Main Article Content

Abstract

The policy of protectionism has been adopted by a number of countries including Indonesia with the aim of protecting and improving the quality of domestic products. One form of the protectionism policy is through the Local Content Requirement which is realized by the Domestic Component Level (TKDN) policy. This policy affects the implementation of international selection process process (popularly known as ‘tenders’) which are a special form of government procurement of goods/services. This procurement is guaranteed by regulations due to the involvement of foreign parties in the selection process which can determine the outcome of the procurement. This research departs from the problem of international trade protectionism policies and the influence of TKDN policies in the regulations of the government procurement of goods/services which governs the international selection process. The research method used is normative juridical along with non-interactive qualitative. The results of the research conclude that the protectionism policy adopted by Indonesia encourages TKDN obligations in the procurement of government goods/services as one of the considerations to become one of the determining factors in the passage of international selection. This policy creates space for the use of domestic products to be applied in the process of government procurement of goods/services. Nonetheless, the TKDN policy on the one hand impedes the smooth running of the international selection process by limiting potential foreign participants in the international procurement mechanism. In addition, this research also concludes that in practice through cases there are conflicts with obligations regarding TKDN which are not fully considered in government goods/services procurement activities.
Key Words: Government procurement of goods and/or services; international selection/tender; Domestic Component Level; Local Content Requirement; protectionism policy


Abstrak
Kebijakan proteksionisme diambil oleh sejumlah negara seperti Indonesia dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Salah satu bentuk dari kebijakan proteksionisme ini adalah melalui Local Content Requirement yang diwujudkan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mempengaruhi penyelenggaraan seleksi/tender internasional yang merupakan salah satu bentuk khusus pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan ini dijamin oleh regulasi dikarenakan adanya keterlibatan pihak asing dalam seleksi/tender yang dapat menentukan hasil pengadaan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan proteksionisme perdagangan internasional dan pengaruh kebijakan TKDN pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengatur proses seleksi/tender internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif beserta kualitatif non-interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionisme yang dianut oleh Indonesia mendorong adanya kewajiban TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu pertimbangan untuk menjadi salah satu faktor penentu dalam berjalannya seleksi/tender internasional. Kebijakan tersebut menciptakan ruang bagi penggunaan produk dalam negeri untuk diterapkan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun demikian kebijakan TKDN pada satu sisi menghambat kelancaran proses seleksi/tender internasional dengan membatasi calon peserta asing dalam mekanisme pengadaan internasional. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam praktiknya melalui kasus terdapat pertentangan terhadap kewajiban tentang TKDN yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kata-kata Kunci: Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; seleksi/tender internasional; Tingkat Komponen Dalam Negeri; Local Content Requirement; kebijakan proteksionisme

Keywords

Government procurement of goods and/or services international selection/tender Domestic Component Level Local Content Requirement protectionism policy

Article Details

How to Cite
Alif Duta Hardenta, Shafira Dinda Ariefti, & Wiweko Rahadian Abyapta. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 114–137. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6

