Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
References
- Buku
- Ali. M. Metodologi Penelitian Hukum. Unesa University Press. Surakarta, 2009.
- Dalim, Sudiman. Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada. Pena Abadi., Jakarta, 2010.
- Mahfud, Moh. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Idonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Supriyanto Didik.Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada. Dalam Demokrasi Lokal, Konpress, Jakarta, 2012.
- Usman, Sabian.. Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reseacht), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Warasih Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Jurnal
- Firman, “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung”, Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 3 No. 2, Desember 2017.
- Firnas, M. Adian, “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi” Jurnal Review Politik Vol 06 No. 01, Juni 2016.
- Hartini, Sri “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9. No. 3, September 2009.
- Nugraha, Harry Setya, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018”, Jurnal Justisi Hukum ISSN2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018.
- Riri Nazriah, Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Jurnal Konstitusi, Volume. 6. Nomor 2, Juli 2008.
- Tatang Sudrajat. “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015”, Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. Volume XII, No. 3 Desember 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015. Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
References
Buku
Ali. M. Metodologi Penelitian Hukum. Unesa University Press. Surakarta, 2009.
Dalim, Sudiman. Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada. Pena Abadi., Jakarta, 2010.
Mahfud, Moh. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Idonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
Supriyanto Didik.Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilukada. Dalam Demokrasi Lokal, Konpress, Jakarta, 2012.
Usman, Sabian.. Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reseacht), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Warasih Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
Jurnal
Firman, “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung”, Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 3 No. 2, Desember 2017.
Firnas, M. Adian, “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi” Jurnal Review Politik Vol 06 No. 01, Juni 2016.
Hartini, Sri “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9. No. 3, September 2009.
Nugraha, Harry Setya, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018”, Jurnal Justisi Hukum ISSN2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018.
Riri Nazriah, Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah Jurnal Konstitusi, Volume. 6. Nomor 2, Juli 2008.
Tatang Sudrajat. “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015”, Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. Volume XII, No. 3 Desember 2015.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015. Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil