Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Prevention and eradication of money laundering in Indonesia began on 17 April 2002 with the enactment of Law No. 15 of 2002 on Criminal Acts of Money Laundering. In fact, the stages of preventing money laundering were carried out before the law was enacted, but the scope was limited to banks. The purpose of this study is to analyze how is the law enforcement against economic violations in money laundering. The method used is the study of literature from libraries and the internet. The results of the study show that the enforcement of money laundering law or anti-money laundering regime is different from conventional criminal law enforcement. Disclosure of criminal acts and perpetrators of money laundering crimes is more referring to tracing the flow so it is not apparent that the funds originate from acts of illicit funds / money. At present, the eradication of money laundering in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication Criminal Acts of Money Laundering (Law 8/2010). Law No. 8 of 2010 replaces the previous law governing money laundering, namely Law No. 15 of 2002 as amended by Law No. 25 of 2003. Sanctions of money laundering in the form of imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 15 years and a minimum fine of Rp. 5,000,000,000.00 and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00
Keywords
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
b. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
c. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Buku
- Arief, Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Kristiana, Yudi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, PPATK, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, Jakarta,2003.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rajagukguk, Erman, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.
- Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Yusuf, Muhammad, Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, PPATK, Jakarta, 2011.
- PeraturanPerundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Internet
- “Penelitian Hukum Normatif”, https://idtesis.com,diaksestanggal 9 December 2019.
References
Buku
Arief, Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.
Kristiana, Yudi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, PPATK, Jakarta.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, PPATK, Jakarta,2003.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Rajagukguk, Erman, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.
Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
Yusuf, Muhammad, Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, PPATK, Jakarta, 2011.
PeraturanPerundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Internet
“Penelitian Hukum Normatif”, https://idtesis.com,diaksestanggal 9 December 2019.