References

  1. Bell, S., A., Hindmorr, Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  2. European Commission Council, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Trade and Investment Barriers and Protectionist Trends, European Commission, Paris, 2016.
  3. Evenet, Simon J., Fritz, Johannes, Global Trade Plateaus: The 19th Global Trade Alert Report. CEPR Press, London, 2016.
  4. Gilpin, Robert, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, New York, 2001.
  5. Hamdi, Asep Saepul, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2014.
  6. Hoekman, Bernard, Evenett, Simon J., Handbook of Trade Policy for Development, Oxford University Press, Oxford, 2013.
  7. Malouche, Mariem, Oliver, Julia, Rise of Non-Tariff Protectionism amid Global Uncertainty, The World Bank, Washington, D.C., The Trade Post, 2012.
  8. OECD, “The Economic Impact of Local Content Requirements: A Trade Policy Note” OECD: Paris, 2016.
  9. Patunru, Arianto A., Rahardja, Sjamsu, Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy.” Lowy Institute, Sydney, 2015.
  10. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian RI, Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian RI, Jakarta, 2020
  11. Ramdoo, Isabelle, Unpacking Local Content Requirements in the Extractive Sector: What Implications for the Global Trade and Investment Frameworks? ICTSD, Jenewa, 2015.
  12. Stone, Susan, Messent, James, Flaig, Dorothee, Emerging Policy Issues: Localisation Barriers to Trade, OECD, Paris, 2015.
  13. Wie, Thee Kian, Indonesia’s Economy since Independence, ISEAS Publishing, Singapura, 2012.
  14. Winanti, Poppy Sulistyaning, Wibowo, Richo Andi, et. al., Laporan Akhir: Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA, dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Jakarta, 2018.
  15. Zulmawan, Wawan, Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020.
  16. Akbar, Mohamad, “Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi”, Jurnal Reformasi, Vol. 5, No. 2, 2015.
  17. Basri, M. Chatib, Patunru, Arianto A., “How to Keep Trade Policy Open: The Case of Indonesia.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 48, No. 2, 2012.
  18. Bryson, John, Crosby, Barbara, et. al., “Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public Administration and the New Public Management”, Public Administration Review, Vol. 74, No. 5, 2014.
  19. Danial, Mohamad, Mashur, Dadang, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa”, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 2, No. 3, Juli 2014.
  20. Dewanti, Esty Hayu, “Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi,” Yuridika, Vol. 27, No. 3, 2012.
  21. Dimitrova, Zormitsa, “Government Procurement: Data, Trend, and Protectionist Tendencies”, European Chief Economist, Vol. 5, No. 1, 2019.
  22. Fernando, Oscar, Yang Ing, Lili, “Indonesia’s Local Content Requirements: An Assessment on Consistency with Free Trade Agreement Commitments”, ERIA Discussion Paper Review, Vol. 420, No. 1, 2021.
  23. Giovanus, Davin, “Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia”, Jurnal Paradigma Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020.
  24. Gracia, Frank, ““Theories of Justice and International Economic Law”, Boston College Law Faculty Papers, Vol. 252, No. 1, 2013.
  25. Listyanto, Apri, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, 2012.
  26. Negara, Siwage Dharma, “Rising Economic Nationalism in Indonesia: Will This Time be Different?”, ISEAS Perspective, Vol. 59, No. 2, 2015.
  27. Negara, Siwage Dharma, “The Impact of Local Content Requirements on the Indonesian Manufacturing Industry”, ISEAS Working Paper, Vol. 6, No. 1, Oktober 2016.
  28. Risnain, Muhamad, “The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 3, 2018.
  29. Schooner, “Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law”, Public Procurement Review, Vol. 11, 2011.
  30. Schwarzenberg, Andres, “U.S. Government Procurement and International Trade”, Congressional Research Services, Vol. 7, No. 1, 2021.
  31. Wibowo, Richo Andi, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?”, Jurnal Integritas KPK, Vol. 1, No. 1, 2015.
  32. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, “Comparative Study On Selected Countries”, Makalah, disampaikan di Jakarta, 27 November 2019.
  33. Fahrurrazi, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Bagi Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaku Pengadaan” Makalah pada Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2021.
  34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5492.
  35. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6220.
  36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205.
  37. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021.
  38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri.
  39. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional.
  40. “Belanja Pemerintah Rp607,7 Triliun Jadi Peluang Serap Produk Lokal”, https://kemenperin.go.id/artikel/22591/Belanja-Pemerintah-Rp607,7-Triliun-Jadi-Peluang-Serap-Produk-Lokal, diakses 12 Juli 2021.
  41. ”Kadin Buka Bukaan Soal Impor yang Bikin Jokowi Kesal”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310170254-4-229326/kadin-buka-bukaan-soal-impor-pipa-yang-bikin-jokowi-kesal, diakses 5 Juli 2021.
  42. “Kemenperin Bidik Nilai TKDN Naik Jadi 50 Persen Tahun 2024”, https://kemenperin.go.id/artikel/22132/Kemenperin-Bidik-Nilai-TKDN-Naik-Jadi-50-Persen-Tahun-2024, diakses 12 Juli 2021.
  43. “Pipa Buatan China Dilawan, Ini Kelebihannya Dibanding Produk Lokal”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210311/257/1366391/pipa-buatan-china-dilawan-ini-kelebihannya-dibanding-produk-lokal , diakses 6 Juli 2021.
  44. Honanda Joviko N., Setiawati, Wenny, “Risiko Hukum Pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia Terhadap Ketentuan Local Content Requirement (LCR)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017