Main Article Content

Abstract

Land-ownership conflicts concerning estate rops are classical problems faced by the government (colonial or national). However, it has indicated an increase in the post-reformation era.According toits typology, thereare 5 aspects involved namely: subject, object, causalfactor, claim effort, and settlementef fort. This article puts forward an argu mentthat the conflicts arise because oflegal, political and psychological aspects. Non-litigation as a settlementef for thas tobe introduced and developed to solve the conflicts. More over, land administration systemhas to be managed by estate-crops corporations properly

Keywords

government conflicts concerning corporations properly

Article Details

Author Biography

j sembiring, Universitas Islam Bandung

Fakultas Hukum
How to Cite
sembiring, j. (2016). Konflik Tanah Perkebunan Di lndonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 13(2), 279–292. https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art9

References

  1. Agustono, Budi, Muhammad OsmarTanjung dan Edy Suhartono,
  2. , Badan Peijuangan Rakyat PenungguIndonesia vs PTPN II. Sengketa Tanah di Sumatera Utara. Bandung:Yayasan AKATIGA
  3. Mahadi, 1978, Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah DI Sumatera Vmur" (Tahun 1800-1975).
  4. Bandung: Alumni
  5. Maria S.W. Sumardjono dan Nurhasanlsmail, 1997, Penelitian Studi Tentang Hukum Adat Pertanahan Di Irian Jaya, Yogyakarta: Kerjasama FH UGM-BPN
  6. Murad, Rusmadi, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah. Alumni: Bandung
  7. Moch Nurhasim, 1997, "Konflik Tanah di Jenggawah. Tipologi dan
  8. Pola Penyelesaiannya" dalam PRISMA, 7 Juli-Agustus
  9. Pelzer, KJ., 1985, Toean Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan
  10. Perjuangan Agraria. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan 1991, Sengketa Agraria. Pengusaha Perkebunan Melawan Petani. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
  11. Saijita, S.H., M.Hum., 2004, Teknikdan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan (memadukan antara teori
  12. dan studiempiris). Tanpa penerbit
  13. Sastrowlhardjo, Maryudi, Dr. Ir., M.Sc., Kebijakan Masalah Pertanahan Pada Era Reforfnasi Untuk Mengembang-kan
  14. Sub Sektor Perkebunan. Makalah - disampaikan pada Seminar Pertanahan (Perkebunan) Tahun 2000 yang diselenggarakan
  15. oleh Komisi IA (Pemerintah) DPRD Provinsi JawaTlmur bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan KanwII Badan Pertanahan Naslonal Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Nopember 2000 di Gedung DPRD'Jawa
  16. Timur.
  17. Sembiring dkk., 2001, Analisis Sengketa Tanah Perkebunan Di P.T. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Provinsi Jawa
  18. Timur, Laporan Penelitian DosenSTPN Yogyakarta