Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat

Abstract

The purpose of this research is firstly, to examine the applicability of the Forestry Law in fulfilling the right to prosperity for indigenous peoples as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, as a material for evaluation and recommendation of the Forestry Law so that the state can provide protection for the prosperity of indigenous peoples. The research method used is a normative research with statutory and case approaches. The results of the study conclude that first, in reality the Government has made regulations relating to the protection of the prosperity of indigenous peoples, both in terms of personal and material assets, especially cultural forests. However, there are still many policies from officials and individuals that are not in accordance with the regulations that have been enacted. Such as the case regarding land conflicts in the Pubabu Cultural Forest in Linamnutu Village. Second, there is still a need to expand the scope of legal assistance for indigenous peoples. Decisions regarding the status of cultural forests should not be viewed solely from administrative interests. This status must be seen from the perspective of human rights, especially the perspective of economic, social and cultural rights. In addition, the phrase "in accordance with the development of society and not against the principles of the Indonesian state" must also be given an applicable explanation, as this limitation can be used to reduce customary rights arbitrarily.

Key Words: Indigenous peoples; forest; protection guarantee; state responsibility

Abstrak

Tujuan penelitian ini pertama, untuk menelaah keberlakuan Undang-Undang Kehutanan dalam memenuhi hak kemakmuran bagi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi terhadap Undang-Undang Kehutanan agar negara dapat memberikan perlindungan atas kemakmuran masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, pada realitanya Pemerintah telah membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan atas kemakmuran masyarakat hukum adat baik dari segi pribadi maupun harta kebendaannya khususnya hutan adat. Meskipun demikian, masih banyak kebijakan dari pejabat dan oknum yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kasus-kasus mengenai konflik tanah di Hutan Adat Pubabu di Desa Linamnutu. Kedua, masih perlu diperluas mengenai bantuan hukum untuk masyarakat adat. Putusan mengenai status hutan adat seharusnya tidak semata-mata dilihat dari kepentingan administratif. Status tersebut harus dilihat dalam perspektif hak asasi manusia terutama perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, frase “sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara Indonesia” juga harus diberikan penjelasan yang aplikatif, karena pembatasan ini bisa digunakan untuk melakukan pengurangan atas hak adat secara sewenang-wenang.

Kata-kata Kunci: Masyarakat adat; hutan; jaminan perlindungan; pertanggungjawaban negara