Main Article Content
Abstract
Hukum perundang-undangan lahir dari kekuasaan. Dalam banyak hal. Logika kekuasaan mendominasi struktur, sistem, dan substansi rejim hukum perundang-undangan. pengalaman sejarah menunjukkan, hukum perundang-undangan dimanipulasi dan direkayasa sedemikian rupa dan kepentingan kekuasaan, yang berlindung di balik asas legalitas dan paham konstitusionalisme. Secara teoritis, lahirlah apa yang disebut unjust law. Hukum yang demikian, dalam hal-hal tertentu, secara potensial melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini mencoba menganalisis unjust law tersebut dan profil pelanggaran HAK yang terdapat di dalamnya.
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.