Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed law journal which provides a forum for scientific works concerning in study of law. This Journal publishes original research papers relating to some aspects of legal research four times a year in January, April, July and October. The journal is completely open access which opens the doors for the readers and academicians to keep in touch with the latest research findings in the field of law.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum yang terbit empat kali setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum.

Penghargaan sebagai Jurnal Hukum terbaik nasional dua kali diraih oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Uniersitas Islam Indonesia (UII) yaitu pada tahun 2016 dan 2017, Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. kepada Ketua Pengarah Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ius Quia Iustum yaitu Dr. Ni’matul Huda, S.H.,M.Hum. dalam acara Rapat Koordinasi Mahkamah Konstitusi.

Announcements

 

CALL FOR PAPERS

 

Redaksi Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM mengundang para akademisi, praktisi, dan siapa saja yang berminat  untuk berpartisipasi mengirimkan tulisannya dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM  pada Volume 24 No. 2 April 2017, Volume 24 No. 3 Juli 2017, Volume 24 No. 4 Oktober 2017. Naskah berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

 
Posted: 2017-03-23
 
More Announcements...

Vol 24, No 1: JANUARI 2017


Cover Page

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM edisi Januari 2017 kembali hadir dengan mengetengahkan berbagai isu hukum yang beragam seiring dengan perkembangan struktur dan kultur masyarakat. Di antaranya adalah artikel yang membahas klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pialang berjangka dalam kontrak baku pemberian amanat secara elektronik On-Line. Artikel ini menyoroti klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka yang muncul dalam lampiran No. 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 dinilai sebagai bentuk intervensi ke ranah privat yang membebankan tanggung jawab secara berat sebelah kepada salah satu pihak. Padahal Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai semangat untuk melindungi kepada para pihak sebagai pelaku perdagangan berjangka. Seharusnya kontrak yang dibuat berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti batal demi hukum.