Kurniawan, Kukuh, et Dwi Ratna Indri Hapsari. « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory ». Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no 2 (2022) : 324‑46. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.
Fadlian, Aryo. « Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis ». Jurnal Hukum Positum 5, no 2 (2020) : 10‑19. https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556.
Fatimah, Fines. « Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia ». LAW REFORM 7, no 2 (2012) : 1. https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408.
Hadikusumo, Hilman. Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung : Alumni, 1980.
Hairi, P. J. « Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law) ». Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1) (2017) : 89‑110.
Hardiyanti, Marzellina, et Sugiyanto. « Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik ». Progressive Law and Society 1, no 1 (2023). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20870/10033.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cetakan I. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Khoerun Nisa, Tiara, Fakultas Hukum, et Universitas Pasundan. « Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawbaan Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup ». MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas 1, no 2 (2022) : 1‑17.
Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiartha, et Ni Made Puspasutari Ujianti. « Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ». Jurnal Konstruksi Hukum 4, no 1 (31 janvier 2023) : 28‑34. https://doi.org/10.55637/JKH.4.1.6027.28-34.
Limbong, Donni Briando et al. « Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat ». SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 16, no 2 (15 juillet 2021) : 211‑19. https://doi.org/10.26858/SUPREMASI.V16I2.20896.
Making, Philadelfianus J. O, Karolus Kopong Medan, et Heryanto Amalo. « Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata ». Petitum Law Journal 1, no 1 (15 novembre 2023) : 28‑38. https://doi.org/10.35508/PELANA.V1I1.13344.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
Moh.Mahfud, M.D. « Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi ». Jurnal Hukum Ius Qutia Iustum 4, no 4 (1997) : 17‑29.
Mulyadi, Lilik. « Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya ». Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no 2 (2012) : 225‑46.
Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur. Bandung : PT Alumni, 2015.
Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, et Diah Ratna Sari Hariyanto. « Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no 8 (2022) : 1766. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05.
Priscilia, Erika. « Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Ajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP ». Diponegoro Law Journal 8, no 2 (2019) : 1‑23.
Putri, Nella Sumika. « Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas ». Indonesian Criminal Law Review 1, no 1 (2021) : 1‑14.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
Suartha, I Dewa Made. « Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». Yustisia Jurnal Hukum 4, no 1 (2015). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640.
Sudibyo, Ateng, et Aji Halim Rahman. « Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana ». Journal Presumption of Law 3, no 1 (2021) : 55‑79. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985.
Supriyadi, Haris. « Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak ». Badamai Law Journal 3, no 1 (2018) : 41. https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6057.
Susilantini, Endah, Dwi Ratna Nurhajarini, et Suyami. Serat Angger Pradat Awal dan Akir di Kraton Yogyakarta: Kajian Filologis Historis. Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014.
Suslianto, Suslianto, et Ismet Hadi. « Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ». At-Tanwir Law Review 2, no 2 (30 août 2022) : 162‑72. https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028.
Tabiu, Ramadan, et Eddy O.S. Hiariej. « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ». Jurnal Penelitian Hukum 2, no 1 (2015) : 28‑36.
Tongat, Tongat et al. « Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». Jurnal Konstitusi 17, no 1 (6 mai 2020) : 157. https://doi.org/10.31078/jk1717.
Vincentius Patria Setyawan. « Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ». Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no 1 (2023) : 13‑15. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3.
Wahyuni Sagala, Hairun Tri. « Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh ». INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 3, no 2 (2022) : 115. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.
Widayati, Lidya Suryani. « Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP ». Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no 3 (2013) : 362‑85. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2.
Widayati, Lidya Suryani. « Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP ». Negara Hukum 2, no 2 (4 août 2011) : 307‑28. https://doi.org/10.22212/JNH.V2I2.219.
Widnyana, I Made. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung : PT. Eresco, 1993.
Wijayanto, Enggar. « Otonomi, PERDA Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila ». WICARANA 1, no 2 (2022) : 150‑60. https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24.
References
Alin, Failin. « Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no 1 (2017) : 14. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6.
Amrani, Hanafi, et Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta : Rajawali Press, 2015.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Kencana, 2017.
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Depok : Rajawali Pers, 2020.
Bawole, Grace Yurico. « Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability ». Lex Et Societatis VI, no 8 (2018) : Hlm.16-20.
Denis Christinawati, Ayu. « Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum ». Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no 1 (2024) : 87‑97. https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V3I1.1689.
Dita, Sekar Ayu, et Atik Winanti. « Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank ». JURNAL USM LAW REVIEW 6, no 2 (2023) : 526‑42.
Dwi Kurniawan, Kukuh, et Dwi Ratna Indri Hapsari. « Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory ». Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no 2 (2022) : 324‑46. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.
Fadlian, Aryo. « Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis ». Jurnal Hukum Positum 5, no 2 (2020) : 10‑19. https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556.
Fatimah, Fines. « Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia ». LAW REFORM 7, no 2 (2012) : 1. https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408.
Hadikusumo, Hilman. Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung : Alumni, 1980.
Hairi, P. J. « Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law) ». Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1) (2017) : 89‑110.
Hardiyanti, Marzellina, et Sugiyanto. « Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik ». Progressive Law and Society 1, no 1 (2023). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pls/article/view/20870/10033.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cetakan I. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Khoerun Nisa, Tiara, Fakultas Hukum, et Universitas Pasundan. « Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawbaan Pidana Korporasi pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup ». MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas 1, no 2 (2022) : 1‑17.
Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiartha, et Ni Made Puspasutari Ujianti. « Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana ». Jurnal Konstruksi Hukum 4, no 1 (31 janvier 2023) : 28‑34. https://doi.org/10.55637/JKH.4.1.6027.28-34.
Limbong, Donni Briando et al. « Keberadaan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat ». SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya 16, no 2 (15 juillet 2021) : 211‑19. https://doi.org/10.26858/SUPREMASI.V16I2.20896.
Making, Philadelfianus J. O, Karolus Kopong Medan, et Heryanto Amalo. « Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata ». Petitum Law Journal 1, no 1 (15 novembre 2023) : 28‑38. https://doi.org/10.35508/PELANA.V1I1.13344.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
Moh.Mahfud, M.D. « Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi ». Jurnal Hukum Ius Qutia Iustum 4, no 4 (1997) : 17‑29.
Mulyadi, Lilik. « Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya ». Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no 2 (2012) : 225‑46.
Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur. Bandung : PT Alumni, 2015.
Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, et Diah Ratna Sari Hariyanto. « Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ». Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no 8 (2022) : 1766. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05.
Priscilia, Erika. « Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Ajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP ». Diponegoro Law Journal 8, no 2 (2019) : 1‑23.
Putri, Nella Sumika. « Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas ». Indonesian Criminal Law Review 1, no 1 (2021) : 1‑14.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
Suartha, I Dewa Made. « Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». Yustisia Jurnal Hukum 4, no 1 (2015). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640.
Sudibyo, Ateng, et Aji Halim Rahman. « Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana ». Journal Presumption of Law 3, no 1 (2021) : 55‑79. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985.
Supriyadi, Haris. « Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak ». Badamai Law Journal 3, no 1 (2018) : 41. https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6057.
Susilantini, Endah, Dwi Ratna Nurhajarini, et Suyami. Serat Angger Pradat Awal dan Akir di Kraton Yogyakarta: Kajian Filologis Historis. Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta, 2014.
Suslianto, Suslianto, et Ismet Hadi. « Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ». At-Tanwir Law Review 2, no 2 (30 août 2022) : 162‑72. https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028.
Tabiu, Ramadan, et Eddy O.S. Hiariej. « Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ». Jurnal Penelitian Hukum 2, no 1 (2015) : 28‑36.
Tongat, Tongat et al. « Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ». Jurnal Konstitusi 17, no 1 (6 mai 2020) : 157. https://doi.org/10.31078/jk1717.
Vincentius Patria Setyawan. « Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ». Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no 1 (2023) : 13‑15. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3.
Wahyuni Sagala, Hairun Tri. « Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh ». INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 3, no 2 (2022) : 115. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.
Widayati, Lidya Suryani. « Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP ». Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no 3 (2013) : 362‑85. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art2.
Widayati, Lidya Suryani. « Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP ». Negara Hukum 2, no 2 (4 août 2011) : 307‑28. https://doi.org/10.22212/JNH.V2I2.219.
Widnyana, I Made. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung : PT. Eresco, 1993.
Wijayanto, Enggar. « Otonomi, PERDA Syariah, dan Living Law di Negara Hukum Pancasila ». WICARANA 1, no 2 (2022) : 150‑60. https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24.